Transgender, Kemenduaan Dalam Kepastian : Akhir Kematian “Topeng”di Mata Hukum

98
DR ROCKY MARBUN, SH, MH

OLEH:
Dr. Rocky Marbun, S.H., M.H.
Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasila

SETIAP orang hidup dalam posisi kemenduaan terhadap kehidupannya, dikarenakan selain ia sebagai pengamat, ia secara sekaligus sebagai aktor/pelaku dalam kehidupan ini. Ia melihat secara langsung bergulirnya setiap fenomena dalam kehidupannya, namun ia juga sebagai subyek yang menjalaninya.

Ungkapan tersebut, tentunya mengingatkan kita kepada Teori Karnaval yang dicetuskan oleh Mikhail Bakhtin (dalam John Lechte, 2001: 25), di mana menurut Mikhail Bakhtin—seorang filsuf yang berasal dari Rusia, orang-orang yang yang berada di dalamnya (maksudnya adalah Karnaval) secara bersama-sama menjadi aktor dan sekaligus penonton. Sehingga, siapapun yang berada di dalam karnaval tersebut memiliki dua status secara sekaligus, yaitu selain menjadi subjek sekaligus menjadi objek. Jika Saya mencermati mengenai ‘kemenduaan’ tersebut, maka sebenarnya disebabkan karena adanya tokoh yang menggunakan ‘topeng’ dalam karnaval tersebut.

(baca: Dede Oetomo, Pendiri GAYa Nusantara: Pak Jokowi Gak Ngerti Urusan Hak Asasi)

Maknanya adalah kemenduaan tersebut terjadi oleh karena penggunaan topeng merupakan tindakan kemunafikan antara menyembunyikan identitas diri namun secara sekaligus menampilkan dirinya.

Fenomena kemenduaan tersebut sangat terlihat jelas ketika kita meletakkannya ke dalam permasalahan ‘transgender’. Dimanakah hubungan keduanya? Maka, kita harus memahami dengan baik makna—bukan pengertian, dari istilah ‘TRANSGENDER’ itu sendiri.

Menurut Anindita Ayu (2013: 38) bahwa ‘Transgender’ adalah seseorang yang mengenakan atribut-atribut gender berlainan dengan konsepsi gender yang dikonstruksikan secara sosial oleh masyarakat. Maka, konsep awal dari ‘Transgender’ berkaitan dengan permasalahan identitas diri.

Hal tersebut berbeda maknanya dengan konsep ‘Transeksual’, dimana masih menurut Anindita Ayu (ibid) bahwa ‘Transeksual’ adalah seseorang yang merasa dirinya mempunyai jenis kelamin yang salah. Pada istilah ini mengandung makna adanya orientasi pada perilaku seksual. Pada era saat ini kedua istilah tersebut melebur menjadi satu istilah yaitu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Namun demikian, peristilahan praktis bagi Transgender dalam konteks ke-Indonesia-an adalah ‘waria’.

Bagi Lesbian-Gay-Biseksual tidak mengalami kemenduaan terhadap identitas diri, namun lebih merupakan suatu disorientasi seksual. Sedangkan pada diri Transgender (waria) terjadi kemenduaan—dalam istilah yang praktis adalah ‘dualitas’, baik terhadap identitas dirinya maupun terhadap orientasi seksualnya.

Kelompok sosial ‘transgender’ dapat secara langsung teridentifikasi dari penggunaan ‘topeng’ atau atribut-atribut yang ditampilkan. Walaupun secara sadar, dalam diri mereka, menginginkan adanya ketersembunyian dari pandangan masyarakat umum. Interpretasi atas ketersembunyian tersebut dapat dikaji dari korelasi antara atribut dan perilaku.

Pada masyarakat pun, terjadi kemenduaan tersebut. ‘Topeng’ pada diri Transgender telah direduksi sebagai sesuatu yang rendah dalam pandangan kenormalan umum. Namun, ketika pelaku/aktor Transgender sampai pada satu titik kulminasi dalam meraih kepastian, maka kemenduaan baik dalam dirinya maupun dalam masyarakatpun berakhir.

Permisalannya adalah ketika Dedi Yuliardi Ashadi berhasil memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai perubahan kelamin, direalisasikan dengan operasi perubahan kelamin melalui RS. Dr. Sutomo, Surabaya dan pada akhirnya mengubah identitasnya dengan dilekatkan nama baru yaitu Dorce Gamalama. Semenjak itulah, kemenduaan di masyarakat berakhir, bahkan berimbas berakhirnya kemenduaan terhadap hak-hak hukum dan politiknya.

Dorce dan Lucinta Luna

Permisalan lain yang dapat dijadikan sebagai dasar penalaran atas berakhirnya kemenduaan tersebut adalah pada permohonan pergantian identitas diri sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 733/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt tertanggal 20 Oktober 2016 atas nama Muhammad Fatah.

Dimana Hakim pada permohonan tersebut mengabulkan dan menetapkan Muhammad Fatah yang semula berjenis kelamin laki-laki diubah menjadi Ayluna Puti dengan jenis kelamin perempuan. Dalam amar penetapan tersebut, dengan sangat jelas Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan penetapan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dengan konsekuensi merubah Akta Lahir Nomor 9879/KLT/JS/2013/1989.

Bahkan secara lebih jauh lagi, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perubahan tersebut berakibat dengan segala akibat hukumnya. Artinya, Ayluna Puti—dahulu Muhammad Fatah, secara yuridis normatif memperoleh hak-haknya sebagaimana layaknya berdasarkan identitas dirinya yang baru.

Kedua contoh kasus di atas, menunjukan bahwa dicapainya suatu kepastian dari kemenduaan bukan saja mengakhiri reduksi makna dari kemunafikan ‘topeng’ yang dipergunakan selama ini, namun pula memunculkan hak-hak baik secara hukum maupun politik. Yang memang pada akhirnya, status baru tersebut memunculkan hak sosialnya di dalam masyarakat.

Kita bisa cermati bagaimana Dorce Gamalama diterima secara sosial kemasyarakatan, terlepas dari profesinya sebagai komedian serba bisa. Walaupun secara kodrati, terjadi pelanggaran terhadap hukum illahi—dalam konteks ke-Indonesia-an, yang tidak mengarunia mereka dengan rahim sebagai penanda dan pembeda identitas.***

Bagaimana menurut pembaca?