Home » News » Blak-Blakan » Pemerintah Jalankan Politik Balas Dendam (2)

Pemerintah Jalankan Politik Balas Dendam (2)

 

H Ismail Yusanto

Pengumuman rencana pembubaran HTI dilakukan pemerintah satu hari jelang sidang vonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Komentar Anda?
Kami memang bertanya-tanya. Lalu kami cari tahu, dan ada benang merahnya. Ada yang bilang, ini merupakan bentuk kemarahan dari rezim pemerintahan Jokowi atas kekalahan di Pilkada DKI Jakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Ibaratnya, Ahok itu sudah kalah masuk penjara pula. Jadi ada semacam barter. Kalau Ahok kalah Pilkada dan masuk penjara, harus ada yang masuk penjara dan ini harus bubar. Wallohualam kita tidak tahu persisnya karena Pak Wiranto kan tidak menjelaskannya.
 
Yang Anda maksud ‘harus ada yang masuk penjara dan ini harus bubar’ itu siapa? Ulama dan HTI?
Ya mereka yang selama ini bersuara lantang, baik terhadap kasus dugaan penistaan agama maupun kebobrokan yang terjadi di negeri ini.
 
Jadi harus ada ‘barter’ sebagaimana Anda bilang tadi? Indikasinya apa?
Rezim (pemerintahan Jokowi) ini kan sangat represif. Terlihat dari adanya kriminalisasi terhadap ulama. Habib Rizieq yang tidak pernah korupsi, misalnya, terus dicari-cari kesalahannya. Kriminalisasi kan mencari-cari kesalahan. Pengajian-pengajian yang dibubarkan. Kemudian sekarang ada ormas Islam yang mau dibubarkan. Rzim ini anti terhadap ormas Islam yang bervisi politik.
 
Apakah HTI ormas Islam yang bervisi politik?
Oh ya pasti. Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta misalnya HTI dengan tegas menolak pemimpin kafir. Ini tidak bisa kita tutup-tutupi karena memang ajaran Islam dengan tegas dan jelas tidak membolehkan pemimpin kafir.
 
HTI disebut pemerintah anti-Pancasila. Tanggapan Anda?
Itu tudingan politis, memojokkan kelompok yang tidak disukai pemerintah. Sebab kalau itu tudingannya, sangat banyak masalah yang patut kita pertanyakan dalam konteksnya dengan Pancasila. Menista Al-Quran apakah sesuai dengan Pancasila? Melindungi penista Al-Quran apakah sesuai Pancasila? Korupsi, melindungi koruptor, menjual aset negara, apakah sesuai dengan Pancasila. Masih sangat banyak yang bisa kita perdebatkan soal sesuai Pancasila atau anti-Pancasila.
Langkah-langkah yang kini dipersiapkan HTI?
Sekarang ini kita sedang mencermati langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintah. Sebab untuk sampai ke pengadilan kan harus ada tahapan-tahapannya yang jelas diatur dalam UU Ormas. Tahapan-tahapan itu kan ada Surat Peringatan (SP) satu, dua, tiga, penghentian kegiatan, penghentian bantuan keuangan, pembekuan, baru ke pengadilan. Nanti di pengadilan akan diputuskan. Jika putusannya bubar, kan masih ada tingkatan yang lebih tinggi. Kalau Mahkamah Agung (MA) memutuskan bubar, baru ormas bersangkutan resmi bubar.
 
Apakah HTI sudah menerima teguran dari Pemerintah?
Nah sampai detik ini pemerintah tidak pernah melakukan teguran. Jangankan SP 3, SP 1 pun belum pernah.
 
Jika teguran berupa SP saja belum pernah, berarti pemerintah sendiri melanggar UU Ormas?
Nah di situlah letak bentuk represifnya pemerintah. Ini adalah politik balas dendam pemerintah. Habib Rizieq diuwel-uwel, dicari-cari kesalahannya. Ormas Islam seperti HTI tiba-tiba saja direncanakan dibubarkan dan pengumumannya resmi dilakukan pemerintah.
 
Jika memang pemerintah membawa persoalan HTI ini ke pengadilan?      
Kami sedang menyiapkan tim pembela hukum. Ada sejumlah pengacara tangguh yang sudah berkomitmen membantu.
 
Pemerintah kan sedang mempersiapkan Perpu soal Ormas?
Perpu itu kan diterbitkan apabila dalam kondisi genting dan mendesak. Banyak orang mempertanyakan, dalam kegentingan dan mendesak apa sehingga pemerintah harus mengeluarkan Perpu. (bersambung)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

hti, pemerintah, wawancara

‘Apa Salah Jika Kami Punya Cita-cita?’ (3-Habis)

Kapan Hizbuth Tahrir hadir di Indonesia? Sudah sejak tahun 1980-an. Tetapi secara resmi, HTI hadir ...

Pemerintah Jalankan Politik Balas Dendam (2)

Tengok Berita redaksi Berita Hari ini: 2 min
0