Soal Pasal LGBT dalam RUU KUHP, Ini Sikap MUI

9

Jakarta, Tengokberita.com – Rancangan Undang Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang kini tengah dibahas di DPR dan diagendakan rampung di awal Februari 2018, tak hanya membuat para pegiat hukum narkoba mencak-mencak. Tapi juga membuat gelisan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI, sebagaimana ditegaskan Wakil Ketua Umum MUI Tauhid Sa’adi, akan terus mencermati dan mengawal proses pembahasan RUU tersebut. Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengamanatkan untuk membahas Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan dan Pasal 292 tentang pencabulan (LGBT).

Sebagaimana diketahui bahwa MK telah memutuskan menolak permohonan uji materi agar MK memberikan perluasan makna dalam pasal perzinahan (Pasal 284), pasal perkosaan (Pasal 285) dan pasal pencabulan atau LGBT (Pasal 292) KUHP dengan alasan Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan tindak pidana baru sebab kewenangan tersebut berada di tangan Presiden dan DPR,” ujar Sa’adi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/1/2018).

(baca: 17 Negara Blokir Hak LGBT, Termasuk Indonesia)

MUI menyesalkan putusan MK tersebut karena MK dianggap tidak berani mengambil terobosan hukum di tengah mendesaknya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap perlindungan terhadap kejahatan kesusilaan. Dari hal tersebut MUI melihat bahwa berkembangnya perilaku seks bebas, pencabulan, dan LGBT akan tetap marak akibat tidak adanya payung hukum yang memadai.

MUI sangat prihatin dengan semakin berkembangnya pemikiran dan budaya hidup sebagian manusia Indonesia yang sekuler, liberal, dan jauh dari nilai-nilai agama dan kesusilaan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita yang berdasarkan Pancasila, termasuk sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata dia.

Untuk itu, MUI mendorong dan terus mengawasi setiap proses dari pembahasan RKUHP ini. Diharapkan bahwa pemerintah akan dapat segera membahas dan menetapkan RUU tersebut menjadi UU dengan serius dan sungguh-sungguh serta menyerap aspirasi masyarakat.

MUI mengajak seluruh komponen masyarakat khususnya umat Islam Indonesia untuk terus mengikuti, mencermati dan mengawal pembahasan RUU KUHP di DPR, agar hasilnya sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat Indonesia,” tutup dia. (nug)

Bagaimana menurut pembaca?