Penangkapan Wartawan, Hak Jawab, dan MoU Dewan Pers-Polri

88

Jakarta, Tengokberita.com – Kasus penangkapan dua awak media online sorotdaerah.com oleh Polda Sumatera Utara (Poldasu) berakhir secara damai. Jon Roi Tua Purba (JRTP) dan Lindung Silaban (LS), dua awak sorotdaerah.com yang ditangkap aparat kepolisian dari Poldasu, kini sudah kembali ke rumah.

JRTP selaku pemilik sekaligus Pemimpin Umum sorotdaerah.com, media online yang berkedudukan di Medan, dipulangkan pihak kepolisian setelah menjalani pemeriksaan sekitar 24 jam.

Lain halnya dengan LS, si pembuat berita yang sehari-hari berprofesi sebagai guru ini, statusnya naik dari saksi menjadi tersangka dan sempat menjalani penahanan meski kemudian penahanannya ditangguhkan.

Kasus ini bermula ketika sorotdaerah.com menayangkan berita terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw dari seorang pengusaha di Medan. Pemberitaan itu berbuntut panjang.

Pada Selasa 6 Maret 2018 sekira pukul 04.00 WIB, JRTP ditangkap di rumahnya di Pematangsiantar oleh tim Ditkrimsus Polda Sumut terkait dugaan kasus pencemaran nama baik Kapolda Sumut, Irjen Paulus Waterpauw atas pemberitaan yang diduga mencemarkan nama baik Kapolda Sumut di portal berita sorotdaerah.com.

Selang beberapa jam kemudian, giliran LS diamankan petugas di kediamannya di kawasan Padang Bulan. Keduanya lalu dibawa ke Polda Sumut guna menjalani pemeriksaan.

Lewat pendampingan dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumatera Utara dan IWO Medan, setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, JRTP diperbolehkan pulang. Tapi tidak demikian halnya dengan LS.

Polisi melakukan penahanan badan terhadap LS dan menjeratnya dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 316 KUHPidana jo Pasal 311 KUHPidana.

Penyidik tidak menerapkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena LS dianggap bukan bagian dari insan pers. Setelah dilakukan mediasi, LS kemudian mendapat penangguhan penahanan pada Jumat (9/3/2018).

Meski jalan damai sudah ditempuh kedua belah pihak, toh kasus ini menyisakan persoalan serius bagi dunia pers Indonesia. Langkah penangkapan, penjemputan, atau apapun namanya oleh aparat kepolisian atau penegak hukum terhadap insan pers terkait produk jurnalistik yang dihasilkannya, jelas telah melanggar konstitusi.

Sebagai aparat penegak hukum, pihak kepolisian tentunya paham bahwa pers Indonesia memiliki UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Terkait produk jurnalistik yang dihasilkan pers, Pasal 1 butir 11 UU No 40/1999 sudah sangat jelas mengatur tentang Hak Jawab.
Dalam Pasal 1 butir 11 UU No 40/1999 tentang Pers, Hak Jawab didefinisikan sebagai hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Pasal 5 UU ayat (2) No 40/1999 menyatakan bahwa Pers wajib melayani Hak Jawab. Jika Pers tidak menayangkan Hak Jawab yang sudah diberikan seseorang atau sekelompok orang yang merasa nama baiknya dirugikan atas pemberitaan, maka perusahaan pers tersebut diancam dengan sanksi pidana denda paling banyak Rp500.000.000.

Dalam kasus penangkapan dua awak media sorotdaerah.com, tidak diketahui apakah Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw sebagai pribadi yang nama baiknya merasa dirugikan dan institusi Polri sebagai lembaga tempat di mana Irjen Pol Paulus Waterpauw berdinas, sudah melaksanakan Hak Jawabnya sesuai konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 11 UU No 40/1999 atau belum.

Jika belum melakukan Hak Jawab, maka patut disayangkan tindakan penangkapan terhadap dua awak sorotdaerah.com yang dilakukan aparat kepoisian itu terjadi. Jika benar belum melakukan Hak Jawab tetapi kemudian melakukan penangkapan, maka dunia pers Indonesia berada dalam situasi lampu merah.

Kasus penangkapan dua awak media sorotdaerah.com itu juga menciderai nota kesepahaman (MoU) yang telah dibuat antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/Mou/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. (Has)

Bagaimana menurut pembaca?