Pilgub Jabar: ‘Kiamat Kecil’ Golkar di Depan Mata

parpol, golkar, pilgub

Oleh: Edi Sudarjat

Ulasan Kang Edi menggambarkan juga kondisi nasional. Sejak terpilihnya SN [Setya Novanto] sebagai Ketum [Golkar], senyum PDIP semakin sumringah dan menatap Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden makin optimis. Banyak hasil survei memprediksi sehebat-hebatnya hasil [Golkar] di Pileg berada di urutan ketiga,” demikian pesan seorang tangan kanan petinggi Golkar kepada saya melalui whattsap (wa).

Kang Bubud, sebut saja demikian namanya, mengomentari tulisan saya di Tengokberita.com (4/11/2017): “Golkar Menggali Kubur di Jabar, PDIP Tersenyum Lebar.

Hasil survei tingkat keterpilihan (elektabilitas) Golkar secara nasional memang menyedihkan. Survei Litbang Kompas pada Mei 2017 mencatat elektabilitas Golkar berada di angka 7,1 persen; terjun bebas dari perolehannya pada Pemilu 2014, yang mencapai 14,1 persen. Artinya, hampir 50 persen perolehan suara Golkar sirna.

Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada September 2017 menunjukkan elektabilitas Golkar secara nasional sebesar 10,9 persen; disalip Gerindra yang mencapai 14,2 persen.

Setengah Lumpuh

Dalam politik, orang biasa menyusun rencana berdasarkan skenario terburuk, agar siap menanggulangi keadaan apapun. Dalam skenario terburuk, perolehan Golkar secara nasional adalah 7,1 persen. Jika ini terjadi, maka besar kemungkinan Golkar bukan lagi partai “kelas atas”, namun partai “kelas tengah”.

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Golkar yang semula 91 orang (2014-2019), akan melorot tinggal 46 orang. Golkar bukan lagi penentu kebijakan di lembaga legislatif, namun hanya pengikut. Dengan kata lain, dari “pemain utama”, Golkar menjadi “pemain pelengkap”.

Daya tawar Golkar sebagai “partai atas” raib. Kemampuan Golkar mengawasi jalannya pemerintahan, mengajukan perundang-undangan, dan kontrol atas anggaran pemerintah, menjadi layu.

Begitu pula daya tawar tokoh Golkar untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, misalnya sebagai menteri, akan jatuh. Jumlah tokoh Golkar yang duduk sebagai menteri di kabinet mendatang, bisa jadi tinggal satu atau dua.

Lebih jauh, penurunan suara nasional Golkar dalam Pileg niscaya akan menurunkan jumlah kepala daerah (bupati, wali kota, dan gubernur) dari Golkar.

Tokoh-tokoh lokal yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tidak terlalu membutuhkan dukungan dari Golkar, karena jumlah kursinya di DPR Daerah jauh dari mencukupi.

Dapat diprediksi, begitulah masa depan Golkar, seandainya tidak segera melakukan gerakan cepat dan tepat untuk meningkatkan elektabilitasnya: Golkar setengah lumpuh.

Apa yang menyebabkan elektabilitas Golkar terjun bebas? Tidak lain adalah sepak terjang Ketum Golkar Setya Novanto, yang didera sejumlah kasus, baik etika maupun kriminal.

Yang paling membetot perhatian publik adalah dugaan keterlibatannya dalam perkara korupsi e-KTP dan dugaan atas manuvernya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitulah simpulan riset dari sejumlah lembaga penelitian.

Menuju Partai Kelas Bawah

Yang menarik, elektabilitas Golkar di Jawa Barat tetap terjaga dengan baik. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada September 2017 menunjukkan Golkar tetap berada pada peringkat kedua dengan suara 15,5 persen; di bawah peringkat pertama PDIP yang mengumpulkan suara 19,2 persen.

Menurut LSI, di Jabar, secara berturut-turut suara di bawah Golkar adalah Gerindra 14,5 persen; Partai Keadilan Sejahtera 8,0 persen; Partai Demokrat 6,6 persen; Partai Persatuan Pembangunan 6 persen; Nasional Demokrat 4,5 persen; Partai Kebangkitan Bangsa 3,2 persen.

Apa yang menyebabkan elektabilitas Golkar di Jabar tetap terjaga?

Kiranya terdapat sejumlah faktor, tetapi yang paling dominan tentu faktor kepemimpinannya (leadership). Leadership lah faktor utama yang menyebabkan orang memilih partai atau pemimpin politik di Indonesia, sebagaimana simpulan riset berkala Saiful Mujani dan William Liddle sejak 1999.

Artinya, kepemimpinan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jabar Dedi Mulyadi dapat dipandang berhasil menahan ambrolnya elektabilitas Golkar.

Masalahnya adalah apakah tiga bulan ke depan dan seterusnya elektabilitas Golkar di Jabar tetap tinggi, setelah gonjang-ganjing pencalonan gubernur yang kini terjadi?

Setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar meninggalkan Dedi dengan mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jabar, telah muncul kekecewaan dan perlawanan dari sejumlah pengurus daerah Golkar Jabar.

Jika konflik ini tidak dikelola dengan baik, tentu akan bertambah luas dan membuat kepengurusan retak, kemudian berpengaruh pada kegiatan partai untuk memelihara para pemilihnya. Ujungnya adalah elektabilitas Golkar di Jabar dan nasional menuju liang kubur.

Keadaan akan tambah runyam kalau Dedi Mulyadi bersedia dicalonkan PDIP sebagai gubernur Jabar dan “pindah rumah” ke “kandang banteng moncong putih”.

Golkar Jabar kehilangan sosok pemimpinnya yang akan diiringi dengan kehilangan pemilihnya. Soalnya, pemilih setia Dedi Mulyadi akan memilih PDIP ketimbang Golkar, mengingat kepemimpinan merupakan faktor utama yang menentukan perilaku pemilih di Indonesia. Konflik internal Golkar Jabar pun semakin sulit ditanggulangi

Seandainya ini terjadi, Golkar bukan lagi “partai kelas tengah”, namun “partai kelas bawah.” Inilah yang disebut kiamat kecil Golkar.***

Bagaimana menurut pembaca ?