Potong Gaji PNS Sembarangan Pemerintah Bisa Dianggap Zalim

12

Jakarta, Tengokberita.com– Rencana pemerintah memotong gaji para PNS muslim untuk pembayaran zakat menuai sejumlah kritik. Pemerintah diminta hati-hati untuk menerapkan rencananya tersebut karena tidak semua PNS layak dipotong gajinya. Bila asal potong, pemerintah bisa dikategorikan zalm,

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pungutan zakat sebesar 2,5 persen dari gaji bulanan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) perlu disiapkan dengan matang. Karena itu, pemerintah jangan terburu-buru mengeluarkan peraturan presiden sebelum perhitungannya jelas mengenai siapa PNS yang layak dan tidak untuk dipotong 2,5% persen sebagai zakat.

“Bila tidak mencapai Nishab dia tidak wajib membayar zakat, justru Ketika negara memotong gaji PNS sembarangan tanpa ‘tebang pilih’ mana yang mencapai Nisab atau tidak, maka itu jelas perbuatan dzalim terhadap PNS,” ujar Dahnil dalam keterangan tertulis yang diterima Tengokberita.com, Kamis (8/2/2018)

Dahnil juga menguaraikan batasan Nisab yang harus dibayarkan oleh PNS berupa zakat profesi yang biasanya sepadan dengan nilai makanan pokok yang dikonsumsi.

Seringkali Nisab zakat profesi disamakan dengan zakat pertanian, sekitar 520 Kg beras. Jadi kalau misalnya beras yang biasa kita konsumsi harganya 8200 atau 10.000 tergantung harga beras mana yang sering dikonsumi oleh Muzaki (orang yang membayar pajak). Jadi, 520 x 8200 = 4.264.000,” kata Dahnil.

Berangkat dari perumpamaan itu, kata Dahnil apabila penghasilan PNS atau ASN dibawah RP 4.264.000, maka pegawai tersebut tidak wajib pajak.

Sebelumnya Pemerintah berencana memotong gaji para PNS muslim untuk pembayaran zakat. Melalui cara ini diharapkan uang zakat yang terkumpul akan semakin besar dan pemanfaatannya bisa lebih maksimal. (wap/rot)

Bagaimana menurut pembaca?