Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan, Layakkah Pertamina dan Syahbandar Jadi Tersangka?

1723

Apparatuur, Tengokberita.com – Pecahnya pipa bawah laut Pertamina menyebabkan kawasan Teluk Balikpapan tercemar minyak. Setidaknya ada 44 ribu barrel minyak mentah atau 6.995.441 liter yang tumpah ke perairan di kawasan tersebut. Peristiwa tumpahan minyak itu selain menimbulkan kerugian ekologis jangka panjang, juga menelan korban jiwa dan kerugian finansial yang tidak sedikit, baik dari sisi pertamina maupun dari masyarakat nelayan di sepanjang pantai Balikpapan.

Tak ayal lagi, peristiwa tersebut memunculkan isu hukum bertalian dengan aspek hukum lingkungan utamanya perihal pertanggungjawaban. Selain aspek pertanggungjawaban pidana konvensional yang dikenal dengan ajaran kesalahan, pertanggungjawaban pidana korporasi tak luput menjadi perhatian kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Sebagaimana diungkapkan Direktur Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum (LKBH) UII serta dosen hukum lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Zairin Harahap, ancaman pertanggungjawaban pidana dapat menyentuh pihak Direksi Pertamina sekalipun, sepanjang terjadi kelalaian.

“Pertanggunganjawab pidana bersifat subjective responsibility, masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya. Kalau ternyata juga ada kelalaian direksi, maka pertanggungan jawab pidana harus sampai ke situ” ujar Zairin Harahap menjawab Tengokberita.com.

Ancaman hukuman pidananya apabila terbukti memenuhi unsur Pidana, imbuh Zairin, hukuman bagi direksi PT Pertamina dapat ditambah sepertiga, seperti yang diatur di dalam Pasal 117 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

(Baca: Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan Bisa Diantisipasi Jika Pertamina Punya Trajectory Model)

‘Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga’.

Sementara itu, Koordiantor Divisi Kampanye Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak, Husain Suwarno, memberikan tambahan. Selain Pertamina, subjek lainnya yang juga layak dibebankan pertanggungjawaban adalah pihak Syahbandar. Menurut Husain, Syahbandar adalah pihak yang memiliki tanggungjawab untuk mengatur lalu lintas kapal yang akan melintas di kawasan laut Balikpapan. “Menurut saya tidak hanya nakhoda kapal yang harus dijadikan tersangka, ada dua aktor lagi yang harus bertanggung jawab. Yang melakukan kontrol lapangan di sana, pertamina itu sendiri dan yang berhubungan dengan pengelola otoritas pelabuhan. Pihak yang berwenang mengatur lalu lintas kapal yakni syahbandar,” ujar Husain.

Bagi Husain, agak aneh rasanya ketika seorang nakhoda berlabuh dan menyandarkan kapalnya tanpa adanya lampu hijau dari Syahbandar. “Sangat gegabah jika sebagai nakhoda, dia berlabuh atas kehendak sendiri dan rasanya itu tidak mungkin,” ucapnya.
Lantas bagaimana realitas hukum yang prosesnya dijalankan Polda Kalimantan Timur ? Sejauh ini, Polda Kaltim masih bergeming. Penyidikan yang berjalan masih bertumpu pada pertanggungjawaban person yang dibebankan kepada sang nakhkoda kapal MV Ever Judger. Tak jelas pula apakah memang proses penyelidikan juga telah diarahkan untuk mengejar ada tidaknya unsur kelalaian dari personil pengendali usaha. “”Ya sekarang proses sidik masih berlangsung, kalau ada perkembangan Selanjutnya pastinya akan di publikasi,” ujar AKBP Ade Yaya Suryana saat dihubungi Tengokberita.com.

Namun demikian, Zairin menambahkan lagi, secara Perdata, PT Pertamina sebagai pihak yang terlibat tetap harus bertanggung jawab kepada korban. “Secara perdata, tumpahan minyak adalah termasuk B3, sehingga Pertamina hrs bertanggung jawab kepada korban secara mutlak,” ujarnya, menambahkan. (wib/rot)

Bagaimana menurut pembaca?