Proyek Strategi Nasional : Perbuatan Terlarang atau Perbuatan Tercela?

98
DR ROCKY MARBUN, SH, MH

OLEH:
DR ROCKY MARBUN, SH, MH
Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila

ADALAH naif, pada hakikatnya, ketika saya mencoba untuk menganalogkan bahwa suatu kebijakan dipersamakan dengan perbuatan. Terlebih lagi, ada silent agreement secara akademis bagi saya dengan si pembuat kebijakan, di mana proses dekriminalisasi terhadap kebijakan memang diperlukan guna kepentingan umum, khususnya terhadap kebijakan yang berasal dari diskresi.

Namun demikian, fenomena hukum yang terjadi semenjak dicanangkannya falsafah kerja-kerja-kerja, dan memperoleh wujudnya yang positif melalui proses normatifisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, cukup mengkhawatirkan saya.

Memang tidaklah mungkin dipungkiri bahwa kemerosotan perekonomian Indonesia membutuhkan terobosan-terobosan yang fenomenal dengan payung hukum. Falsafah tersebut mewujudkan dirinya dalam suatu program kerja yang dikenal dengan istilah Proyek Strategi Nasional (PSN) yang disandingkan dengan beberapa Paket Kebijakan Ekonomi.

Grand design dari PSN tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional [PERPRES No. 3/2016] yang menegaskan bahwa Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Lebih lanjut kita cermati Pasal 3 PERPRES No. 3/2016 yang menegaskan “Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan perizinan dan non-perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.” Ketentuan tersebut kemudian ‘diperkuat’ dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional[INPRES No. 1/2016].

Bila saya hendak mempermasalahan kecacatan secara yuridis normatif, maka hendaknya dapat dicermati dalam Diktum Kedua point 2 yang menegaskan “Menyempurnakan, mencabut, dan atau mengganti, ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung dan menghambat percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.”

Maka, secara normatif dapat saja saya membuat suatu pendapat berdasarkan argumentasi yuridis yang dikonstruksikan melalui pola penalaran dan penafsiran yang berasal—semata-mata, dari ajaran rasionalisme semata.

Namun, suatu kesimpulan yang hanya disandarkan kepada rasionalisme—sebagai tempat bekerjanya penalaran dan interpretasi, adalah merupakan pendapat ilmiah yang mandul, jika tidak turut pula mengakomodir atau disandarkan kepada ajaran realitas (empirisme)—sebagai fakta konkret. Menurut Gaston Bachelard (John Lechte, 2001: 16), untuk memahami noemenon dan fenomenon dibutuhkan hubungan dialektis (timbal balik) antara rasionalisme dan empirisme.

Kecelakaan Konstruksi
Tahun 2017 dan memasuki tahun 2018, nampaknya pemerintah berpandangan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan sarana untuk mempercepat pembangunan perekonomian nasional. Maka, bidang jasa konstruksi menjadi idola dalam kaitannya dengan percepatan PSN tersebut.

Bidang jasa konstruksi berubah menjadi anak emas bagi terlaksananya percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol yang diyakini sebagai tulang punggung dari pertumbuhan perekenomian nasional. Oleh karena itu, untuk dapat mengkaji permasalahan dari percepatan PSN ini, kita harus membuka cakrawala pandang kita seluas-luasnya terhadap semua aspek di luar Ilmu Hukum.

Salah satu horizon yang patut pula diperhitungkan dalam proses dialektika rasionalisme dan empirisme adalah intensi dasar dari Pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya melalui keberhasilan dalam mempersiapkan infrastruktur, yang dalam bahasa lebih primitif dikenal dengan jargon “tahun politik.”

Horizon yang lain, bila mengacu kepada pandangan Lawrence M. Friedmann dalam Legal System in Social Perspective, adalah budaya hukum. Budaya hukum merupakan penggerak dari bekerjanya sistem hukum tersebut, sehingga keberhasilan suatu pembaharuan hukum menjadi sangat tergantung dengan budaya hukum yang berlaku dan diakui dalam pergaulan berhukum.

Hal ini bergantung pada tingkat kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Jasa Konstruksi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki irisan dengan Jasa Konstruksi. Artinya, kebijakan percepatan PSN, adalah naif jika hanya diandaikan begitu saja benar bahwa seluruh stakeholder akan secara fiksi menjadi patuh, karena di dalamnya pula mengandung bussiness behaviour, yang merupakan horizon lainnya.

Media massa baik yang bersifat konvensional maupun yang elektronik, menjadikan fenomena kegagalan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha Jasa Konstruksi. Dari penelusuran data sekunder, walaupun bervariasi data yang muncul melalui media massa, setidaknya tingkat kecelakaan konstruksi sudah mencapai pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan.

Saya tidak ingin hendak melakukan judgement terhadap peristiwa tersebut, baik apakah dikarenakan adanya suatu kesengajaan ataupun dikarenakan adanya suatu kelalaian. Oleh karena, penemuan fakta terhadap kedua hal tersebut harus secara spesifik ditemukan dalam suatu proses penelitian yang valid baik terhadap aspek komposisi material maupun aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Jasa Konstruksi.

Namun demikian, patutlah dipertanyakan apakah penelitian terhadap kecelakaan jasa konstruksi, semenjak sepanjang 2017 hingga memasuki 2018 sebanyak 14-17 kejadian tidak terdapat kejelasan mengenai penelitian kecelakaan tersebut.

Walaupun, terdapat upaya pengaburan pokok permasalahan dengan munculnya kebijakan pemberian ganti kerugian terhadap setiap kejadian yang memunculkan korban dari kecelakaan konstruksi tersebut. Memang tidak ada yang salah dengan pemberian ganti kerugian ataupun biaya pengobatan. Namun, menurut saya, dengan sekian jumlah kecelakaan yang memunculkan korban luka hingga korban nyawa, maka pemberian ganti kerugian dan biaya pengobatan patutlah dicurigai sebagai penyesatan opini dan pengalihan isu hukum yang ada.

Isu Hukum Kecelakaan Konstruksi
Apakah isu hukumnya? Maka, dapatlah kita ajukan suatu pertanyaan, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab? Namun, lagi-lagi, kita akan terbentur kepada pertanyaan mengenai fakta konkret tentang apa yang telah diungkap? Sehingga, pertanyaan tersebut akan kembali dengan sendirinya kepada penelitian mengenai K3 tadi.

Hingga pada titik ini, maka horizon yang muncul adalah pembangunan infrastruktur merupakan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini tentunya akan membawa kita kepada keadaan psikologis antara bawahan dengan atasan. Saya menjadi teringat dengan tulisan dari O.P. Simorangkir (1978: 70) dalam bukunya tentang Etika Jabatan, di mana ia katakan petugas sebenarnya tidak menyetujui keputusan yang harus ia laksanakan sebagai bawahan. Artinya, seluruh jajaran kementetian yang berkaitan dengan percepatan PSN pembangunan infrastruktur jalan tol telah mengalami penurunan tingkat awarness-nya.

Jika horizon dari business behaviour ditelaah secara mendalam, dikaitkan dengan jenis dari pembangunan infrastruktur tersebut, maka sistem pengawasan dan pengendalian merupakan kewajiban bagi pemerintah. Adalah statement yang menyesatkan ketika diungkapkan bahwa seolah-olah kinerja perusahaan operator terburu-buru dan seakan-akan kejar target. Sebagai suatu pekerjaan yang memiliki risiko tingkat tinggi, tentunya dalam memahami kebijakan percepatan PSN tersebut, jajaran kementerian terkait seharusnya tidak bertindak seperti jargon klasik yaitu ‘penguasa’.

Oleh karena, amanah Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, memerintahkan jajaran kementerian terkait harus bertindak sebagai ‘pengayom’, maka mereka harus secara aktif melakukan pengawasan dan pengendalian secara melekat dan bukan menunggu secara pasif berdasarkan pemenuhan persyaratan-persyaratan dokumen semata. Inilah horizon budaya hukum dari masa lalu yang masih dibina dan dipupuk yaitu mental ‘penguasa’.

Pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan dalam mengamati horizon-horizon (horizons) atau cakrawala pandang. Diskontinunitas Pemerintah terhadap pengamatan atas horizons tersebut dikarenakan mencoba mengembangkan format baru dalam sistem pemerintahan, dan bukan merangkum yang lama. Yang pada akhirnya, kebijakan percepatan PSN tersebut—jika diletakkan dalam pandangan Posner, adalah tidak efisien dan tidak berkeadilan. Oleh karena, berbicara kebijakan tidak hanya memuat efisiensi dari suatu kebijakan namun secara bersama-sama membawa serta keadilan itu sendiri.

Keadilan di sini bukanlah bagaimana keadilan bagi para korban, oleh karena itu telah disesatkan oleh upaya memberikan ganti kerugian dan biaya pengobatan dari masing-masing kontraktor. Keadilan di sini adalah metode pembuatan kebijakan yang demikian, hendaknya tidak mengalami repitisi (pengulangan) pada masa yang akan datang.

Keselamatan masyarakat tidak dapat dipertaruhkan hanya karena mengejar pembangunan perekonomian yang yang tidak efisien tersebut. Masyarakat Indonesia telah diajarkan untuk bermimpi, dengan frase “jika sukses” maka perekonomian akan meningkat. Maka, seharusnya juga dapat dipahami bahwa “jika sukses” upaya mempertahankan kekuasaan akan langgeng. Sehingga, yang tersembunyi dalam diskursus publik adalah sang pemimpi memberikan mimpi kepada masyarakat untuk mulai mencintai mimpi-mimpi itu.

Horizon mental penguasa dan diskontinunitas pemahaman terhadap pelajaran masa lalu dan proyeksi masa depan, semakin memperkuat totalitarianisme dengan melarang untuk menunda pembangunan infrastruktur tersebut.

Sampai pada titik ini, rasanya saya menjadi teringat dengan pandangan dari Prof. Ronny Nitibaskara yang dikenal dengan “law as a tool of crime” (hukum sebagai alat kejahatan). Demikian juga pandangan yang sejenis dari Prof. Satjipto Rahardjo (2003: 144-146) yang menegaskan bahwa jka dilihat secara kultural dan sosiologi, tidak jarang undang-undang itu bersifat kriminogen. Artinya, diterapkan dalam konteks kehidupan tertentu di Indonesia, maka suatu undang-undang yang bertujuan “baik”, dapat menimbulkan akibat yang sebaliknya.

Sifat negatif dari kekuasaan memang menghilang dari era demokrasi saat ini, dengan mengubah dirinya menjadi kekuasaan yang legitim positif. Sehingga, untuk membongkar kekuasaan yang legitim positif adalah kurang lengkap ketika hanya dikaji dari sisi rasionalisme semata, karena akan menampilkan potensi kerusakan yang semu. Namun, jika dipersandingkan dengan sisi realitas (empirisme), maka rasionalitas—normatif akan bertemu dengan aspek affirmasinya. Sehingga, potensi kerusakan sebagai akibat dari kebijakan yang memunculkan kriminogen, menjadi nyata dan jelas.

Memang, akan terlalu naif jika kebijakan percepatan PSN tersebut ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang (mala in prohibita). Oleh karena, kebijakan tersebut dibuat berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya, dan sah di mata hukum. Namun, jika keseluruhan kajian normatif dan kelengkapan horizons dipertandingkan, maka mungkin lebih tepat dikatakan bahwa kebijakan yang memunculkan kriminogen disertai sikap totalitarianisme adalah merupakan perbuatan tercela (mala in se).

Saya mungkin hanya bisa berharap, adanya penundaan pembangunan infrastruktur tersebut guna memberikan kesempatan kepada suatu proses penelitian yang lengkap dan valid, sehingga publik mengetahui di mana letak kesalahan dari kebijakan yang ‘diniatkan’ baik tersebut.***

Bagaimana menurut pembaca?