Transgender, di Persimpangan Jalan ; Terpaut Tipis Antara Hukum dan Hak Asasi Manusia (Habis)

54

RECHSTAAT, Tengokberita.com – Salah satu ungkapan yang menarik dari ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad dalam berbagai kesempatan dengan tema-tema LGBT, adalah bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep.

Walaupun demikian, fenomena transgender dan transeksual muncul sebagai catatan sejarah dalam setiap ajaran agama—bahkan di setiap peradaban umat manusia, permisalan dalam ajaran Agama Islam yang mencatat sejarah Kaum Luth.

Para kelompok sosial Transgender, menghadapi problema kehidupan yang tidak sederhana. Bukan hanya berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan semata, namun pula pada pemenuhan hak-hak hukum dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusianya.

(baca: Dr. Herlambang P. Wiratraman : Evaluasi dan Batalkan Kebijakan Diskriminasi Terhadap LGBT)

Kerumitan itu tentunya tidak begitu berdampak kepada kelompok sosial Transeksual, oleh karena, tidak ada kemenduaan dalam identitas diri, yang ada adalah disorientasi seksual dalam dirinya. Sedangkan identitas dirinya tidak ditampilkan dengan menggunakan ‘topeng’. Namun sebagai apa adanya dari identitas dirinya.

Penggunaan ‘topeng’ dalam kemenduaan dirinya, memunculkan konsekuensi dalam mempergunakan hak-haknya baik dalam hukum maupun politik sebagai suatu bentuk pengakuan dan penghormatan Hak Asasi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh.

Diskursus mengenai transgender, hukum dan HAM, bukanlah suatu diskursus yang terang benderang. Oleh karena, bagaimana sikap kenormalan umum dan pandangannya terhadap transgender sebagai suatu kelompok sosial baru, sangat bergantung kepada perspektif dan paradigma si pengamat.

Ketika kita berbicara transgender dalam konteks penghormatan atas HAM-nya, maka sudah dapat dipastikan tidak ada permasalahan di dalamnya. Di mana, kaum transgender sebagai manusia sehingga muncul suatu pandangan bahwa sebagai manusia harus pula dipergauli sebagaimana layaknya manusia lain dalam kenormalan umum.

Namun, konsep HAM tersebut akan menemui paradoksnya ketika kita mengetahui bahwa penghormatan HAM terhadap transgender tersebut pula mengikuti hak-haknya dalam Hukum.

Hukum itu sendiri, walaupun bagian dari salah satu unsur dari penjaminan atas terlaksananya HAM, secara implisit dan sekaligus eksplisit menjunjung asas kepastian. Sejarah perkembangan hukum semenjak zaman Yunani Kuno hingga zaman Modern, selalu mengedepankan aspek kepastian guna memberikan hak hukum kepada seseorang yang memang sepantasnya menerima. Sehingga, kepastian dalam memperoleh kepada yang seharusnya seringkali diidentikkan pula sebagai pemenuhan terhadap rasa keadilan.

Walaupun dalam membahas HAM, tergantung pada teori pembenar yang memberlakukannya konsep HAM itu sendiri. Dalam hal ini, kita bersinggungan dengan teori universalisme dan teori relativistik budaya.

Pada teori universalisme menginginkan adanya perlakukan yang sama tanpa pembedaan, baik berdasarkan ruang maupun waktu. Sedangkan pada teori relativistik budaya lebih mengedepankan penghormatan HAM berdasarkan kebiasaan budaya regional, dan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa Indonesia menganut kecenderungan kepada teori relativstik budaya.

Dengan demikian, sebenarnya pengakuan terhadap HAM dari kaum transgender hanya berkaitan dengan proses penerimaan dalam pergaulan sosial dan bukan pada penghormatan terhadap hak-hak hukum dan politiknya. Oleh karena, hukum menuntut suatu kepastian sebagai bentuk jaminan dari ketepatan distrubisi atas hak-haknya yang wajib dipenuhi oleh negara.

Dengan demikian, bila persoalan transgender dihubungkan dengan isu HAM, maka sejatinya persoalan kebebasan hanya berhubungan dengan kebebasan yang bersifat kebebasan pribadi, yang penggunaan kebebasan itu tidak sampai mengusik proses pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat dan bernegara.

Sebab, manakala kebebasan pribadi tersebut terdistribusi pada hak-hak lainnya yang menyinggung proses pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka negara akan mengambil peran dan fungsinya yang bersifat atribusi untuk membatasi kebebasan pribadi tersebut. (Red)

Bagaimana menurut pembaca?