Home » News » Hiburan » Sosial Budaya » Satgas Perlindungan Anak Sebut KPAI Salah Menilai FDS

Satgas Perlindungan Anak Sebut KPAI Salah Menilai FDS

Jakarta, Tengokberita.com-Pro kontra soal sekolah delapan jam dalam lima hari terus bergulir. Bahkan, Satgas Perlindungan Anak mempertanyakan tudingan KPAI yang menilai sekolah lima hari melanggar UU Perlindungan Anak.

Ada pernyataan yang sangat menggelitik bahwa kebijakan 5 hari sekolah melanggar hak anak dan mengurangi hak anak untuk lebih lama dengan orang tuanya,” ujar Ketua Satgas Perlindungan Anak, M Ihsan, secara tertulis kepada Tengokberita.com, Rabu (16/8/2017).

Menurut dia, pertanyaan mendasar yang harus dijelaskan KPAI adalah jika anak yang sebelumnya sekolah 6 hari menjadi 5 hari, bukankah si anak punya waktu dua hari penuh dengan orang tuanya.

Logika yang digunakan KPAI jungkir balik, sehingga wajar jika kami curiga bahwa KPAI tidak punya data yang kuat dan kajian yang mendalam dalam membuat keputusan untuk menetapkan bahwa kebijakan 5 hari sekolah bertentangan dengan UU Perlindungan Anak,” sambungnya.

Selain itu, lanjutnya, perlu dibaca secara cermat oleh KPAI bahwa kebijakan 5 hari sekolah tidak berarti anak sepanjang hari di sekolah karena jam 15.00 anak sudah pulang. Artinya, hanya bergeser 1 jam dari sebelumnya yang pulang jam 14.00.

Ada kekeliruan dalam berfikir yang luar biasa bahwa kebijakan 5 hari sekolah adalah program anak belajar dalam kelas sepanjang hari, ini jelas-jelas menunjukan bahwa KPAI tidak pernah melakukan klarifikasi pada Mendikbud terkait program pendidikan karakter yang sudah dipublikasikan secara luas ini,” paparnya.

Karena dalam 5 hari sekolah itu terdiri dari intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler, sehingga pengembangan pengetahuan, bakat, minat, dan agama termaktub di dalamnya.

Dengan begitu, urai dia, ada pertanyaan lain, faktor apa yang mendorong KPAI menggebu-gebu menyampaikan pernyataan ke publik bahwa kebijakan 5 hari sekolah melanggar Hak Anak.

Jika KPAI bicara dalam kontek hak anak, maka seyogyanya KPAI mengacu pada hak universal anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang mengatakan bahwa setiap negara anggota wajib menjamin dan melindungi anak untuk mendapat pengasuhan orang tua kandungnya.” tutur dia sembari menambahkan bahwa UU Perlindungan Anak juga menjamin setiap anak berhak diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

Dengan begitu, KPAI harus melakukan monitoring dan pengawasan apakah kebijakan 5 hari sekolah membuat waktu anak bersama orang tua berkurang atau pendidikan pesantren yang membuat anak jarang bertemu orang tua. “Dari fakta ini menunjukan bahwa KPAI tidak menggunakan konsep hak anak secara komprehensif tetapi hanya untuk menjustifikasi pendapat KPAI untuk mengatakan kebijakan 5 hari sekolah melanggar hak anak,” pungkasnya.(rot)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

Meresahkan, Situs Nikahsirri Diblokir

Jakarta, Tengokberita.com-Keberadaan situs nikahsirri.com dinilai cukup meresahkan masyarakat. Pasalnya, lewat situs ini memungkinkan pengguna untuk ...

Satgas Perlindungan Anak Sebut KPAI Salah Menilai FDS

Tengok Berita redaksi Berita Hari ini: 1 min
0