Sesat Pikir Naturalis : Etika Hoaxisme Penguasa, Telaah Filsafat Atas Pernyataan Menteri Kesehatan

43

Oleh:
Rocky Marbun
Dosen/Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Setiap orang yang menguasai Ilmu Hukum, khususnya bagi Akademisi/Ilmuwan Ilmu Hukum, tentunya tidaklah mungkin menyampaikan suatu kesimpulan/konklusi ataupun pendapatnya tanpa didasarkan kepada suatu konsep hukum yang jelas. Konsep tersebut dipergunakan untuk mengkonstruksikan pola penalaran dan logika hukum dengan cara berargumentasi. Konsep-konsep tersebut, pula secara linier dipergunakan untuk mendekati norma-norma hukum yang mengatur suatu perihal tertentu. Kesemuanya itu secara dialektis timbal balik dengan metode-metode interpretasi dengan mendapat asupan gizi dari fakta konkret. Sehingga, kesimpulan sebagai hasil dari pola penalaran, logika dan argumentasi dapat diverifikasi sebagai suatu pernyataan yang bermakna atau memiliki makna.

Makna dari suatu pernyataan atau statement, dalam konteks ke-Indonesia-an, memiliki sisi ambiguitas yang cukup tinggi. Sebagai suatu komunitas masyarakat, bangsa Indonesia memiliki kedekatan dengan pola penalaran yang bersifat transendental psikologis dan ketidaklogisan, namun hidup tumbuh dan berkembang sebagai suatu kewajaran dan logis.
Pemaknaan nilai ‘baik’ dan nilai ‘menyenangkan’ bagi masyarakat Indonesia, pada satu sisi dapat tumbuh dan berkembang dalam pemahamannya sebagai sesuatu hal yang identikal atau dapat dipersamakan, oleh karena, kedua jenis nilai itu dirasakan secara bersama-sama. Namun, pada sisi lain, antara nilai ‘baik’ dan nilai ‘menyenangkan’ dapat tumbuh dan berkembang secara berlawanan dan saling membelakangi pada hal-hal tertentu dalam masyakarat.

Menurut George Moore (dalam K. Bertens, 1990: 22), yang mengkritik pandangan filosofis hedonisme, mempertanyakan apakah sesuatu yang ‘baik’ dan ‘menyenangkan’ memiliki arti yang sama? Apakah ‘menyenangkan’ itu adalah ‘baik’? Maka, jika Saya balik, apakah yang ‘baik’ itu adalah ‘menyenangkan’? Secara lebih konkret dan mungkin lebih mudah dipahami, Saya akan memberikan contoh dalam konteks ke-Indonesia-an, apakah persenggamaan antara pria dan wanita yang tidak terikat tali pernikahan adalah sebagai sesuatu yang ‘baik’ atau sebagai sesuatu yang ‘menyenangkan’? Dalam hal ini, apakah persenggamaan tersebut dapat dipersamakan bahwa yang ‘baik’ tersebut adalah ‘menyenangkan’? Nah, George Moore mengatakan bahwa menyamakan nilai ‘baik’ dengan ciri naturalisnya yaitu ‘menyenangkan’ adalah merupakan kekeliruan atau kesesatan naturalis (naturalistic fallacy).

Sekarang Saya akan masuk kepada fakta konkret yang terjadi baru-baru ini. Adalah tidak dipungkiri bahwa mengkonsumsi bahan makanan yang cepat saji atau yang dapat secara cepat dihidangkan menjadi komoditas yang umum dan lazim bagi masyarakat Indonesia. Sarden, misalnya, adalah komoditas bahan makanan yang sudah lazim dan umum dikonsumsi oleh sebahagian masyarakat Indonesia. Sarden, dengan bahan bakunya adalah ikan laut, dianggap sebagai suatu makanan yang bernilai ‘baik’, oleh karena ikan itu sendiri mengandung banyak protein. Dan secara sekaligus menyenangkan, oleh karena proses penyajiannya cukup sederhana.

Namun, dengan sangat mengejutkan, pihak Pemerintah cq BPOM RI pada tanggal 28 Maret 2018, mengeluarkan keputusan bahwa 27 merek Ikan Sarden mengandung parasit cacing, yang ditemukan pertama kali di Riau. Namun, sehari setelah keputusan BPOM RI yang memaparkan 27 merek makanan berkaleng Ikan Sarden dengan disertai perintah bagi produsen dan importir untuk menarik dan memusnahkan produk-produk tersebut, Menteri Kesehatan mengeluarkan statement bahwa cacing tersebut juga mengandung protein dan apabila telah dimasak dengan benar maka tidak bermasalah dengan tubuh manusia.

Dua kesimpulan yang menarik untuk dikaji, pertama, baik Menteri Kesehatan dan BPOM RI adalah lembaga pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, namun memiliki standing point yang berbeda. Kedua, statement BPOM RI dapat diverifikasi secara sciencetific evidence sehingga murni sebagai statement ilmiah, sedangkan statement Menteri Kesehatan, tidak terlacak pola penalaran dan logika hukumnya sehingga lebih mirip kepada statement hoax karena ketiadaan maknanya.

Bagi masyarakat Indonesia, cacing memang disenangi, namun bagi kalangan tertentu dan bukan untuk konsumsi manusia, dan memang sebagai konsumsi ikan. Sehingga, golongan masyarakat yang memiliki hobi memancing akan menyatakan bahwa cacing adalah baik dan menyenangkan untuk dijadikan umpan dalam memancing. Pada sebahagian masyarakat lain, pada kelompok ilmiah tertentu, akan menyatakan bahwa cacing merupakan hal yang baik dalam proses ilmiah tertentu dalam tanah. Namun, bila cacing diposisikan sebagai bagian dari konsumsi makanan manusia, maka pertanyaannya adalah apakah cacing baik bagi tubuh manusia dan apakah manusia merasa disenangkan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung cacing? Bagaimana perasaan masyarakat Indonesia ketika harus bersentuhan dengan cacing? Apakah merasa senang ataukah tidak?

Dalam hal ini, statement Menteri Kesehatan dapatlah diklasifikasikan sebagai naturalistic fallacy. Oleh karena, nilai ‘baik’ dalam cacing dipersamakan dengan nilai ‘menyenangkan’.
Makna yang hendak dibangun oleh Menteri Kesehatan adalah mengkonsumsi adalah baik dan masih tetap menyenangkan. Padahal, jika kita verifikasi pernyataan tersebut, yang disandarkan kepada pola pemikiran masyarakat Indonesia terhadap cacing, maka pernyataan Menteri Kesehatan tersebut sama sekali tidak bermakna baik secara ilmiah maupun sosiologis.

Bagaimana menurut pembaca?