Sengkarut Ikan Makarel Bercacing di Tengah Ego Sektoral, Masyarakat & Kepentingan Asing

37

Apparatuur, Tengokberita.com – Kehadiran negara dalam segala aspek kehidupan masyarakat merupakan suatu konsekuensi logis dari diadopsinya konsep welfare state (Negara Hukum Kesejahteraan), sebagaimana diamanahkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Negara tidak lagi hanya bertindak sekedar sebagai “tongkat pemukul anjing” sebagaimana dilukiskan dalam konsep negara hukum klasik atau yang dikenal dengan istilah Negara Penjaga Malam (nachtwakersstaat).

Artinya, negara harus turun dan masuk ke segala aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan umum. Secara lebih konkret lagi, tidak lagi pada tempatnya negara bersikap pasif dengan menunggu adanya laporan dan/atau pengaduan yang datang dari warganegaranya.

Melalui cita-cita dalam konstitusi tersebut, maka Negara memiliki konsekuensi untuk mempersiapkan alat-alat kelengkapan pemerintahan (orgaan) yang disusun secara spesifik berdasarkan kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder dari warga negaranya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka pemahaman mengenai tata kelola lembaga negara berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), menuntut suatu pemahaman yang cukup matang dalam memahami mengenai Administrasi Pemerintahan.

Ironisnya, apa yang terjadi di Indonesia justru berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya terjadi. Setiap lembaga negara seolah-olah menjadi “raja kecil” dalam kementerian-kementeriannya masing-masing. Fenomena ini lebih dikenal dengan istilah “ego sektoral”.

Ego sektoral inilah yang kemudian memunculkan penyelesaian dan penanganan suatu permasalahan menjadi tidak sinergis, bahkan terkesan tumpang tindih. Permisalan yang paling mudah adalah permasalahan adanya parasit cacing dalam ikan sarden yang dikemas dalam kaleng.

Yang menarik untuk cermati adalah pada tanggal 28 Maret 2018, BPOM RI—sebagai salah satu orgaan pemerintahan, merilis hasil temuan dan kajiannya terhadap 66 merek Ikan Sarden dan menemukan 27 merek Ikan Sarden yang terkonstaminasi parasit cacing, dan memerintahkan para produsen untuk menarik seluruh produk yang telah beredar di masyarakat. Namun, tanpa melalui riset/penelitian, sehari setelah pengumuman dari BPOM RI tersebut, Menteri Kesehatan justru mementahkan hasil temuan dan penelitian BPOM RI. Menteri Kesehatan justru berpendapat bahwa parasit cacing yang ada dalam 27 merek Ikan Sarden tersebut bila dimasak dengan benar tidak akan memunculkan kerugian bagi kesehatan.

Fenomena ego sektoral ini, sebenarnya dapat dikaji mengenai latar belakang pemikiran apa yang melandasi pernyataan dari Menteri Kesehatan tersebut. Sehingga, tanpa tedeng aling-aling, seolah-olah menganulir hasil riset dan temuan BPOM RI yang notabene merupakan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat yang tengah ‘galau’ dan jijik mendengar ada cacing dalam bahan makanan yang mereka konsumsi. Apakah karena dari 27 merek ikan sarden tersebut terdapat 16 merek yang merupakan impor dari luar negeri?? Sehingga, seolah-olah ketakutan dengan larinya investasi terhadap komoditas impor tersebut. Semoga tidak demikian.

Bagaimana menurut pembaca?