Tragedi Mahar Politik Dalam Setiap Pilkada

10

Jakarta, Tengokberita.com-Mahar politik, meski susah dibuktikan tetapi dalam setiap Pilkada isu-isu soal mahar politik itu tetap mengemuka.

Pertanyaannya kenapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa alasan mengapa mahar politik atau disebut juga politik transaksional selalu muncul di setiap pilkada.

Pertama soal kaderisasi? Tak banyak partai politik di Indonesia yang melakukan proses rekrutmen atau pengkaderan dengan baik. Umumnya, mereka tidak memiliki pola yang jelas dalam proses perekrutan kadernya. AKibatnya, saat pilkada digelar, mereka tak punya pilihan kader yang baik sehingga mencomot atau membajak sosok-sosok di luar partainya yang dianggap memiliki nilai jual. Namun, jika dalam proses pembajakan itu belum berhasil maka mereka akan mencari atau mendorong kader internal, meski elektabilitasnya tak melebihi nisab zakat yaitu 2,5 persen.

Terhadap kader-kader yang tak layak jual itulah muncul ‘Wani piro’. Akibatnya, hanya kader yang mampu membayar dengan satu nilai tertentu yang akan diusung oleh mereka. Di sinilah muncul politik transaksional.

Kedua,sikap powerfull pimpinan partai. Hal ini bisa dilihat ketika seluruh keputusan partai hanya menunggu persetujuan ketua Umum, bukan persetujuan forum musyawarah partai. Bahkan, untuk mengusung calon peserta pilkada, baik itu bupati atau walikota masih menunggu persetujuan Ketua Umum. Ini juga bukti bahwa mereka tidak punya mekanisme baku soal siapa yang bisa maju dan siapa yang tidak.

Koordinator korupsi dan politik ICW Donald Fariz bercerita yang sama bahwa sejumlah partai politik belum punya mekanisme yang terbuka dan demokratis untuk memilih calon yang bertarung dalam pilkada. Kata dia, selalu tidak jelas, apakah eleksibilitas yang jadi pedoman atau kader partai. “Kedua hal tersebut tidak masuk juga,” ujar dia.

Penetapan oleh pimpinan partai, tdak ada proses seleksi terbuka bagi kader ataupun nonkader untuk “bersaing” dalam suatu pemilihan kepala daerah, membuka celah untuk timbulnya mahar politik atau politik transaksional. Padahal, kalaupun tidak ada proses seleksi, harus ada argumentasi yang jelas mengapa seseorang diusung menjadi calon kepala daerah oleh partai politik tersebut.

Bila tak ada penjelasan akan muncul dugaan-dugaan bahwa yang bersangkutan bisa dicalonkan karena punya modal berlimpah dan dekat dengan elite dan petinggi partai. Jika kondisinya semacam itu maka politik transaksional akan terus berlangsung dalam setiap hajatan pilkada. (jar/rot)

Bagaimana menurut pembaca?