Home » News » Blak-Blakan » Sulitnya Mengukur Moral Aparat Hukum di Kasus Narkoba
narkoba, polisi, aparat hukum

Sulitnya Mengukur Moral Aparat Hukum di Kasus Narkoba

Jakarta, Tengokberita.com – Ketika hukum diterapkan dalam kasus perkasus, hukum bersinggungan secara sosiologis dengan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan penegak hukum itu sendiri. Demikian ungkapan pakar kriminologi dari Universitas Indonesia, Prof. Tb. Ronny Nitibaskara dalam bukunya “Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan”. Nampaknya, penerapan hukum dalam kasus per-kasus yang diungkap Guru Besar FISIP tersebut terjadi dalam penanganan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Disparitas hukuman yang diterima para pengguna, memberikan kesan hukum masih berpihak kepada orang kaya. Saat kalangan artis dan orang-orang berduit mendapatkan vonis rehabilitasi, sementara masyarakat biasa atau orang miskin, cenderung dijebloskan ke penjara. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika memang memberikan dua kemungkinan sanksi yang diterima bagi para penyahguna barang haram tersebut, berupa penjara dan rehabilitasi. Batasan yang amat tipis dan tidak ditentukan secara lebih limitatif kembali memungkinkan terjadi penggunaan yang bersifat diskresi kepada aparat penegak hukum.

Dalam kacamata Ronny Nitibaskara, kewenangan yang bersifat diskresi (discretional power) itu, sengaja diberikan undang-undang kepada penegak hukum agar mereka dapat menegakkan hukum dengan menggunakan hukum sesuai dengan situasi dan cita hukum yang dituju. Namun, pada situasi tertentu, hal ini bisa menjadi persoalan. “Akhirnya terjadi pergulatan antara menegakkan hukum dan menggunakan hukum” ungkap Ronny Nitibaskara.

(Baca: Ladang Uang”di Kasus Narkoba)

Terminologi “menegakkan hukum” dengan “menggunakan hukum”, tentulah berbeda. Ayah dari Lana Nitibaskara ini mengungkapkan, Apabila dalam “menegakkan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan kehendak supaya hukum tegak sesuai nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum terwujud. Maka, “menggunakan hukum”, hanyalah suatu upaya untuk menjadikan hukum sebagai justifikasi alias instrumen pembenaran atas tindakan dan langkah hukum yang diambil.

Bertolak kepada pendapat Ronny, keberhasilan upaya pemberantasan perkara narkoba ini nampaknya berbanding lurus dengan moral para aparat penegak hukum. Sebab, melihat praktik penegakkan hukum disparitas perlakuan hukum antara si kaya dan si miskin, lagi-lagi memberikan kesan hanya “menggunakan hukum” dalam rentetan penanganan kasus-kasus madat di negara ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Related Post

hti, pemerintah, wawancara

‘Apa Salah Jika Kami Punya Cita-cita?’ (3-Habis)

Kapan Hizbuth Tahrir hadir di Indonesia? Sudah sejak tahun 1980-an. Tetapi secara resmi, HTI hadir ...

Sulitnya Mengukur Moral Aparat Hukum di Kasus Narkoba

Tengok Berita red tengokberita.com Berita Hari ini: 1 min
0