Puan Maharani Diterpa ‘Badai Domino’ Skandal Korupsi KTP-E

95

Jakarta, Tengokberita.com– H.W Heinrich dalam bukunya yang berjudul “Industrial Accident Prevention” dan dipublikasikan pertama kali tahun 1931 mengatakan bahwa ada reaksi berantai bila terjadi kecelakaan kerja. Heirich menyebutnya sebagai efek domino.

Domino digunakan untuk menggambarkan reaksi berantai dimana jika satu domino jatuh maka akan mengakibatkan domino lainnya yang ada di sebelahnya ikut jatuh juga dan begitu seterusnya.

Badai ‘Domino’ seperti yang digambarkan oleh Heinrich itu juga terjadi pada kasus Mega Korupsi KTP elektronik. Ada reaksi berantai antara satu tersangka dengan tersangka lain sejak kasus korupsi elektronik itu mencuat.

Seperti diketahui pengadaan KTP elektronik dimenangkan konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Konsorsium ini terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri, dan PT Quadra Solution sebagai penyedia perangkat keras dan perangkat lunak.

KPK menduga ada aliran dana dari pemenang tender tersebut ke sejumlah pihak, termasuk wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bahkan pengadilan Tindak Pidana Korupsi sendiri telah memvonis mantan Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman bersalah karena terbukti menerima uang senilai 300 ribu dollar Amerika dari Andi Narogong dan 200 ribu dollar Amerika dari Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto. Irman sudah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidier 6 bulan kurungan. Sedangkan Sugiharto divonis 5 tahun dan denda sebesar Rp400 juta subsidier 6 bulan kurungan.

KPK juga telah memeriksa belasan wakil rakyat yang menjabat pada periode 2011-2012, antaranya Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly Melchias Markus Mekeng, Olly Dondokambey dan beberapa nama terkenal lainnya.

Mereka disebut-sebut menerima aliran dana proyek KTP elektronik tersebut. Muncul angka-angka yang nilainya mengejutkan publik. Misalnya Ganjar disebut menerima US$520.000, Yasonna ditulis menerima US$84.000 . Menteri Dalam Negeri kala itu, Gamawan Fauzi, ditulis menerima lebih US$4,5 juta, mantan ketua DPR Marzuki Ali Rp20 miliar, Anas Urbaningrum US$5,5 juta, Teguh Djuwarno US$167.000 , Arief Wibowo US$108.000. Bahkan Setya Novanto disebut menerima Rp574 miliar.

Semua nama-nama itu sudah memberikan klarifikasi terhadap KPK dan telah melakukan bantahan bahwa data yang terungkap ke publik itu tidak benar.

Saya tegaskan itu tidak benar, apa yang disampaikan Pak Setya Novanto ‎tidak benar. Keterangan yang saya berikan sangat terbuka, boleh dicek,” ujar Ganjar ketika memberikan kesaksian pada sidang Tipikor beberapa waktu lalu.

Seperti gambaran ‘domino’ Setya Novanto menyebut nama Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung ikut menerima aliran dana proyek KTP-E. Kedua politikus PDIP itu diklaim menerima uang masing-masing 500 ribu dolar AS.

Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” kata Setya Novanto kepada majelis hakim.

Akibatnya, sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membantah keterangan Setya Novanto tersebut. Hasto mengatakan, saat proyek e-KTP dijalankan, PDI-P sebagai oposisi tidak memiliki menteri di pemerintahan sehingga tidak ikut mendesain. Hasto merasa saat ini seolah ada upaya menyudutkan PDI-P melalui kasus tersebut.

Terlepas dari kebenaran informasi yang disampaikan oleh Novanto itu yang diperlukan saat ini adalah perlunya untuk melakukan reformasi hukum yang menitikberatkan pada rasa keadilan, keamanan dan kenyamanan rakyat. Selain itu perlu sanksi tegas kepada mereka yang terlibat dalam tindak korupsi termasuk sanksi yang sifatnya hukuman sosial. Selanjutnya mereka yang berada di Lembaga legislatif hendaknya menjadikan posisi anggota dewan sebagai sarana pengabdian kepada rakyat.(rot)

Bagaimana menurut pembaca?