Tahun 2018 Pemerintah Harus Perkuat Keuangan Pertamina dan PLN, Jika Tidak Ini Akibatnya

165

Jakarta, Tengokberita.com – Langkah pemerintah yang mencabut subsidi BBM dan listrik, tak ubahnya buah simalakama. Dicabut, rakyat menjerit. Tidak dicabut, Pertamina dan PLN sebagai BUMN yang mengelola BBM dan listrik di Indonesia, babak-belur.

Pemerintah akhirnya memang mengambil opsi kedua, walaupun pahit. Subsidi BBM dan listrik, dicabut. Rakyat pun menjerit.

Persoalannya, apakah langkah yang bagi para pemimpin disebut kebijakan non populis tersebut mampu mendongkrak Pertamina dan PLN? Nyatanya tidak.

(baca: Soal Kenaikan BBM, Listrik, STNK, Ini Kata YLKI)

Selama 2017 saja, Pertamina kehilangan peluang keuntungan sekitar Rp19 triliun, angka sangat besar yang semestinya dapat mendongkrak kemampuan Pertamina berinvestasi. Demikian pula dengan PLN, perusahaan negara ini keuntungannya terus tergerus karena melaksanakan penugasan pemerintah di mana penetapan harga jual per-KWH-nya ditetapkan oleh pemerintah tanpa dukungan kebijakan fiskal di saat harga energi primernya terus naik,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron dalam keterangan tertulisnya yang dikirim ke redaksi Tengokberita.com, Jumat (29/12/2017).

HERMAN KHAERON

Herman menjelaskan dengan naiknya harga minyak internasional saat ini yang sudah mencapai 66 dolar AS/barel, bahkan lebih tinggi dari asumsi makro APBN 2018 sebesar 48 dolar AS/barel, hal ini berimbas pada harga BBM. Dan pada gilirannya, jika tidak ada kebijakan fiskal pemerintah, akan menjadi beban finansial Pertamina, dan dipastikan keuntungan Pertamina akan terus tergerus.

Menurut Herman, di tengah sengitnya persaingan global saat ini, pemerintah harus memperkuat kemampuan finansial Pertamina dan PLN agar kedua BUMN itu mampu melakukan akselerasi investasi dan meningkatkan sumber pendapatan negara.

Penugasan barang bersubsidi pemerintah kepada BUMN sangat bermanfaat bagi rakyat, namun demikian janganlah membebani keuangan BUMN, harus profesional karena menurut UU BUMN no. 19 tahun 2003 Pasal 66 ayat (1) bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN,” kata politisi Partai Demokrat itu. (nug)

Bagaimana menurut pembaca?