Soal Hak Angket DPR, KPK Akan Kaji Putusan MK

71
FEBRIDIANSYAH

Jakarta, Tengokberita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Penolakan tersebut mengindikasikan bahwa MK mengakui bahwa hak angket KPK yang dibentuk DPR adalah sah.

Meskipun KPK kecewa dengan keputusan MK tersebut, tapi sebagai institusi, KPK hormati putusan pengadilan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kamis (8/2/2018).

Febri menjelaskan bahwa pihaknya akan mengkaji secara internal untuk putusan tersebut. Mantan aktivis ICW tersebut menilai hasil pembahasan secara internal tersebut akan mempengaruhi sikap KPK dalam menanggapi putusan MK.

Namun, dengan ditolaknya uji materi oleh MK, KPK memastikan DPR tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam ranah yudisial. Febri memandang proses hukum dalam penanganan korupsi harus tetap independen.

Ada satu hal yang sama-sama kita dengar pertimbangan hakim bahwa kewenangan pengawasan DPR tidak bisa masuk pada proses yudisial yang dilakukan oleh KPK. Proses yudisial penyelidikan, penyidikan dan penuntutan karena proses ini harus berjalan independen,” lanjut Febri.

Sebelumnya dalam uji materi ini, KPK menilai pembentukan hak angket itu tak sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pemohon menganggap bahwa KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek pelaksana hak angket oleh DPR.

Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa lembaga antirasuah tersebut adalah lembaga penunjang yang dibentuk berdasarkan UU, sehingga KPK adalah lembaga eksekutif. (wap)

Bagaimana menurut pembaca?