Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan Bisa Diantisipasi Jika Pertamina Punya Trajectory Model

1453

Science, Tengokberita.com – Selain emergency procedure plan-nya dipertanyakan, hal mendasar lain yang tidak dimiliki Pertamina RU V Balikpapan sehingga diduga kuat mejadi pemicu meluasnya area tumpahan minyak di Teluk Balikpapan adalah tidak dimilikinya trajectory plan.

Ihwal ini diungkap Dr Bayu Satya, Msc, pakar penanggulangan tumpahan minyak. Peraih the International Award Carthage di Campidoglio Roma, Itali pada 2014 ini menjelaskan, satu hal mendasar yang dimilki OSCP namun tidak terdapat dalam Protap adalah oil spill trajectory model. Yaitu metode komputasi untuk memperkirakan waktu tempuh tumpahan minyak dari perairan (on-shore) sampai ke daratan (off-shore). Pergerakan tumpahan minyak dari perairan ke daratan itu dipengaruhi besaran volume minyak yang tumpah, faktor angin, arus, cuaca, dan iklim. Juga kondisi bulan, apakah sedang bulan purnama atau tidak.

Lewat trajectory modeling, aneka kondisi itu dianalisa untuk memperkirakan ke arah mana tumpahan minyak itu bergerak dan berapa kecepatan bergeraknya. Dengan demikian, jika terjadi tumpahan minyak, tim penanggulangan bisa memperkirakan ke arah mana minyak itu bergerak dan jam berapa tiba di pantai. Berdasarkan data ini, tim bisa melakukan pencegahan supaya cemaran minyak itu tidak sampai ke pantai.

(baca: Pertamina Tanggulangi Tumpahan Minyak dengan Dispersan, Bahaya Lain Mengintai)

Dalam kasus penanganan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Pertamina RU V Balikpapan jelas tidak bisa memperkirakan risiko dan tingkat keparahan dari tumpahan minyak yang terjadi karena tidak memiliki trajectory modeling. Akibatnya, tumpahan minyak mencapai area pantai tanpa ada yang bisa mencegah. Lingkungan pantai dengan segala ekosistem dan aneka kehidupan di dalamnya, menjadi rusak ketika terpapar cemaran minyak. Kerusakan lingkungan ini lah yang paling ditakutkan terjadi dalam setiap peristiwa tumpahan minyak di seluruh dunia.

Berdasarkan data trajectory OSCT (Oil Spill Combat Team) Indonesia, dalam kasus tumpahan minyak Teluk Balikpapan, Bayu memperkirakan cemaran minyak di Teluk Balikpapan itu akan mencapai pantai dalam tempo delapan jam sejak pertama kali terjadinya tumpahan minyak. “Perkiraan tiba di pantai delapan jam sejak pertama kali dilaporkan terjadi tumpahan minyak pada sekitar pukul 03.00 Wita,” kata Bayu yang juga pendiri sekaligus pemilik PT Slickbar Indonesia.

BAYU SATYA

Jika saja saat itu Pertamina RU V Balikpapan melakukan analisa berdasarkan trajectory modelling yang ada di OSCP, banyak hal bisa dilakukan guna mencegah pergerakan tumpahan minyak menuju pantai. Sehingga dampak kerusakan lingkungan bisa diminimalisir.

Bayu menyesalkan mengapa Direktorat Pengolahan PT Pertamina (Persero) tak segera beralih atau menyesuaikan begitu PM No 58 terbit pada tahun 2013. Tidak seperti Direktorat Pemasaran Pertamina yang kini sudah memakai OSCP, sebagai acuannya dalam upaya penanggulangan tumpahan minyak. “Seharusnya begitu pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan mengeluarkan PM N0 58 Tahun 2013, Direktorat Pengolahan Pertamina menyesuaikan ke sana,” kata Bayu.

Masih digunakannya Protap sebagai buku acuan atau pedoman dalam penanggulangan pencemaran tumpahan minyak di perairan, akan berimbas pula pada kurangnya kompetensi SDM di Pertamina dalam hal penanggulangan tumpahan minyak. Menurut Bayu, sampai kapanpun, Protap itu tidak akan pernah disahkan sebagai buku acuan dalam hal penanggulangan tumpahan minyak di Indonesia oleh Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub, sebagai pemegang otoritas tertinggi di Indonesia dalam penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan serta penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak.

Selama Protap tidak diakui Ditjen Hubla, maka SDM di Direktorat Pengolahan Pertamina tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan IMO (International Maritime Organization), standar internasional untuk keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan pencemaran lingkungan maritim dari kapal. Menurut Bayu, kursus atau pelatihan IMO terdiri atas tiga tingkatan.

Yaitu IMO 1, kursus atau pelatihan yang ditujukan bagi orang-orang di lapangan atau operator. IMO 2 yang ditujukan bagi level supervisor dan komandan lapangan. Di tangan mereka lah, OSCP dibuat. Level mereka juga lah yang membuat National Contingency Plan (NCP) yaitu sejumlah OSCP yang digabungkan menjadi satu. Lalu IMO 3 yang ditujukan bagi level pimpinan (senior manager, General Manager, dan Humas),” beber Bayu. Sesuai PM No 58 Tahun 2013, kata Bayu, ijazah atau sertifikat IMO harus mendapat pengesahan dari Ditjen Hubla Kemenhub.

Terkait kompetensi SDM berupa pelatihan IMO ini, Bayu Satya mengaku tertawa geli ketika menyaksikan berita di salah satu televisi nasional yang menayangkan adegan seorang pejabat Pertamina saat memberikan keterangan kepada wartawan. Kala itu, si pejabat tersebut memberikan keterangan kepada wartawan dengan latar belakang sejumlah orang yang tengah menyemprotkan dispersan.

Kan lucu. Pejabat Pertamina itu memberikan keterangan kepada wartawan, sementara di belakang dan sampingnya ada sejumlah orang yang tengah menyemprotkan cairan kimia yang berbahaya. Jika saja pejabat Pertamina itu telah mengikuti pelatihan IMO level 3, dia tentu tidak akan memberikan keterangan pers dengan latar pekerja yang tengah menyemprotkan dispersan,” kata Bayu. (has)

Bagaimana menurut pembaca?