Tercela-kah Perbuatan Para Eks Pimpinan KPK Yang Duduki Jabatan Komisaris Ini?

1021

Apparatuur, Tengokberita.com – Sebagaimana diuraikan bahwa hakekat korupsi adalah setiap perbuatan tercela, busuk, bejat, mencari keuntungan diri sendiri atau pihak lain dengan cara merugikan orang lain pula dalam kaitannya dengan persoalan keuangan. Merujuk kepada terminologi tercela, isu yang mencuat kemudian adalah tercela dimaknai sebagai perbuatan yang tidak dilarang undang-undang. Hanya saja, perbuatan tercela atau dalam istilah latin dikenal dengan mala in se (mala per se) adalah sesuatu yang jahat karena pada dasarnya perbuatan tersebut tidaklah patut, bertentangan dengan kewajaran, serta nilai-nilai yang hidup pada masyarakat beradab.

Dalam kaitan dengan perbuatan tercela, istilah perilaku korup kerap didengar dan tidak begitu asing di telinga masyarakat. Namun tidak semua perilaku yang tidak terpuji itu juga terjangkau oleh hukum yang tertuang ke dalam undang-undang sehingga tak ayal pemberantasan korupsi lebih populer dengan upaya penindakan ketimbang pencegahan. Padahal, di satu sisi upaya pencegahan dipandang lebih efektif karena dampaknya yang luas dan bersifat jangka panjang.

Salah satu isu yang juga menjadi concerned dari United Nation Convention Against Coruption (UNCAC 2003) adalah menyangkut perilaku pejabat dan para mantan pejabat publik. Persoalan transparansi, integritas, dan juga perihal conflict of interest dari mantan pejabat publik diantaranya tak luput menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi. Sedapat mungkin perjanjian internasional itu telah menekankan agar benturan-benturan kepentingan dari para eks pejabat publik dapat dihindari, diperlukan pengaturan tentang pembatasan bagi para eks atau pensiunan dari pejabat publik untuk menduduki jabatan strategis di perusahaan swasta atau perusahaan lainnya yang berpotensi memicu terjadinya conflict of interest (Lihat Article 12 Paragraph 1 (e) UNCAC 2003).

Lantas dalam konteks pencegahan, bagaimana implementasi dari upaya yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan pernormaan di dalam Pasal tersebut? Kiranya beberapa kasus tentang penunjukkan sejumlah mantan pejabat publik menjadi komisaris di beberapa perusahaan BUMN dapat dijadikan sebuah refleksi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yakni; apakah Pemerintah Indonesia serius dan sungguh-sungguh dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi khususnya dalam kaitannya dengan upaya pencegahan.

Berdasarkan catatan, diketahui ada beberapa mantan petinggi KPK yang menduduki jabatan strategis di sejumlah BUMN, setelah habis masa jabatannya di KPK. Sebut saja, Taufiequrachman Ruki yang menjabat sebagai pimpinan KPK pada 2004 hingga 2008. Pensiun dari KPK, ia menjadi Komisaris Krakatau Steel. Pada 2009, Ruki terpilih sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pensiun pada 2013. Lantas ia menjadi Komisaris Bank Jabar Banten.

Chandra Hamzah juga mendapatkan kesempatan sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) periode 2014-2019. Namun, lelaki yang tahun 2007 terpilih sebagai wakil ketua KPK Bidang Penindakan serta Bidang Informasi dan Data itu, diberhentikan dari jabatan komisarisnya sebelum setahun menjabat. Pada November 2015 Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memberhentikan Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero). Sebagai pengganti, Kementerian BUMN atas rekomendasi Presiden Joko Widodo, menunjuk Kuntoro Mangkusubroto menggantikan Chandra.

Selanjutnya, ada Wakil Ketua KPK periode 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas. Usai mengakhiri masa jabatannya di KPK, dia melanjutkan kariernya sebagai komisaris PT Bank Negara Indonesia Tbk pada 2008. Erry Riyana mundur dari komisaris BNI karena mencalonkan diri sebagai anggota BPK, namun dia gagal.

(Baca: Setiap Perbuatan Tercela Adalah Korupsi, Bagaimana Aturan Hukumnya?)

Setelah itu, pada 2013, Erry ditunjuk Joko Widodo, yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta untuk menjadi komisaris utama PT Mass Rapid Transit (MRT). Tumpak Hatorangan Panggabean, wakil ketua KPK periode 2003-2007 juga demikian. Purna Adhyaksa itu ditunjuk menjadi dewan komisaris PT Pos Indonesia pada 2008, sebelum akhirnya kembali dipilih menjadi pelaksana tugas sementara (Plt) ketua KPK.

Di luar mantan pimpinan, ada eks atau Deputi Penindakan KPK periode 2007-2012, Irjen Pol (Purn) Ade Rahardja yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN. Pensiunan jenderal polisi itu menjabat dewan komisaris PT Pupuk Kaltim. Sedangkan mantan Deputi Pencegahan KPK Eko Tjiptadi, menjadi Direktur ESDM dan umum PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Ternyata tak hanya jabatan komisaris yang akrab dengan para mantan petinggi KPK, beberapa pimpinan KPK juga tercatat pernah menjabat posisi strategis lainnya. Sebut saja Amien Sunaryadi, wakil ketua KPK periode 2003-2007, pada 21 November 2014, Amien secara resmi dilantik sebagai Kepala SKK Migas oleh Menteri ESDM kala itu, Sudirman Said.

Lantas, wakil ketua KPK periode 2007-2012, yakni Haryono Umar dan Muhammad Jasin menempati posisi inspektur jenderal di dua kementerian berbeda. Haryono menjabat Irjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan Muhammad Jasin menjadi Irjen di Kementerian Agama.

Memang tak ada klausul tertulis yang menyebutkan mantan pimpinan KPK dilarang menjadi Komisaris atau Direktur BUMN, namun ada kembali bila dihadapkan pada persoalan etika dan budaya, ewuh pakewuh, secara common sense kebijakan tersebut, kalaupun memang harus dijalankan memerlukan sebuah proses yang transparan dan akuntabel bahkan bila perlu dihindari karena dapat mengganggu proses yang seharusnya berjalan secara normal dan wajar.

Sebagaimana Duncan Williamson mengutip definisi conflict of interest oleh McDonald sebagai ‘suatu situasi dalam mana seseorang, seperti petugas publik, seorang pegawai, atau seorang professional, memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasinya’. Dalam konteks tersebut kekhawatiran terutama dan tidak hanya terbatas kepada pengaruh yang dimiliki dari mantan pimpinan KPK yang terhormat itu. (rot)

Bagaimana menurut pembaca?