Home » News » Kasus » Selama 2017, Ini Pimpinan  Daerah Yang Tertangkap KPK

Selama 2017, Ini Pimpinan  Daerah Yang Tertangkap KPK

Jakarta, Tengokberita.com– Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT) Jumat(22/9/2017) malam.Dalam operasi senyap yang digelar di wilayah Banten, tim Satgas Penindakan KPK berhasil membekuk seorang kepala daerah yakni Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi

Dia adalah walikota atau kepala daerah yang ke tujuh selama tahun 2017 ini yang terjaring OTT KPK.Iman dicokok, karena
KPK mensinyalir ada transaksi korupsi terkait perizinan kawasan industri di Kota Cilegon.

Lantas, siapa pimpinan daerah lain yang juga terjaring OTT KPK selama 2017 itu?

1. Eddy Rumpoko, Wali Kota Batu

Sebelum Walikota Cilegon, Tubagus Iman Aryadi ditangkap KPK, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko juga tertangkap OTT KPK di Jawa Timur, Sabtu (16/9/2017) lalu. Eddy Rumpoko ditangkap di rumah dinasnya saat sedang mandi, lalu digondol ke Mapolda Jawa Timur. Dia ditangkap bersama 4 orang lainnya. KPK kemudian menetapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko sebagai tersangka bersama dua orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan dan seorang pengusaha, Filipus Djap.

Ketiganya tersangkut suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Batu tahun anggaran 2017. Eddy Rumpoko dan anak buahnya, Edi, berperan sebagai penerima suap dan Filipus sebagai pemberi.

2. Arya Zulkarnain, Bupati Batubara

Belum sampai 24 jam sebelum KPK bergerak di wilayah Banjarmasin, komisi anti rasuah ini pada sore hari bergerak di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. KPK pada 13 September 2017, menangkap tangan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain karena diduga menerima suap dari pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara.

Dalam OTT ini, uang yang diamankan KPK sebesar Rp 346 juta. Uang ini bagian dari fee beberapa proyek pekerjaan pembangunan infrastruktur di Batubara senilai Rp 4,4 miliar. OK Arya kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lain yakni Kepala Dinas PUPR Batubara Helman Herdady, Sujendi Tarsono (swasta), Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar (kontraktor).

3. Siti Mashita, Wali Kota Tegal

Pada akhir 29 Agustus 2017 lalu, KPK menangkap tangan Wali Kota Tegal Siti Mashita terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal tahun anggaran 2017.

Lewat pemeriksaan awal yang dilanjutkan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek barang dan jasa di lingkungan kesehatan Pemkot Tegal.

KPK kemudian menetapkan tiga orang tersangka yakni Wali Kota Tegal Siti Mashita, Ketua DPD Partai Nasdem Brebes, Jawa Tengah, Amir Mirza Hutagalung dan Wakil Direktur Keuangan RSUD Kardinah, Cahyo Supardi.

Siti Mashita dan Amir diduga sebagai penerima suap, sedangkan Cahyo diduga selaku pemberi. KPK dalam OTT ini mengamankan sejumlah uang dari tas berwarna hijau senilai Rp 200 juta dan Rp 100 dari rekening Amir sehingga total uang yang diamankan senilai Rp 300 juta.

Ada lima orang yang diamankan saat tiga tersangka terjaring OTT KPK. Kelimanya adalah Agus Jaya, Imam Permana, Umi Hayatun, Imam Mahradi, dan Akhbari Chintya Berlian. Lima orang ini kemudian dilepas karena tidak terlibat.

4. Achmad Syafii, Bupati Pamekasan, Jawa Timur

Pada 2 Agustus lalu 2017, KPK menangkap tangan Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Achmad Syafii usai mengikuti upacara penutupan program TNI Manuggal Membangun Desa di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Saat ditangkap dia juga masih berseragam dinas.

Ikut ditangkap, pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Inspektorat dan dua kepala desa juga dibawa tim penyidik KPK. Tempat yang disegel dari tangkap tangan ini adalah kantor Inspektorat Pemkab Pamekasan dan ruang kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

KPK lantas menetapkan Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya sebagai tersangka dugaan korupsi suap terkait penanganan kasus penyalahgunaan dana Desa Dassok yang ditangani Kejari Pamekasan. KPK juga menetapkan tiga tersangka lain yakni Inspektur Pemerintah Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kabag Inspektur Kabupaten Pameksan Noer Solehhoddin.

5.Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu

Pada 20 Juni 2017, KPK juga menangkap tangan pejabat sekelas gubernur. Dialah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Lelaki ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK.

Ridwan Mukti terjaring KPK terkait proyek pembangunan TES-Muara Aman senilai Rp 37 miliar dan proyek pembangunan jalan Curuk Air Dingin senilai Rp 16 miliar di Kabupaten Rejang Lebong. Ridwan Mukti ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lain termasuk istrinya, Lily Martiani Maddari.

Dua lainnya adalah Bendahara DPD Partai Golkar Rico Dian Sari yang juga sebagai seorang pengusaha, dan direktur utama PT Mitra Statika Mitra Sarana (SMS), Jhoni Wijaya.
KPK menduga ada penerimaan hadiah atau janji terkait fee proyek yaitu sebesar Rp 4,7 miliar.
Di awal pemerintahannya, Ridwan Mukti menyerukan pakta integritas antikorupsi di depan KPK dan diteken 1. 108 pejabat Pemprov Bengkulu. Tapi kini sang Gubernur jadi tersangka kasus korupsi, pakta integritas antikorupsi pun tinggal wacana.
6. Sri Hartini, Bupati Klaten

Menjelang pergantian tahun dari 2016 ke 2017, KPK menangkap tangan kepala daerah yang tengah bertransaksi di tengah kemeriahan tahun baru. Pada 30 Desember 2016 , tim KPK menangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini. Dari operasi ini KPK mengamankan uang senilai Rp 2 miliar dan uang pecahan dolar AS.

Uang itu merupakan hasil suap terkait dengan pengisian, promosi dan mutasi jabatan di Pemkab Klaten. Pemberi suap ada yang berstatus PNS dan juga non PNS.

Dalam OTT kali ini ada delapan orang yang diamankan termasuk Sri Hartini. Sedangkan tujuh lainnya terdiri dari empat orang PNS, salah satunya eselon tiga, dan tiga lagi non PNS. Selanjutnya, KPK menetapkan Bupati Klaten Sri Hartini sebagai tersangka penerima dan juga menetapkan seorang PNS Kabupaten Klaten, Suramlan sebagai tersangka pemberi suap.

Ketika dicokok KPK, Sri Hartini belum genap setahun memegang jabatan bupati. Dia dilantik pada 17 Februari 2016 setelah ditetapkan KPU Klaten sebagai Bupati Klaten terpilih 2016-2021 hasil Pilkada 2015.

Sebelum menjadi orang nomor satu, Sri Hartini menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten, mendampingi Bupati Sunarna yang menjabat dua periode 2005-2015. Dalam pilkada 2015, Sri Hartini bersama dengan Wakil Bupati Klaten terpilih Sri Mulyani, istri dari mantan Bupati Klaten Sunarna, mendapat perolehan suara sebanyak 321.593 suara atau 48,99 persen.

Sri Hartini mengikuti sejak suamainya mantan Bupati Klaten Haryanto Wibowo. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003-2004 senilai Rp 4,7 miliar dan kasus penggunaan dana anggaran pendapatan belanja daerah untuk perjalanan ke luar negeri. Suami istri ini sama sama dicokok KPK karena kasus korupsi. (rot)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

Maling Koper di Bagasi Pesawat Jadi Viral

Jakarta, Tengokberita.com-Hati-hati jika menaruh barang berharga di bagasi pesawat. Pasalnya, tangan-tangan jahil masih berkeliaran. Dalam ...

Selama 2017, Ini Pimpinan  Daerah Yang Tertangkap KPK

Tengok Berita redaksi Berita Hari ini: 4 min
0