Pertanggungjawaban Pertamina Sebagai Wujud Tujuan Negara; Telaah Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

1729

Oleh:
Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H
Dosen/Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Indonesia sebagai negara yang diklasifikasikan dalam kelompok negara yang menganut Asas Negara Hukum Kesejahteraan (welfare state/welvare staats), sebagaimana termuat dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum bagi warganegaranya. Sehingga, menurut Padmo Wahyono (1986: 37), memunculkan konsekuensi bagi negara untuk melaksanakan dua fungsi kenegaraan yaitu fungsi menentukan kebijaksanaan negara dan fungsi melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Kebijaksanaan negara yang telah dipilih/ditentukan dan dirumuskan dalam produk hukum, dalam pelaksanaannya kita dihadapkan dengan lembaga-lembaga pembentuk perundang-undangan yang berlaku sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadakan pembatasan-pembatasan tersebut.

Berkaitan dengan fungsi tersebut, masih menurut Padmo Wahyono (1986: 17-18), selain menentukan kebijakan kehidupan sosial, negara membentuk kebijakan kehidupan bernegara. Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan kehidupan bernegara ialah bidang yang bersangkut paut dengan kelangsungan hidup organisasi negara, yang terdiri dari pembentukan mekanisme perundang-undangan sebagai kelanjutan dari hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, menyelidiki pasal-pasalnya, bagaimana penerapannya, suasana kebatinannya, perumusan teks perundang-undangan, suasana terciptanya teks perundang-undangan tersebut, keterangan-keterangan berkaitan proses pembentukannya, dimana kesemuanya berkaitan dengan pengaturan yang terdapat di dalam konstitusi mengenai organisasi kenegaraan. Dalam bidang ini, perlu dicatat beberapa tahap pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara yang dipengaruhi oleh keadaan dan waktu. Pada perkembangan perekonomian nasional, berdasarkan politik pembangunan nasional, dibentuklah lembaga-lembaga swasta yang merupakan bentuk modal penyertaan negara dalam kaitannya untuk menciptakan perekonomian nasional, pun tunduk kepada tujuan bernegara.

Maka, merujuk kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [UU No. 19/2003], PT. Pertamina sebagai BUMN yang merupakan perpanjangan tangan dari negara memiliki kewajiban untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Dengan demikian, PT. Pertamina sebagai BUMN, bergerak dalam menjaga kepentingan negara dalam mencapai tujuan bernegara yaitu kesejahteraan umum (bestuurszorg).

Jika demikian, maka menurut Roscoe Pound (dalam Marmi Emmy Mustafa, 2007: 58), terdapat 3 (tiga) jenis kepentingan yang harus dilindungi yaitu kepentingan pribadi (individual interest), kepentingan sosial (social interest) dan kepentingan umum (public interest). PT. Pertamina, sebagai BUMN, jika mengacu kepada Pasal 2 UU No. 19/2003 tersebut memang diizinkan untuk mencari keuntungan bagi pengembangan usahanya. Namun, pencarian keuntungan bagi perusahaannya sebagai wujud dari individual interest tersebut, tidaklah dapat melampaui dua kepentingan lainnya yaitu social interest dan public interest. Artinya, kepentingan sosial—dalam hal ini adalah masyarakat umum, dan kepentingan umum—dalam hal ini adalah konteks negara secara luas, merupakan prioritas dari pelaksanaan fungsi BUMN yang berbentuk perseroan tersebut.

(Baca: Otto Hasibuan: Pecahnya Pipa Minyak di Teluk Balikpapan Bukan Kesalahan Pertamina)

Berdasarkan teori kepentingan tersebut, maka PT. Pertamina sebagai BUMN, pula dibebankan untuk merumuskan, merancang dan membentuk suatu mekanisme atas kegiatan hulu dan hilir migas (minyak dan gas bumi). Artinya, PT. Pertamina tidak hanya dapat menghindar dari kewajiban melakukan pengawasan atas kegiatan migas tersebut. Adapun kegiatan hulu (upstream) berupa eksplorasi dan produksi, sedangkan pada kegiatan hilir (downstream) berupa pengolahan, transportasi dan pemasaran.

Oleh sebab itu, BUMN sebagai salah satu orgaan pemerintahan memiliki fungsi yang sama dengan pemerintah (Ahmad Sodiki, 2012: 84) untuk melaksanakan mengadakan kebijakan (Beleid) dan tindakan pengurusan (besturrsdaad), pengaturan (regelenddaad), pengelolaan (begeersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) oleh Negara. Dengan demikian, jika Saya mencoba untuk mengkaitkan dengan fenomena kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari kecelakaan tumpahnya minyak mentah di Teluk Balikpapan, tidaklah sepenuhnya melepaskan PT. Pertamina dari konsep pertanggungjawaban.

Kelalaian dalam melakukan pengawasan tidak hanya disebabkan karena tidak berjalannya sistem pengawasan secara fisik dengan melakukan patroli kelautan, namun pula dapat dicermati apakah PT. Pertamina telah membentuk sistem pencegahan atau preventif terlebih dahulu. Ketiadaan sistem preventif yang menjadi sinyal bagi setiap kapal yang melalui sistem distribusi minyak mentah bawah laut, mempertunjukan bahwa PT. Pertamina tidak menguasai dan memahami isu-isu hukum dan kemasyarakatan dari kepentingan sosial dan kepentingan publik.

Kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan tidaklah berada dalam ruang hampa, namun berdampingan dengan tuntutan pertanggungjawaban itu sendiri. Maka, setiap organisasi-organisasi pemerintahan—dalam hal ini adalah PT. Pertamina, harus berada di bawah suatu kontrol yang kuat serta sistematis melalui suatu sistem pertanggungjawaban tertentu, yang pengabaian terhadap hal yang telah ditentukan harus dikenakan sanksi-sanksi hukum sebagaimana mestinya.

Lemahnya fungsi pengawasan oleh PT. Pertamina terhadap peristiwa tumpahnya minyak mentah di Teluk Balikpapan, menandakan bahwa adanya kinerja yang buruk dalam menjalankan tugas pengawasan yang telah dibebankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi [UU No. 22/2001], sehingga kinerja yang buruk tersebut memunculkan pertanggungjawaban bagi PT. Pertamina.

Bagaimana menurut pembaca?