Home » News » Refleksi » Quo Vadis Media Sosial (“Medsos”) di Indonesia: Tinjauan Dalam Realitas Hukum
quo vadis, uu ite, medsos

Quo Vadis Media Sosial (“Medsos”) di Indonesia: Tinjauan Dalam Realitas Hukum

Oleh : Dr. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H.
Ketua Dewan Kehormatan Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI)

Media sosial (Medsos) di Indonesia saat ini memiliki fungsi ibarat pedang bermata dua ; dapat berfungsi untuk melindungi masyarakat atau sebaliknya dapat berfungsi untuk merusak moralitas masyarakat dalam kaitannya dengan penguatan rasa nasionalisme sebagai warga bangsa.Di Indonesia, saat ini medsos belum sama sekali berfungsi sebagai alat perekat yang memperkuat sendi-sendi kenegaraan dalam penguatan Pancasila sebagai idiologi negara.

Sebaliknya yang ada justru sangat subur dimanfaatkan untuk mengimport paham-paham yang befsifat radikalisme yang berasal dari negara asing. Secara ideal UU ITE belum maksimal digunakan untuk menegakkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari pengunaan medsos yang ditengarai adanya pelanggaran hukum, sehingga penegakan hukumnya tidak maksimal. Lemahnya penegakan hukum disebabkan karena Negara ( baca kekuasaan eksekutif-legislatif-yudikatif) sangat lemah dari perspektif penegakan hukum dalam kaitannya dengan kebijakan politik hukum yang berorientasi pada nilai-nilai yang berkeadilan sosial, sehingga berakibat hukum gagal dalam mengejar tujuan utamanya yaitu mewujudkan keadilan.

(Baca: Quo Vadis Penegakkan Hukum Perkara Narkoba)

Medsos sebagai alat pergaulan masyarakat dalam berinteraksi sosial harus dikelola secara memadai oleh negara sehingga kehadirannya secara signifikan menguntungkan bukan sebaliknya merugikan.

Solusi berdasarkan teorisasi.

Pengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi timbulnya ekses negatif atas penggunaan medsos dapat mengacu pada 2 teori (teori bebas nilai dan teori tidak bebas nilai). Jika menganut teori bebas nilai, berarti perkembangan ilmu dan teknologi, seperti medsos akan dibiarkan seperti liberal berjalan mengalir dalam pasar bebas, dengan asumsi teknologi sebagai alat bersifat netral, dalam implementasinya terserah kepada manusia. Adapun teori tidak bebas nilai, kehadiran ilmu dan teknologi seperti medsos dikendalikan dan diatur dalam suatu regulasi negara untuk kepentingan masyarakat disesuaikan dengan politik hukum yang berlaku. Dengan adanya 2 teorisasi tersebut, suatu negara atau pemerintah dapat mengambil jalan tengah dengan mendasarkan pada conprehensive legal theory yang telah dirilis dan dianjurkan oleh penulis yang pada intinya pengambil kebijakan (trias politica) dari awal harus menerapkan prinsip kehati hatian secara ekstra sehingga dampak negatif yang mungkin akan terjadi dari awal sudah dapat diprediksikan, seperti halnya dalam filsafat alam yang bersumber dari budaya jawa dengan istilah “kriwikan dadi grojogan” (meremehkan hal yang dianggap kecil sehingga berakibat jadinya kerugian yang sangat besar).

Solusinya dalam menghadapi budaya medsos di indonesia, pemerintah / negara secara komprehensif harus menetapkan skala prioritas resiko yang akan digunakan sebagai landasan pengambilan kebijakan negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

pki, nkri

PKI Sebagai Investasi Ketakutan Orba (2-Habis)

OLEH : MIQDAD HUSEIN Sejatinya bukan ketakutan yang belakangan merebak di tengah masyarakat negeri ini. ...

Quo Vadis Media Sosial (“Medsos”) di Indonesia: Tinjauan Dalam Realitas Hukum

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 1 min
0