Home » News » Refleksi » Presiden, Koteka, OPM, dan Kemerdekaan

Presiden, Koteka, OPM, dan Kemerdekaan

OLEH : HASANUDDIN
Senior Journalist Tengokberita.com
 
Jakarta, Tengokberita.com – Memasuki usia RI ke-72, angin segar berembus kencang dari Senayan.  Dalam pidato kenegaraannya di hadapan para wakil rakyat di DPR RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan hal yang berhawa sejuk bagi masyarakat Papua.
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan agar masyarakat Papua di pegunungan dan perbatasan bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok sama dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Kita ingin rakyat di perbatasan, di Papua bisa memiliki rasa bangga pada Tanah Airnya karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik,” kata Presiden Jokowi pada Pidato Presiden RI di depan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2017 di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Kita ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016 kita tidak boleh cepat berpuas diri,” sambung Presiden.

Pemerintah juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa diturunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017.

Saya yakin hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global,” tegas Kepala Negara.
 
Jokowi tak sekadar berpidato. Pada 18 Oktober 2016 lalu, ia mencanangkan program “Satu Harga BBM di Papua”. Saat itu Jokowi menyatakan tidak ingin ada ketidakadilan harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua dengan daerah lainnya.
Koteka di Tengah Gelimang Emas
Bagi masyarakat Papua, ini lah yang telah dinantikan selama puluhan tahun; pemerataan pembangunan dan pembangunan yang berkeadilan. Sejak dibebaskan dari tangan penjajah pada 1963 dan menjadi bagian dari NKRI, kita nyaris melupakan Papua.
 
Kita bahkan cenderung memanfaatkan Bumi Papua dengan mengizinkan PT Freeport (sebagai imbas dari kerjasama RI-Amerika kala itu) mendulang emas dan kekayaan alam lainnya dari perut Bumi Papua. Selama lebih dari 40 tahun, Freeport menguras habis kekayaan tambang Papua dan tetap membiarkan masyarakat Papua berkutat dalam lumpur kemiskinan.
 
Selama lebih dari setengah abad, Masyarakat Papua hidup dalam ironisme yang sangat ekstrim. Mereka tetap hidup miskin di tanah yang subur dan kaya raya. Banyak penduduknya yang masih mengenakan koteka, seolah hidup di zaman batu puluhan ribu tahun silam.
 
Mereka seakan tetap ‘dibiarkan’ hidup terisolir di pegunungan dan hutan-hutan belantara Papua; mengenakan koteka, bersenjatakan panah dan tombak untuk berburu makanan, dan memasaknya di atas batu panas.
 
Akses-akses jalan darat nyaris tidak ada. Itu sebab, harga BBM di Papua bisa mencapai angka Rp100.000/liter ketika di hampir seluruh wilayah Indonesia harga BBM seragam di angka Rp7.000/liter.
 
Maka, langkah Jokowi adalah tepat dengan pencanangan “Satu Harga BBM di Papua.” Langkah itu pun menyertai program membangun dari Desa ke Kota, dengan pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan, listrik, bendungan, dan sebagainya di daerah-daerah, utamanya Papua.
 
Dengan adanya akses jalan darat dan masuknya listrik ke area pedalaman, koneksi kota dan pedalaman akan semakin intens terjalin. Derap pembangunan akan mulai bergema di pedalaman-pedalaman Papua. Dan, harga-harga BBM plus kebutuhan pokok yang selama puluhan tahun gila-gilaan di Papua tentu saja sudah bisa secepatnya disejajarkan dengan seluruh wilayah lainnya di Indonesia.

(Baca: Tifatul: Ya Allah Gemukkanlah Badan Presiden Yang Makin Kurus)

Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua selama puluhan tahun, telah menjadi pemantik bagi tumbuh suburnya gerakan separatis. Mereka tentu saja marah atas ketimpangan yang selama ini terjadi dan terasa wajar apabila sebagian rakyat Papua menghendaki kemerdekaannya sendiri lewat Organisasi Papua Merdeka (OPM).

 
Panglima TPN OPM
Langkah pemerintahan Jokowi menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat Papua selama lebih dari setengah abad. Langkah itu telah meredam amarah Kris Nussy alias Kurinus Sireri.
 
Panglima kelompok Tentara Pembebasan Nasional (TPN) OPM wilayah Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, itu menyerahkan diri dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Selasa (15/8/2017) atau dua hari jelang HUT RI ke-72.
 
Penyerahan diri Kris Nussy yang diikuti tujuh anggota setianya itu dilakukan di hutan Markas TPN-OPM di wilayah Wadafi, Distrik Wadamom, Yapen Timur kepada Kabinda Papua dan Satgas Amole Kodam XVII/Cenderawasih. 

Dalam penyerahan diri tersebut juga dilakukan penyerahan 10 pucuk senjata api rakitan dan dua senjata organik jenis pistol yang dimiliki kelompok ini, termasuk 19 amunisi berbagai ukuran.

Dalam pernyataan sikapnya, Kris mengaku telah bosan hidup di hutan dengan ketidakjelasan iming-iming Kemerdekaan Papua Barat yang menurutnya adalah pembohongan semata. 

Kris mendukung pembangunan di Yapen Timur, sekaligus meminta dukungan Pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di Yapen Timur kepada dirinya bersama anggotanya yang telah berikrar sebagai warga negara Indonesia.

Kami meminta kepada pemerintah Indonesia untuk membantu saya dan anggota berupa mesin tempel dan mesin sensor kayu (chainsaw) untuk kami mencari makan dan juga kami mohon pemerintah untuk membangunkan perumahan untuk keluarga kami berteduh,” ujarnya. 
 
Sebuah permintaan sederhana dan sangat manusiawi. Mereka butuh tempat tinggal dan peralatan kerja untuk bisa menyambung hidup.

Kita jadi teringat langkah berani yang dilakukan Wyn Sargent, seorang wanita jurnalis asal Amerika yang kebetulan antropolog. Pada 1973 ia menikah dengan Obahorok, Kepala Suku Dani di Lembah Baliem yang kala itu sangat disegani suku-suku lainnya.
 
Pernikahan adat itu dilakukan Wyn demi mencegah terjadinya peperangan antar suku di sana. Langkah berani Wyn Sargent tidak saja berhasil mempersatukan tiga suku yang selama ini sering terlibat peperangan di kawasa tersebut, tetapi juga membawa kehidupan masyarakat Papua di Lembah Baliem untuk bersentuhan dengan alam modern; mengenakan pakaian, alas kaki, menggunakan sabun ketika mandi, dan sebagainya.
 
Kini, 44 tahun kemudian, pemerintahan Jokowi melakukan upaya modernisasi bagi masyarakat di pedalaman Papua dalam konteks pemerataan pembangunan dan pembangunan yang berkeadilan.
 
Gaung Kemerdekaan RI pun akhirnya bisa menggema di pedalaman Papua. Kemerdekaan dari ketidakadilan, ketimpangan pembangunan, ketimpangan ekonomi, dan kemerdekaan dari aneka ketimpangan lainnya. Inilah makna kemerdekaan yang hakiki bagi masyarakat Papua. Dirgahayu RI ke-72!!!***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

pki, nkri

PKI Sebagai Investasi Ketakutan Orba (2-Habis)

OLEH : MIQDAD HUSEIN Sejatinya bukan ketakutan yang belakangan merebak di tengah masyarakat negeri ini. ...

Presiden, Koteka, OPM, dan Kemerdekaan

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 4 min
0