Siapa “Benalu” dalam Pemberantasan Narkoba ?

54

Rechstaat,  Tengokberita.com – Indonesia darurat narkoba. Ungkapan itu begitu populer di tengah masyarakat yang kini terus mengalami permasalahan bertalian dengan isu sosial, isu kesehatan hingga isu  hukum, yakni peredaran gelap narkotika yang tak kunjung usai.  Berdasarkan catatan, sepanjang tahun 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) merilis data pengungkapan sekitar 43000 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sekitar 50 ribu orang (Kompas.com, 19/1/2018).

Dari 43000 kasus yang terungkap, BNN juga mengungkapkan data barang bukti yang disita adalah sebanyak 4,7 ton. Jumlah itu mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan kisaran jumlah sekitar 3,6 ton. Di sisi lain, BNN juga kerap memaparkan, trend kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun kian meningkat. Begitupun dalam kaitannya dengan urusan anggaran pemberantasan narkotika – yang masyarakat kini lebih gandrung menyebut dengan istilah narkoba – , tak lagi terhindarkan turut mengalami kenaikan secara signifikan.

Dalam empat tahun terakhir, tercatat presentasi anggaran yang dibutuhkan lembaga pemberantas narkoba itu meningkat sekitar 28 persen. Besarannya, pada 2016 anggaran BNN berjumlah Rp1,4 triliun. Saat ini, pada APBN 2019, BNN mengajukan anggaran sebesar Rp2,1 triliun. (Besaran anggaran diungkap Heru Winarko, Kepala BNN dalam RDP dengan Komisi III DPR, 16 April 2018). Ironis, tragis.

Pun, ungkapan itu agaknya juga mewakili situasi saat ini perihal pemberantasan peredaran gelap narkotika yang disebut-sebut dalam keadaan darurat. Mengapa demikian ? Karena upaya yang telah dilakukan seluruh stakeholder di negara ini, mulai dari aparat penegak hukumnya, penyelenggara negaranya, anggota DPRnya, LSMnya, hingga masyarakatnya sepertinya terlihat sudah optimal. Genderang perang perlawanan dipukul sekencang-kencangnya,  stigma terhadap masyarakat, eventhough, dia hanya sebatas pengguna, namun pesan yang “terstempel” sebagai sampah masyarakat telah terbentuk.

Betapapun demikian, gempuran usaha yang dilakukan dalam memberantas narkoba kenyataannya belum menampakkan hasil yang menggemberikan. Pembentukan hukum yang termanivestasi ke dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sebagai sarana untuk menekan  angka peredaran gelap narkotika masih jauh dari harapan.  Secara faktual kondisi itu terlihat melalui trend penggunaan narkoba yang telah menyebar di hampir semua kalangan, ya pelajar, ya mahasiswa, artis, TNI, Polri, hingga penyelenggara negara.

Kondisi yang demikian tentu mengundang kekhawatiran tentang adanya gejala, hukum tidak berjalan secara efektif atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak sesuai antara cita hukum dengan kenyataan yang terjadi, atau istilah kerennya tidak sesuai antara Dass Sein dan Dass Sollen. Setidaknya ketegangan antara “hukum yang berlaku” dengan “realitas sosial” yang terjadi itu merujuk kepada praktik penegakkan hukum terkait perkara-perkara narkoba.

Ada kesan, penegakkan hukum terhadap kasus-kasus narkoba tidak berpihak kepada pelaku dari kalangan masyarakat bawah. Dalam praktik acapkali ditemukan ada disparitas vonis hakim antara terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba dari kalangan “si miskin” dengan “si kaya”. “Si kaya” kerap mendapatkan vonis rehabilitasi, sebagai konsekwensi dari penerapan Pasal 127 UU Narkotik. Sementara, di satu sisi, terdakwa kasus narkotika yang terjerat dengan Pasal 127 tak dapat menghindar dari penjara.  Kondisi ini jelas mengundang beragam tanya, apa gerangan yang melatarbelakangi perbedaan vonis tersebut dan adakah pihak yang menjadi “Benalu” dalam setiap penanganan kasus perkara narkoba di negeri ini.

 Masih dalam terminologi Pasal 127, batasan tipis antara definisi pecandu, pengguna dan korban penyalahguna narkotika pada gilirannya menimbulkan sikap skeptis kalangan penggiat narkotika terhadap aparat penegak hukum. Lantaran sulitnya memberikan batas yang jelas antara pecandu, pengguna atau korban penyalahguna, Pasal 127 seringkali dijadikan celah untuk dijadikan lahan bancakan bagi aparat penegak hukum yang tidak berintegritas.

Soal pemenjaraan terhadap para pengguna ini, di samping menimbulkan kesan paradoks terhadap si kaya dan si miskin juga berbatasan tipis dengan ketentuan lain yang berhubungan dengan Pasal kepemilikan narkotika. Aturan mengenai kepemilikan tanpa hak itu tertuang di dalam Pasal 112, yang hukumannya minimal 4 tahun penjara dan paling lama 12 tahun. Batas tipis antara ketentuan Pasal 127 dengan Pasal 112 ini juga disebut-sebut sebagai juga sebagai celah yang kerap menjadi instrumen pemerasan terhadap tersangka pengguna ketika menjalani proses hukum.

Di sisi lain, persoalan lainnya yang merupakan efek domino dari pemenjaraan para pengguna masih berbuntut panjang, antara lain dikaitkan dengan persoalan Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang telah melebihi kapasitas. Juga berkaitan dengan urusan kewajiban dan tanggungjawab negara yang seharusnya dilakukan kepada para pengguna narkotika, menjadi terabaikan.

Melihat kondisi demikian, sangat wajar bila kemudian muncul pertanyaan ; apakah arah, strategi dan politik hukum pemerintah dalam memberantas narkoba sudah berhasil. Itu pertama. Ke dua, peredaran narkoba di masyarakat dengan memenjarakan pengguna yang berjumlah 26.605 dan pengedar sebanyak 55.420 orang ke penjara (Data Kemenkumham, dikutip dari Kompas, 18/2/2018) tak juga menyurutkan pasar gelap narkotika. Bahkan, ada kecenderungan, ketika barang semakin sulit, harga kian mahal.

Adakah pihak yang menarik untung alias menjadi “Benalu” dengan kondisi ini ? Perlukah kemudian arah dan kebijakan kriminal dalam pemberantasan narkoba dilakukan evaluasi ? Jawaban dan penjelasan seputar isu narkoba itu akan menjadi sorotan tengokberita.com selama sepekan. Selamat mengikuti. (RED)

Bagaimana menurut pembaca?