Home » News » Negara » Politik » Sidang Perdana MK , IDAMAN: UU Pemilu Diskriminatif

Sidang Perdana MK , IDAMAN: UU Pemilu Diskriminatif

Jakarta, Tengokberita.com-Sidang Uji Materi Partai Idaman Terkait UU Pemilu Digelar Siang Ini. MK meregistrasi gugatan uji materi terhadap UU No. 7 tahun 2017 itu  dengan Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017.

Sekjen Partai IDAMAN  Ramdansyah mengatakan,   Partai IDAMAN menguji  Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) terkait verifikasi partai politik dan Pasal 222 UU Pemilihan Umum tentang presidential threshold. 

Ketentuan Pasal 173 ini bersifat diskriminatif dikarenakan partai politik baru diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi Peserta Pemilu 2019. Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi menjadi peserta Pemilu tahun 2019 atau  UU Pemilu terang benderang bersifat diskriminatif,” ucapnya kepada Tengokberita.com, Kams (24/8/2017)

Demikian pula Pasal 222 UU Pemilu 2019, karena syarat sudah pernah digunakan pada Pemilu Tahun 2014 sehingga sangat tidak relevan dan  kadaluwarsa ketika diterapkan sebagai prasyarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara serentak bersamaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019. Dalam posisi demikian maka seluruh Partai Politik seharusnya posisi  sama yakni zero % kursi atau zero % suara dah (dimulai dari nol).

Pasal 222 UU Pemilu 2019 ini nyata-nyata memangkas hak konsutusional Partai Idaman yang telah memutuskan dalam rapat pleno untuk mengusung Rhoma Irama sebagai calon presiden, “ sambungnya.

Hal ini terjadi,  urai dia, karenan Pasal 222 UU hanya memberikan kesempatan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden kepada partai politik yang memilki kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu tahun 2014.

Seandainya pun Partai Idaman memiliki kursi dengan jumlah mayoritas pada Pemilu Tahun 2019 (melebihi 20% kursi DPR RI) tetap tidak bisa mengusung calon p residen sendiri,” tandasnya.  (rot)

 

 

 

Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang program jadwal dan tahapan Pemilu 2019 dan Rancangan Peraturan KPU tentang Verifikasi Partai Politik sudah diuji kepada publik dan dijadwalkan pendaftaran partai politik dilakukan pada tanggal 3 sampai 16 Oktober 2017.

 

“Partai IDAMAN mengingatkan kepada KPU RI untuk memerhatikan potensi berubahnya tahapan verifikasi seperti pada Pemilu 2014,” ujar dia.

 

Kondisi hukum baru yang diputuskan oleh MK pada Pemilu 2014 lalu yakni seluruh partai politik wajib ikut  verifikasi tanpa terkecuali dan Presidential Threshold dihapus. Kondisi hukum baru tersebut dapat mempengaruhi tahapan KPU.

 

“Berdasarkan preseden Pemilu 2014 KPU RI pernah mengubah PKPU No. 8 tahun 2012 tentang Verifikasi Partai Politik pada tanggal 31 Juli 2012. PKPU No. 8 tahun 2012 menjadi PKPU No. 12 tahun 2012 tertanggal 5 September 2012, karena Putusan MK No.52/PPU-X/2012 menetapkan  verifikasi partai politik pada Pemilu 2012 berlaku tidak hanya pada partai politik baru, tetapi semua partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu 2014,” ujar dia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gugatan Partai Idaman itu didaftarkan saat UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu belum ditandatangani Presiden dan belum diberikan nomor. Namun IDAMAN  tetap mengajukan gugatan dengan alasan:

 

Partai IDAMAN sudah menghitung bahwa penetapan UU Pemilu dilakukan Presiden paling lambat tanggal 21 Agustus 2017 atau 30 hari setelah putusan paripurna DPR RI.

 

UU Pemilu yang belum diberi nomor saat itu menyatakan bahwa Pasal 167 ayat 1 berbunyi bahwa Tahapan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Sedangkan pemungutan suara akan dilaksanakan pada bulan April 2018. Dengan begitu maka UU Pemilu  ini telah berlaku sejak Agustus 2017.

“MK hanya memiliki waktu 42 (empat puluh dua) hari kalender atau 32 (tiga puluh dua) hari kerja untuk melakukan persidangan dan pembacaan putusan, ketika KPU menetapkan tahapan pendaftaran partai politik sudah dimulai pada tanggal 3 Oktober 2017,” ujanya kepada Tengokberita.com

 

Karenanya, jika selama 32 (tiga puluh dua) hari kerja tidak ada pembacaan putusan sidang MK, maka terjadi diskriminasi yang nyata terhadap Partai IDAMAN

 

Berdasarkan pertimbangan diatas, terang mantan Ketua Panwaslu DKI ini,  Partai IDAMAN menyampaikan kepada Hakim Konstitusi percepatan persidangan di sidang pendahuluan tanggal 24 Agustus 2017. Surat DPP Partai IDAMAN No. 33/B/DPP-IDAMAN/VIII/2017 tentang Permohonan Percepatan Sidang sudah disampaikan dan diberi tanda terima oleh MK dengan No. 1692-2/PAN.MK/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017.

 

Disebutkan jua bila IDAMAN telah menyampaikan Surat No 34/B/DPP-IDAMAN/VIII/2017 kepada KPU RI tanggal 15 Agustus 2017 agar KPU RI  diminta untuk memperhatikan proses uji materi Partai IDAMAN tentang verifikasi Partai Politik di MK.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

Tunjuk Ridwan Kamil, DPD Golkar Jabar Akan Melawan

Purwakarta, Tengokberita.com– Surat rekomendasi DPP Partai Golkar yang menetapkan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai ...

Sidang Perdana MK , IDAMAN: UU Pemilu Diskriminatif

Tengok Berita redaksi Berita Hari ini: 2 min
0