Peneliti: Hak Imunitas, DPR Licik & Perdayai Rakyat…..

73

Jakarta, Tengokberita.com – Revisi Undang-Undang MD3 yang telah disahkan terus menuai kontroversi. Salah satunya adalah Pasal 245 yang kembali menegaskan mengenai Hak Imunitas Anggota DPR.

Peneliti Formappi Lucius Karus menegaskan bahwa UU MD3 yang telah direvisi memiliki kualitas buruk dengan berbagai hal yang mengatur di dalamnya. Terlebih Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait aturan hak imunitas tersebut.

(baca: UU MD3 Bawa Indonesia ke Zaman Kegelapan)

Saya kira semakin jelas saja bagaimana DPR ini sesungguhnya sudah mulai kehilangan semangat perwakilan rakyat pada diri dan lembaga tersebut. Ini tentu lonceng kematian demokrasi yang harus segera dilawan,” ungkap Lucius ketika dihubungi Selasa (13/2/2018).

Lucius menjelaskan bahwa UU MD3 mengatur mekanisme pemanggilan anggota DPR harus melalui pertimbangan MKD sebelum diputuskan oleh Presiden. Dari hal tersebut, Lucius menggarisbawahi kata ‘pertimbangan’ yang dianggap ada gelagat kepentingan pribadi dibalik kata tersebut bagi para politisi.

Ini sesungguhnya kata tipuan DPR saja agar mampu menahan badai kritikan dari publik. Sekaligus dengan cara ini DPR sesungguhnya menunjukkan tingkat kelihaian dan kelicikan mereka untuk memperdaya publik,” tegas dia.

Peneliti Formappi tersebut melihat semakin aneh karena ketika DPR ingin diproteksi melalui UU MD3 dengan pasal imunitas, pada saat yang sama UU itu tidak menunjukkan perlindungan terhadap warga negara yang melakukan kontrol terhadap DPR.

DPR dianggap membuat aturan tambahan yang memberikan kewenangan kepada MKD untuk memproses orang-orang yang dianggap melakukan ‘contempt of parliament’.

Ini menjadi simbol paripurnanya nafsu DPR untuk lari dari koridor demokrasi. Mereka sudah mulai main kasar dengan rakyat sendiri dengan pasal karet yang bisa sangat berbahaya ketika diterapkan,” tutup dia. (nug)

Bagaimana menurut pembaca?