Pemprov DKI Siap Tanggung Konsekuensi Tolak Reklamasi

92

Jakarta, Tengokberita.com-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkirim surat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencabut dan menghentikan sertifikasi hak guna bangunan (HGB) pulau hasil reklamasi. Bahkan, pemerintah provinsi sudah menghitung konsekuensi dan resiko dari pencabutan tersebut.

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah memperhitungkan konsekuensi atas sikap itu.

Kami siapkan segala langkah-langkah agar apa yang kami lakukan tentu dalam koridor hukum,” kata Sandi di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Sandiaga menyebutkan bahwa ada kesalahan dalam proses pemberian sertifikat HGB terhadap Pulau 2A atau D. Sertifikat harusnya diberikan setelah peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal reklamasi. Namun, fakatnya sertifikat untuk Pulau D sudah diterbitkan, padahal Perda soal reklamasi belum ada.

Hal yang sama dikakatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa pemerintah provinsi telah berkirim surat ke Kementerian ATR/BPN untuk menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Sebab penerbitan HGB untuk Pulau 2A atau D tidak dinilai tidak sesuai prosedur.

Harus ada Perda zonasi baru kemudian kita atur soal lahannya kita pakai untuk apa. Ini perda belum ada tapi sudah keluar HGB. Urutannya nggak bener,” kata Anies

Dia berharap kementerian ATR/BPN segera menanggapi surat yang telah dikirimkan tersebut. Anies meminta semua dokumen yang pernah dikirim Pemprov DKI terkait proses reklamasi itu ditarik kembali. Karena itu proses pengurusan sertifikat yang sudah keluar dibatalkan dan yang sedang berjalan dihentikan dulu.

Surat pemprov DKI Jakarta itu berisi mengenai permohonan untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi yang diberikan kepada pengembang. Adapun tiga pulau yang dimaksud yakni Pulau C, D dan G. Surat dengan nomor 2373/-1.794.2 itu diteken oleh Anies pada 29 Desember 2017 lalu.(rot)

Bagaimana menurut pembaca?