Soal Mahar Politik Prabowo, Ini Kata Ketua DPP Garda 212

USTADZ SAMBO

Jakarta, Tengokberita.com – Tingginya biaya dalam kontestasi politik bukan lagi menjadi rahasia. Biaya politik yang besar untuk memenangkan seorang calon didalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres sudah menjadi bagian dari dunia politik praktis.

Gerakan 212 yang kini memiliki Garda 212 sebagai wadah alumni gerakan tersebut untuk berpolitik, juga tak menepis anggapan bahwa politik praktis membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Gerakan yang didukung oleh partai seperti Gerindra, PAN dan PKS juga kini membongkar rahasia yang ada di partai politik ketika ada seorang calon yang akan maju.

Saya sudah beberapa kali berbicara dengan petinggi Gerindra, PAN, PKS, dan mereka punya mekanisme sendiri dari calon yang kita ajukan. Yang umum itu uangnya untuk memenangkan cukup atau tidak, kemudian apakah bisa menang dalam pemilihan atau tidak,” ungkap Ketua DPP Garda 212 Ustadz Ansufri Idrus Sambo di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2018).

Meski dua hal tersebut umum, namun ada yang menarik dari pernyataan Prabowo ketika Sambo menemuinya, yakni ada satu syarat lain yang harus dipenuhi. Meskipun Prabowo belum secara resmi mendeklarasikan bahwa dirinya akan maju ke Pilpres 2019 mendatang, namun satu syarat tambahan itu adalah apakah calon yang diusung Garda 212 dapat membantu Prabowo pada 2019 nanti.

Pak Prabowo menanyakan uangnya cukup gak untuk bertarung, karena demokrasi kita saat ini high cost democracy, sangat mahal jadi yang maju di Pilkada, Pileg harus cukup dana. Kedua, bisa menang gak dalam bertarung. Jadi harus bisa menang. Ketiga, kalau nanti menang bisa ga menolong Pak Prabowo jadi Presiden. Dan tidak ada mahar sama sekali,” kata Sambo.

Dari pengalamannya itu, Garda 212 pernah mengajukan calon untuk Pilkada 2018 sejumlah 3 orang di tempat yang berbeda, namun hanya satu orang yang berhasil lolos mendapatkan dukungan dari Gerindra. Hal tersebut dikarenakan kedua hal umum dinyatakan tidak dapat terpenuhi sehingga Prabowo tidak meloloskannya.

Berdasarkan keterangan dari Sambo sebagai Ketua DPP Garda 212, pengusungan ini tidak selalu berdasarkan persetujuan Riziq Shihab, sebab Ketua Umum FPI tersebut mendukung jika ada yang ingin maju. Namun tentunya pasti tetap ada koordinasi antara Garda 212 dengan Riziq Shihab. (nug)

Bagaimana menurut pembaca?