Home » News » Refleksi » Pembuat dan Penyebar Film KAAL Bisa Dituntut Pasal Berlapis
kaal, film, sara

Pembuat dan Penyebar Film KAAL Bisa Dituntut Pasal Berlapis

OLEH: DAMAI HARI LUBIS , SH, MH*

Pembuat dan penyebar film KAU ADALAH AKU YANG LAIN (KAAL) telah cukup memenuhi unsur pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP serta UU ITE. Kedua pihak bisa dituntut melalui pasar berlapis (satu surat dakwaan, 2 UU yang dilanggar).

Dalil Hukum Pasal Berlapis
PASAL berlapis dapat dikenakan terhadap pelaku, oleh karena pelaku melakukan pelanggaran bukan hanya terhadap satu peristiwa pidana melainkan lebih. Dalam hal ini pelanggaran telah dilakukan oleh sutradara/pihak sutradara beserta oknum Polri/oknum-oknum.

Terbukti kita telah tonton atau sehingga dapat menyatakan telah terjadi peristiwa tindak pidana dengan cara melihat dan mengetahui adanya video film yang berdurasi pendek pemenang Police Movie Festival (PMF) ke-4 yang disutrdarai oleh Anto Galon.

Selanjutnya film a quo sebagai alat bukti telah disebar ke publik untuk yang pertama kali dengan cara-cara bekerja sama dengan pihak pelaku penyebarnya yaitu Divisi Humas Polri.

Bahwa video film tersebut memuat kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kbhinnekaan kehidupan beragama di NKRI sehari-harinya, tidak mencerminkan sama sekali keadaan yang telah atau sedang berlangsung sejak prakemerdekaan sampai paskakemerdekaan.

Isi dan cerita film KAAL sungguh berbeda 180 derajat, karena faktanya umat Islam di Indonesia tidak seperti yang digambarkan dalam film tersebut atau tak sesuai dengan kenyataan perilaku muslim di Indonesia sejak prakemerdekaan sampai paskakemerdekaan (tidak sesuai kebiasaan maupun adat-istiadat yang ada dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari).

Akibatnya film itu dirasakan memojokkan umat Islam yang merupakan umat mayoritas di NKRI. Film pendek karya Anto Galon itu bisa memicu terjadinya aksi-aksi protes warga muslim dan tentunya risiko keadaan rawan akan muncul atau chaos.

Film KAAL akan memunculkan rasa kebencian atau antipati dari suatu kelompok atau golongan tertentu terhadap golongan lainnya/muslim, khususnya di wilayah NKRI. Di mata dunia internasional juga dapat timbul citra buruk tentang keberadaan muslim Indonesia.

Selama ini dunia internasional sudah mengakui sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dalam bingkai kebhinekaan, khususnya yang diperlihatkan kaum muslimin di Indonesia sebagai agama mayoritas terhadap agama-agama atau golongan-golongan lain yang minoritas. Tetapi dengan adanya film KAAL ini, maka akan timbul persepsi berbeda.

Selain tidak sesuai dengan adat kebiasaan sehari-hari dan kebhinekaan kehidupan beragama di Indonesia, film KAAL tersebut jelas-jelas bertentangan dengan kandungan isi Al-Quran sebagai kitab pedoman ummat Islam yang bagian isinya memerintahkan ummatnya untuk berhubungan baik dengan batasan hablumminannas terhadap ummat lain serta tidak boleh menyakiti kecuali membalas apabila diperangi lebih dahulu oleh pihak musuh atau pihak yang memerangi.

Maka video yang berisi film pendek ‘Kau Adalah Aku yang Lain’ (KAAL) karya sutradara Anto Galon yang diunggah di medsos milik Divisi Humas Polri, diduga kuat atau sangkaan kuat dari sudut pandang hukum, berisikan penodaan agama atau kepercayaan atau golongan tertentu, tepatnya komunitas muslim/agama Islam. Juga dapat menimbulkan rasa kebencian dari golongan tertentu terhadap salah satu golongan atau golongan lainnya.

Dari fakta-fakta di atas, maka ada dua kitan hukum yang memiliki ancaman pidana yang telah dilanggar para pelaku terduga. Yaitu KUHP dan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Merujuk KUHP, para pelaku terduga bisa dijerat Pasal 156 jo Pasal 156a dengan acaman kurungan penjara maksimal 5 tahun. Sedangkan merujuk UU ITE, maka para pelaku terduga bisa dijerat Pasal 28 ayat (2) dengan ancaman hukumannya di maksimal 6 tahun dan denda Rp1.000.000.000 sesuai sanksi hukum yang diatur dalam Pasal 45 UU ITE ayat (2).

Mengingat ancaman hukumannya yang di atas 5 tahun, maka sesuai Pasal 21 KUHAP, dapat dilakukan penahanan badan terhadap para pelaku terduga yang sudah dikenakan status tersangka pada kasus film KAAL jika persoalan film pendek KAAL kemudian masuk ranah hukum.

Dalam kasus film KAAL, mereka yang bisa disebut pelaku terduga adalah pembuat dan penyebar. Pembuat tentu saja Anto Galon, sedangkan penyebar adalah oknum dari Divisi Humas Polri yang pertama kali mengunggah film tersebut lewat medsos @divisihumaspolri.

Mereka, secara hukum, bisa dinyatakan telah melakukan secara bersama-sama atau turut serta (Pasal 55 KUHP) dalam kasus film KAAL sehingga menyebabkan film pendek pemenang Police Movie Festival (PMF) ke-4 itu tersebar luas di masyarakat dan kini menimbulkan keresahan yang ditampilkan lewat pendapat pro dan kontra.

Perbuatan itu, secara hukum, dapat dikategorikan dalam kriteria unsur-unsur secara sadar dan atau dengan sengaja telah melakukan pelanggaran sesuai apa yang termaktub di dalam Pasal 156 dan 156 a KUHP jo termaktub apa yang dinyatakan di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Sehingga nantinya apabila terbukti menurut hasil penyidikan (P-21 ) maka jaksa penuntut umum (JPU) dalam surat dakwaannya dapat mendakwa para terdakwa secara berlapis bahwa para terdakwa telah melakukan 2 (dua) pelanggaran terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam 2 (dua) undang-undang yang berbeda. Yaitu KUHP dan UU ITE, yang dalam istilah hukum biasa disebut dengan dakwaan pasal berlapis.

Saat ini nyata telah ramai diberitakan oleh banyak media tentang keberatan elemen-elemen dan atau ormas-ormas Islam bahkan organisasi-organisasi para penegak hukum/organisasi yang berisi para advokat atas adanya a quo video film. Oleh sebab telah menyebarnya video film KAAL tersebut, yang berawal dipublikasikan video film KAAL in cassu oleh Divisi Humas Polri secara resmi melalui medsos atau net face book, yang saat ini telah mulai diikuti serta ramai dan diberitakan oleh berbagai media.

Film KAAL berpotensi menuai kontroversi SARA. Sebab, film berisi adegan rekayasa penolakan seorang muslim peserta pengajian terhadap ambulans yang isinya pasien kritis adalah tidak tepat sasaran atau memuat suatu keadaan yang tidak benar atau kebalikan fakta/tidak sesuai fakta.

Dalam film KAAL itu nampak jelas ambulans yang berisi pasien kritis dilarang melintas oleh tokoh ‘Si Mbah’ yang merepresentasikan umat muslim yang tengah bertugas jaga saat pengajian berlangsung di wilayahnya.

Saran, seharusnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnivab sesegara mungkin memerintahkan agar bawahannya selaku pihak penyidik bertindak ekstra cepat dan tegas melakukan pemeriksaan atau investigasi atas kasus film KAAL. Jangan sampai film pendek ini menimbulkan keresahan yang berpotensi chaos di masyarakat. Jika terbukti, tindak tegas segera para pelakunya sesuai koridor hukum yang ada.***

*) Penulis adalah Ketua AAB (Aliansi Anak Bangsa), Wakil Persiden 3 DPP KAI Bidang Hukum dan HAM/Kongres Advokat Indonesia, Pengurus di TPUA (Tim Pembela Ulama), dan Aktifis serta Anggota di GNPF MUI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

RS Mitra Keluarga Hanya Diberikan Teguran Tertulis, Cukupkah?

OLEH: HASANUDDIN SENIOR JOURNALIST TENGOKBERITA.COM Jakarta, Tengokberita.com – Pemerintah lewat Dinas Kesehatan DKI Jakarta akhirnya ...

Pembuat dan Penyebar Film KAAL Bisa Dituntut Pasal Berlapis

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 4 min
0