Siapa Cagub Jabar Pro Pemberantasan Korupsi?

Oleh:
Edi Sudarjat

Seluruh rakyat Indonesia tentu ingin pemimpinnya bebas dari korupsi. Begitu pula warga Jawa Barat (Jabar), yang akan memilih gubernur baru tujuh bulan lagi.
Dari tiga calon gubernur (cagub) Jabar yang namanya ramai diberitakan media massa, siapakah yang pro pemberantasan korupsi: Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, atau Dedi Mulyadi?

Ridwan Kamil Pro Anti Korupsi?

Dilihat sekilas, Ridwan Kamil pro gerakan anti korupsi. Pada 2015, Kota Bandung dipilih sebagai tuan rumah Hari Anti-Korupsi Internasional (HAKI).

Pertimbangannya, di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, Bandung dianggap sudah menerapkan sistem upaya layanan publik yang bisa meminimalisasi tindakan korupsi. Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Guntur Kusmeiyanousai kepada media massa pada Maret 2015.

Tetapi anggapan KPK itu ternyata keliru. Pada Januari 2017, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota (DPMPTSP) Bandung, Dandan Riza Wardana, ditangkap tangan melakukan pungutan liar. Bersama Dandan, ditangkap pula bersama lima rekan kerjanya. Dari tangan mereka polisi menyita barang bukti uang tunai Rp 364 juta, 34.000 Dollar Amerika Serikta, buku tabungan berisikan saldo Rp 500 juta, dua unit mobil, dan satu unit motor.

Dalam administrasi pemerintahan, kepala dinas langsung berada di bawah wali kota. Artinya sistem meminimalisasi korupsi di Kota Bandung, tidak berjalan di pejabat lingkaran satu wali kotanya.

Belakangan ini langkah politik Ridwan Kamil juga tidak menunjukkan dukungannya kepada gerakan anti korupsi. Ia terus mencari dukungan dari partai Golkar, kendati suara dari partai yang telah mengusungnya sebagai cagub Jabar telah mencukupi. Tanpa Golkar ia sudah memiliki dukungan 20 kursi, lebih dari persyaratan. Suara itu berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Mengapa ia terus mencari dukungan dari Golkar, padahal ia pasti tahu bahwa ketua umum Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK? Mayoritas opini publik juga menyatakan kemarahan kepada Setya Novanto yang terus-menerus menolak panggilan KPK menjadi saksi dalam persidangan korupsi. Berbagai guraian, ejekan, gambar-gambar lucu (meme) tentang dirinya berseliweran di media sosial.

Yang lebih mengecewakan publik adalah Ridwan Kamil tidak pernah menolak calon yang diajukan Golkar sebagai wakil gubernur, yakni Daniel Mutaqien Syafiuddin. Bukankah Daniel Mutaqien beberapakali disebut “berbau” korupsi-kolusi-dan nepotisme (KKN).

Belum lama ini, Rohadi, terpidana kasus suap perkara Saipul Jamil dan tersangka perkara dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bersaksi bahwa Daniel menerima hadiah (gratifikasi) mobil mewah Mitsubishi Pajero bernomor polisi B 104 ANA.
Yang Pajero itu mengenai gratifikasi murni untuk Bupati Indramayu Anna Sopanah,” tutur Rohadi kepada media massa. “Mengenai STNK-nya itu diterima oleh Daniel Mutaqien di rumah makan di Kebon Sirih,” kata Rohadi usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/11), sebagaimana diberitakan media daring www.cnnindonesia.com.

Ana Sophanah tak lain ibunda dari Daniel Mutaqien dan istri dari M.S. Syafiuddin, mantan Ketua Golkar Jabar dan Bupati Indramayu (2000-2010).

Nah, jika Ridwan Kamil pro gerakan anti korupsi, ia tentu akan bernegosiasi dengan Golkar agar Golkar mengajukan calon wakil gubernur yang bersih dari “bau” KKN. Kiranya Golkar tak kekurangan stok cawagub Jabar yang bisa dipasangkan dengan Ridwan Kamil.

Deddy Mizwar Tidak Jelas

Bagaimana Deddy Mizwar? Sejauh yang terpantau dari media massa, ia jarang bicara dan ikut serta dalam gerakan pemberantasan KKN. Ia memang pernah bicara akan terus main sinetron dan iklan agar memiliki pendapatan besar, sehingga terhindar dari KKN.

Benarlah bahwa dengan pendapatan besar, godaan untuk KKN mengecil. Tetapi sebagai pejabat publik, yang menerima dana publik, mulai dari rumah dinas, pakaian, kendaraan, bensin, listrik, telepon dan lain-lain, tentu ia mesti bekerja menjalankan amanat publik.

Kalau ia shooting sinetron dan iklan di hari libur, itu tak menjadi soal. Tetapi kalau Deddy Mizwar melakukannya di hari kerja, “Apa kata dunia?” Apakah sinetron panjang “Para Pencari Tuhan” dapat dikerjakan Deddy hanya di hari libur?

Dari penelusuran di media massa kiranya dapat disimpulkan, Deddy Mizwar tidak jelas arahnya: apakah mendukung, menentang atau “tutup mata” terhadap gerakan anti KKN.

Dedi Mulyadi Terus Bergerak

Kabar terbaru dari Dedi Mulyadi ialah ia mendatangi kantor KPK pada 7 November 2017, mengonsultasikan kebijakan strategis di Purwakarta agar terbina dan tercegah dari korupsi. Artinya, ia memiliki keinginan baik terhadap gerakan anti KKN.
Sepanjang kepemimpinannya lebih dari delapan tahun di Kabupaten Purwakarta, belum pernah terjadi pejabat setingkat kepala dinas Pemda yang terjerat perkara korupsi. Yang pernah terjadi adalah korupsi oleh bendahara di Sekda; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta kepala desa.

Yang menarik Dedi Mulyadi sendiri pernah menangkap tangan seorang aparat desa yang mengutip uang pungli sebesar Rp50.000 pada tahun 2012. Setelah ia mengajak aparat desa itu bicara, rupanya uang pungli itu diperlukan untuk mengobati keluarganya yang sakit. Maka Dedi mendatangi rumah sakit tempat keluarga aparatur desa tersebut dirawat dan memberikan dana Rp 15 juta.

Dengan demikian, upaya penanggulangan KKN di Purwakarta telah dilakukan bertahun-tahun silam dan terus disempurnakan, antara lain dengan berkonsultasi dengan KPK.

Alhasil, sekilas perbandingan ini kiranya dapat menunjukkan siapa cagub Jabar yang pro gerakan anti korupsi.***

Bagaimana menurut pembaca ?