UU MD3 Sarat Dengan Kepentingan Kekuasaan

50
sidang ahok, ahok, penistaan agama

Oleh : Ade Irfan Pulungan

UU MD3 yang telah di sahkan oleh DPR RI pada bulan Februari lalu menimbulkan berbagai macam pendapat dan polemik di masyarakat. Salah satu usulan perubahan dalam UU MD3 tersebut yakni mengenai adanya hak imunitas bagi Anggota DPR. RI dalam menjalankan tugasnya dan juga mengenai adanya penambahan kursi pimpinan DPR. RI dan MPR. RI masing-masing tambahan 1 kursi Pimpinan utk DPR.RI dan 3 kursi pimpinan untuk MPR. RI. Banyaknya jumlah Pimpinan MPR. RI menjadi 8 kursi inilah yang menimbulkan polemik karena proses penetapannya tidak melibatkan DPD.RI yang merupakan bagian dari unsur MPR.RI.

Dalam perubahan UU MD3 yang telah di tetapkan, sedikitnya ada 4 Pasal yang menjadi sangat krusial (kontroversial) dan perdebatan serta polemik dimasyarakat, yakni :
(1) pasal 73, adanya prosedur paksa dengan bantuan aparat kepolisian atas pemanggilan pihak-pihak lembaga negara atau warga oleh DPR dan dapat menyandera selama 30 hari terhadap mereka yang tidak melaksanakannya.

(2) pasal 122 (huruf k) Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil tindakan hukum terhadap orang-perseorangan/kelompok/badan hukum lainnya yang merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR dalam menjalankan tugas nya. Maka MKD dapat melakukan pemidanaan masyarakat yang mengkritik DPR dan anggota DPR. Ini merupakan pembungkaman demokrasi dan anti kritik kepada DPR.

(3) Pasal 245 terkait dengan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR.

Pasal ini seolah-olah membuat anggota DPR kebal hukum karena penyidikan terhadap anggota DPR harus melalui izin tertulis Presiden dan pertimbangan tertulis dari MKD.

Proses ini tentu akan menambah panjang birokrasi sehingga hal ini menegaskan bahwa anggota DPR seolah-olah ingin diperlakukan berbeda dari pejabat lain.

(4) pasal 247a, Tambahan Pimpinan MPR menjadi 8 orang sehingga memboroskan keuangan negara dan tidak efisien karena masa jabatan anggota Dewan (MPR, DPR, DPD) tinggal 1 tahun 7 bulan lagi dan sudah mendekati waktu pemilihan dan masa kampanye utk Pemilu Legislatif praktis kinerja dari Pimpinan dan anggota Dewan tersebut akan tidak fokus dalam melaksanakan tugas Pokok dan fungsinya.

Deras nya kritikan dan permohonan gugatan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sebagian besar orang-perorangan dan kelompok Masyarakat terhadap UU MD3 menandakan adanya cacat secara sosial terhadap pemberlakuan UU MD3, apalagi Presiden Jokowi tidak menanda tangani UU MD3 tersebut.

Sebaiknya Pemberlakuan UU MD3 dan Pelantikan Pimpinan MPR ditunda dulu setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi agar tidak ada kesan UU MD3 sangat dipaksakan untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan.
*Advokat-Wakil Ketua ACTA

Bagaimana menurut pembaca?