Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia: ‘Kami Bukan Penjahat…’

857
EDO AGUSTIAN NASUTION, Koordinator Nasional Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI). (Foto: Hasanuddin/Tengokberita.com)

PENGANTAR
Persoalan narkoba di Indonesia ibarat mengurai benang kusut. Tak jelas mana ujung dan mana pangkalnya. Perang melawan narkoba di negeri ini tidak dibarengi dengan tindakan yang sungguh-sungguh. Perilaku koruptif dari aparat penegak hukum terus menyelimuti setiap langkah upaya pemberantasan narkoba. Narkoba di negeri ini kemudian menjadi persoalan komoditas. Para pecandu, pengguna, korban penyalahgunaan, dan penyalahguna narkoba, yang tertangkap lantas menjadi ‘ATM’ aparat mulai dari tahap awal di tingkat penyidikan, lanjut ke tahap penegakan hukum di tingkat dakwaan di kejaksaan, vonis di kehakiman, hingga rehabilitasi. Lantas, bagaimana para pengguna narkoba menyikapi hal ini? Untuk mengetahui persoalan narkoba di mata mantan para pengguna, Wartawan  tengokberita.com Hasanuddin mewawancarai Koordinator Nasional Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI) Edo Agustian Nasution di Jakarta, Rabu (25/4/2018). Berikut petikan wawancaranya.
REDAKSI

Aspek pemenjaraan hingga saat ini masih mendominasi penegakan hukum di bidang narkoba. Padahal semangat UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dekriminalisasi. Komentar Anda?
UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang multitafsir, sehingga kemudian ditafsirkan berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Antara polisi, jaksa, dan hakim, memiliki tafsir berbeda-beda. Padahal masing-masing institusi penegak hukum itu sudah memiliki aturan masing-masing seperti polisi punya Peraturan Kapolri, Jaksa dengan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) yang kemudian diturunkan lewat peraturan Jampidum, dan hakim dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Kelahiran UU No 35 Tahun 2009 semangatnya memang dekriminalisasi pengguna NAPZA. Tetapi praktiknya di lapangan justru memperlihatkan kondisi sebaliknya. Kriminalisasi terhadap para pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih mendominasi aspek penegakan hukum di bidang narkotika di Indonesia. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya tahanan narkoba di seluruh Lapas di Indonesia. Inilah yang jadi konsern terbesar PKNI saat ini, kok sepertinya tidak ada perubahan dari UU No 22 Tahun 1997 ke UU No 35 Tahun 2009.

(baca: Penuturan Mr X : Peredaran Narkoba di Dalam Penjara Sudah Seperti Las Vegas)

Apa yang sebenarnya terjadi sehingga masing-masing institusi penegak hukum, terutama kepolisian, BNN, dan kejaksaan, memiliki penafsiran berbeda-beda? Apakah hal ini menyangkut soal ‘ATM’?
Hahaha…benar sekali. Memang sudah menjadi rahasia umum ya bahwa kasus narkoba ibarat ATM buat aparat penegak hukum. Mulai dari tahap awal di tingkat penyidikan lanjut ke dakwaan dan penuntutan, selalu ada angka-angka nominal yang tersebut. Nasib pengguna dan korban penyalahguna narkoba apalagi penyalahguna narkoba yang tertangkap, tergantung uang. Ia bisa bebas, bisa hukumannya berkurang, bisa masuk penjara, bisa lama di penjara, semuanya tergantung uang.

Ini saya kira sudah menjadi rahasia umum. Dalam beberapa wawancara kita lagsung dengan mereka yang tertangkap pun, menyebutkan angka-angka seperti Prof Irawanto, Dekan Fakultas Psikologi Unika Atmajaya yang kerabatnya tertangkap karena narkoba. Testimoninya ada di film dokumenter kita ‘Inside Indonesia Drugs War’.

EDO AGUSTIAN NASUTION

Kabar yang beredar, surat assessment atau surat rehabilitasi pun yang seharusnya gratis, jadi ajang jual beli. Benar demikian?
Ya, surat assessment berdasarkan peraturan bersama yang ditantangani tujuh kementerian dan lembaga setingkat kementerian pun jadi celah untuk ‘bermain’.

Temuan PKNI sejauh ini range ratenya berapa?
Berbeda-beda ya, tergantung siapa yang menerbitkan surat rekomendasi rehab atau dikenal dengan IPWL. Paling rendah itu Rp10 juta – Rp15 juta. Itu pun yang mengeluarkan surat rekomendasi rehab dari lembaga yang kurang dikenal. Kalau dari lembaga-lembaga yang punya nama, tarifnya bisa puluhan juta. Bahkan oknum di BNN pun, dari beberapa testiomi yang kami lakukan bahkan saya sendiri pun melakukan beberpa kali pendampingan, mematok tarif di atas Rp50 juta untuk selembar surat rekomendasi rehabilitasi. Oknum ya, bukan institusi. Sebab hal ini kan susah untuk dibuktikan karena tidak akan ada tanda terima dan tidak pernah bertemu secara langsung, selalu ada orang perantara.

Dari penjelasan Anda, mereka yang selama ini bersinggungan dengan narkoba bukan saja menjadi korban dari narkoba itu sendiri, tetapi juga korban dari kebijakan yang ditafsirkan beragam. Komentar Anda?
Ya benar sekali, yang menjadi korban adalah para pengguna narkoba. Selain menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri, mereka juga menjadi korban dari kebijakan yang multitafsir tadi. Mereka yang tidak mengerti hukum dan tidak mendapat bantuan hukum, seringkali dieksploitasi. Ini yang kita sayangkan dan patut menjadi perhatian kita semua.

Soal aspek penegakan hukum. Selama ini pihak penegak hukum lebih sering menjerat mereka yang tersangkut narkoba dengan Pasal 111, 112, dan 114 ketimbang Pasal 127 yang rehabilitasi dari UU Narkotika. Padahal sudah ada Perkapolri, SEJA, dan SEMA. Komentar Anda?
Ya sangat jarang sekali Pasal 127 dijadikan dakwaan primer dalam persidangan kasus tindak pidana narkoba. Saya kira aparat penegak hukum selama ini lebih suka menjerat para pelaku tindak pidana narkoba dengan pasal-pasal pemenjaraan yang ada di UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yaitu Pasal 111, 112, atau 114 dengan kurungan penjara sebagai ancaman hukumannya. Penempatan pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan jaksa penuntut umum sebagai dakwaan primer dalam setiap menangani perkara tindak pidana narkoba. Sedangkan Pasal 127, yang mengarahkan terdakwa tindak pidana narkoba menjalani hukuman berupa rehabilitasi, medis dan sosial, sebagaimana spirit keluarnya UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seringkali dikesampingkan.

Fakta ini menjadi bukti bahwa para pecandu dan pengguna narkoba di Indonesia hingga sekarang ini masih dianggap sebagai penjahat. Mereka tak ubahnya  pencuri, perampok, pembunuh, penipu, pemerkosa, koruptor, dan sebagainya. Padahal, pecandu dan pengguna narkoba yang selama ini ditangkapi petugas dan menyesaki Lapas-lapas di Indonesia sesungguhnya merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba dan perkuser narkoba yang dilakukan secara rapi dan terorganisir oleh mafia-mafia narkoba internasional yang melibatkan jaringan di dalam negeri. 

Persoalan yang dihadapi para pecandu dan pengguna narkoba di seluruh dunia adalah persoalan kesehatan (public health). Karena itu pendekatan yang seharusnya dilakukan adalah pendekatan kesehatan dengan memberikan hukuman berupa rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana sudah diamanahkan dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

 

MA kemudian memperkuatnya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pada tahun 2010 dan 2011 tentang pengaturan gramisasi dan syarat hukum yang harus dipenuhi oleh pecandu dan pengguna narkoba supaya mendapatkan hukuman rehabilitasi medis dan soial dari hakim yang menyidangkan perkaranya. 

Menindaklanjuti SEMA tersebut, Jaksa Agung pun kemudian menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) dan Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap). SEMA, SEJA, dan Perkap itu merupakan aturan hukum yang seharusnya menjadi landasan hukum aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana narkoba di Indonesia, selain tentu saja UU Narkotika dan UU Psikotropika. Tetapi aturan hukum yang merupakan produk hukum turunan dari UU No 35/2009  tersebut, seringkali dipandang sebelah mata bahkan terkesan dikesampingkan. 

UU No 35/2009 perlu direvisi?
Saya kira perlu dan sangat mendesak. Sebab Ditjen Lapas juga sudah mengeluh soal napi narkoba yang mendominasi lapas-lapas di seluruh Indonesia. Lapas juga kemudian menjadi surga bagi narkoba. Di dalam penjara, mereka malah lebih aman menggunakan, mengedarkan, menjual, bahkan memroduksi narkoba. Narkoba paling bagus kualitasnya dan paling murah harganya, ya di lapas. Ini sudah menjadi rahasia umum, meski Ditjen Lapas terus menyangkalnya.

Jadi, saya pikir, mendesak untuk dilakukan revisi tetapi juga jangan sembarangan sehingga menimbulkan permasalah di kemudian hari seperti halnya dari UU No 22/1997 ke UU No 35/2009. Sekarang memang sudah masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional), tetapi sekali lagi kami mengingatkan, jangan karena sekarang ini tahun politik, jadi amandemen terhadap undang-undang tersebut menjadi tergesa-gesa.

Mengingat persoalan narkoba di Indonesia yang karut-marut, apa perlu narkoba di Indonesia dilegalisasi seperti halnya di sejumlah negara?
Kalau legalisasi ujung-ujungnya tetap regulasi ya, bagaimana mengatur persoalan narkoba di sebuah negara. Satu-satunya negara di dunia yang sudah melakukan legalisasi terhadap hampir semua jenis NAPZA (ganja, heroin, ekstasi, sabu-sabu, hingga kokain) adalah Portugal. Sebelum dilegalisasi, Portugal termasuk salah satu negara di dunia yang ketergantungan masyarakatnya akan narkoba begitu parah.

Kalau tidak salah, hingga tahun 2000, satu dari 10 penduduk Portugal atau 10% adalah pengguna narkoba yang bermasalah (Indonesia berada di kisaran 2,4 – 2,6%). Namun berkat perjuangan yang gigih dari seorang dokter di sana, pemerintah Portugal akhirnya merombak total segala regulasi terkait narkoba di negaranya menjadi pendekatan dekriminalisasi terhadap hampir semua pengguna NAPZA.

Awalnya, pendekatan dekriminalisasi yang dilakukan di Portugal dikhawatirkan akan memicu lonjakan pengguna baru, peningkatan gangguan kesehatan seperti HIV, dan sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, yang terjadi justru sebaliknya. Dari aspek kesehatan, penderita HIV menurun drastis, pengguna baru menurun drastis. Dari sisi ekonomi, pendapatan negara meningkat karena narkoba menjadi ajang wisata baru.

Lalu dari gangguan kriminal juga menurun drastis karena pengguna narkoba dilokalisir dan dikontrol dengan ketat oleh negara. Kalau negara-negara lain kan baru sebatas legalisasi ganja. Di Amerika, misalnya, kini tujuh negara bagiannya sudah melegalisasi ganja.

Terkait ganja, beberapa waktu lalu ada desakan kuat dari sebagian kalangan masyarakat Indonesia agar ganja tidak dikategorikan sebagai narkotika. Komentar Anda?
Sekitar dua bulan lalu, WHO yang kemudian mendapat dukungan penuh dari PBB, sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ganja untuk kepentingan medis, harus dikeluarkan dari golongan narkotika. Dari hasil penelitian WHO yang saya baca, dampak ganja terhadap kesehatan itu kecil. Lebih bahaya nikotin pada rokok sebenarnya dibanding ganja. Ganja tidak memiliki efek ketergantungan yang tinggi seperti nikotin apalagi heroin. Nah, karena PBB saja sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ganja harus dikeluarkan dari golongan narkotika, Indonesia seharusnya sudah mengacu ke sana.

Maksudnya, ganja bisa dilegalisasi di Indonesia?
Harus ada kajian dan tinjauan lebih mendalam lagi supaya tidak menimbulkan kontroversi. Tetapi WHO yang didukung PBB sudah menyatakan bahwa ganja untuk kepentingan medis, harus dikeluarkan dari golongan narkotika. Artinya, Indonesia sudah saatnya melihat dan mengacu ke WHO dan terutama PBB. Ini berbasis bukti dan hasil penelitian WHO ya bukan berdasarkan mitos, moral, ideologi, sebagaimana selama ini terjadi di Indonesia. Tinggal bagaimana regulasinya saja dibuat.

Banyak hal positif dari ganja, yang harus segera mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini kita harapkan peran dari Kementerian Kesehatan dengan fungsi lintas sektor, bagaimana melihat soal ganja ini secara positif. Sudah saatnya lah para akademisi, kementerian kesehatan, yang memiliki beckground akademis yang bagus memberikan pandangan yang berbeda tentang ganja.

Tadi dijelaskan soal Portugal sebagai contoh negara yang sudah melegalisasi narkoba, apakah Indonesia perlu mencontoh ke Portugal?
Saya kira indonesia belum bisa melakukan hal seekstrim seperti yang dilakukan Portugal karena tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Indonesia soal narkoba atau NAPZA pun belum merata. Dikhawatirkan nanti akan diterjemahkan secara berbeda di Indonesia.

Sebaiknya yang perlu dilakukan adalah bagaimana merespons masalah NAPZA di Indonesia secara lintas sektor. Persoalan NAPZA bukan masalah penegakan hukum dan pemerintah semata, tetapi masalah bersama. Karena itu, penting kiranya untuk melakukan pelibatan-pelibatan komponen lainnya seperti akademisi, komunitas-komunitas dari orang-orang yang terdampak langsung, dan komponen masyarakat lainnya. Pelibatan komunitas dari orang-orang terdampak NAPZA akan terasa lebih bermakna dalam merancang dan merumuskan kebijakan-kebijakan terkait NAPZA di Indonesia.*****

Bagaimana menurut pembaca?