Setiap Perbuatan Tercela Adalah Korupsi, Bagaimana Aturan Hukumnya?

1034

Rechstaat, tengokberita.com – Korupsi dalam bahasa latin disebut Corruptio – corruptus, dalam Bahasa Belanda disebut corruptie, dalam Bahasa Inggris disebut corruption, dan dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam naskah kuno Negara Kertagama arti harfiah corrupt menunjukkan perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan (Sudarto, dalam Marwan Effendy: 2011).

Corruption dalam The Law Dictionary diartikan sebagai Illegality; a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others. Terjemahan bebasnya kurang lebih adalah: Perbuatan yang ilegal; niat jahat dan curang untuk menghindari pelarangan hukum. Tindakan seseorang resmi atau fidusia yang secara tidak sah dan lalim dengan menggunakan jabatan atau wataknya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau untuk orang lain, yang bertentangan tugas dan hak orang lain.

Merujuk kepada makna korupsi yang disebutkan, hakekatnya rasuah mencakup segala perbuatan tercela yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat. Tak luput pula sering terdengar istilah “perilaku korup” dalam keseharian yang menunjukkan bobroknya mentalitas dan moral dari mereka yang acap berbuat curang dalam tugas dan jabatan yang diembannya. Dalam pada itu, Robert Klietgaard mengatakan korupsi di Indonesia dipandang sebagai budaya. Budaya dimaksud Klitgaard tentunya bukan pada hakikat keberadaan “budaya” dari semua orang melakukan korupsi sehingga sulit untuk diperangi dengan cara apapun, melainkan situasi kondusif dan sikap permisif masyarakat terhadap korupsi itu sendiri yang menjadikan korupsi tumbuh subur karena menganggap perilaku korup sudah biasa.

Betapa luasnya korupsi namun tidak demikian dalam pengaturan hukum segala perbuatan tercela terkategori sebagai korupsi. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 JoUndang-Undang No.20 Tahun 2001 memberikan batasan hanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara saja di samping memperkaya diri sendiri dan orang lain yang termasuk korupsi. Lebih sempit lagi, kerugian negara berdasarkan ketentuan undang-undang perbendaharaan negara didefinisikan sebagai “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

(Baca: Genderang Perang Sudah Ditabuh 61 Tahun Lalu, Korupsi Tetap Saja Merajalela)

Ketiga unsur dari perbuatan korupsi ini, di dalam konteks Ke-Indonesiaan tampaknya juga tidak memberikan aware kepada masyarakat sehingga korupsi tetap menjadi “budaya”. Hal tersebut juga tidak terlepas dari sistem hukum Indonesia yang bercorak kontinental atau Civil Law System. Maka dari itu, betapapun UNCAC 2003 telah merambah sektor budaya hukum dalam hal pemberantasan korupsi melalui sektor pencegahan, di Indonesia tampaknya “tidak laku”.

Masih dalam kaitannya dengan budaya hukum, aspek pencegahan yang ditekankan oleh UNCAC 2003 – yang oleh Indonesia telah diratifikasi ke dalam UU No.7 Tahun 2006 – lebih dekat kepada pengaturan yang sudah seyogyanya dilakukan (normatif), seperti aspek integritas, transparansi dalam sistem administrasi, kaidah moral yang berlaku bagi pejabat maupun mantan pejabat publik, serta hal-hal lainnya yang dianggap tidak bertentangan dengan kepantasan dan kepatutan.

Akan halnya dengan perbuatan-perbuatan yang dinilai tercela, budaya hukum masyarakat Indonesia, acapkali menafsirkan selama tidak ada ketentuan hukum yang tertulis maka tak ada hukum yang dilanggar. Padahal kaedah-kaedah alami yang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang kurang pantas tersebut merupakan bagian dari hukum dalam hal ini hukum yang tidak tertulis. Tak ayal, segala sesuatu yang berhubungan dengan penegakkan hukum termasuk pembangunan budaya hukum hanya dimaknai sebagai penegakkan undang-undang.

Bagaimana menurut pembaca?