Pengamat: Kapolri Langgar UU Kepolisian!

83

Jakarta, Tengokberita.com – Pilkada 2018 sudah di depan mata. Para bakal calon (Balon) sibuk memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi, tidak terkecuali dua jenderal Polisi aktif yang akan bertarung di Pilkada mendatang.

Salah satu syarat dalam maju menjadi calon dalam Pilkada serentak 2018 adalah para balon harus mundur dari jabatan dan pekerjaannya. Hal tersebut dinilai agar para calon bisa fokus dalam tujuannya sebagai Calon Kepala Daerah.

Dua jenderal polisi aktif pun maju dalam pertarungan Pilkada. Keduanya sudah mendaftar ke dua KPUD tempatnya bertarung masing-masing yaitu di Jawa Barat dan Kalimantan Timur.

(baca: Polisi Terjun di Pilkada, IPW: Itu Ujian Kepercayaan)

Keduanya tercatat masih jenderal aktif ketika mengajukan namanya ke KPUD. Salah satu dari dua jenderal itu sudah mengajukan pensiun dini.

Tapi ditolak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Tito berdalih, keduanya boleh kembali ke institusi Polri jika tidak lolos verifikasi KPUD.

Pernyataan orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu sontak jadi bahan perdebatan. Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai tidak etis apabila polisi aktif yang mendaftar untuk mengikuti proses pemilihan kepala daerah diperbolehkan masuk kembali ke Polri apabila tidak lolos verifikasi di KPUD.

Menurut saya anggota Polisi yang tidak lolos dalam mengikuti seleksi sebagai calon kepala daerah kemudian kembali lagi sebagai polisi tidak etis,” kata Bambang Widodo Umar ketika dihubungi Tengokberita.com, Minggu (21/1/2018).

Sebab, menurut Bambang telah ada Undang-undang yang mengatur bagi polisi dalam menjalankan tugas. UU tersebut adalah UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan masuknya anggota polisi sebagai Balon dalam Pilkada dianggap telah melanggar aturan yang ada.

UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 23 tentang sumpah bagi anggota polisi dalam menjalankan tugas, dan Pasal 28 tentang ketentuan anggota polisi tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. kedua Pasal itu dilanggar,” tegas dia.

Oleh karena itu, sebaiknya ada tindakan tegas dari Polri. “Jadi harus ada sanksinya, misalnya “non job” (meskipun seorang Pati tidak boleh dinon jobkan), itulah resikonya,” Bambang menambahkan. (nug/has)

Bagaimana menurut pembaca?