Benarkah UU Narkotika Menciptakan Penegak Hukum Berlaku Primitif?

100

Apparatuur, Tengokberita.com – Sistem pemidanaan, semenjak dari konsep kepenjaraan hingga konsep pemasyarakatan, menurut beberapa ahli hukum pidana di mana salah satunya Prof. Andi Hamzah, menjelaskan betapa susahnya menghilangkan nafsu primitif dalam diri manusia yaitu nafsu menghukum. Padahal diketahui pula para ahli sosiolog, kriminolog dan ahli hukum pidana serta pegiat HAM berusaha dengan keras menemukan suatu sistem pemidanaan yang lebih manusia. Namun, nampaknya usaha para teoretis tersebut dapat dikatakan Gagal Total.

Indikasi kegagalan tersebut, rasanya tidak perlu melakukan penelitian secara mendalam. Dimana secara kasat mata dan terinderawi, kapasitas LAPAS di Indonesia sudah diklasifikasikan mengalami overcapacity (kelebihan beban). Artinya, para Penegak Hukum di Indonesia bangga dan dianggap berprestasi dengan keberhasilannya untuk menjerat orang ke dalam proses peradilan pidana sampai pada tahapan dimasukkannya orang tersebut ke dalam penjara (LAPAS).

(baca: Parameter Pengguna dan Pengedar dalam UU Narkotika Digodok DPR)

Dan memang, keberhasilan tersebut diakui dan diakomodir oleh negara dengan memberikan dan mencairkan anggaran negara atas pembiayaan dari proses peradilan tersebut.

Namun demikian, rasanya tidak fair jika hanya dilekatkan sifat primitif tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) semata. Rupanya sifat primitif tersebut pula muncul dalam cara bernalar kekuasaan legislatif dalam merancang, merumuskan dan membentuk peraturan perundang-undangan.

Kesalahan dalam menuangkan pemikiran dalam bentuk teks-teks hukum, khususnya pada Undang-Undang Narkotika, menunjukkan adanya sifat primitif yang menyusup ke dalam pola pemikiran intelektual. Misalnya, ketidakmampuan kekuasaan legislatif dalam merumuskan unsur-unsur pembeda antara pengguna atau penyalahguna narkotika dengan pengedar dan kurir ‘barang haram’ tersebut.

Ketidakjelasan rumusan teks-teks hukum tersebut, menjadikan sifat primitif plus etika egoitik-hedonis yang melekat pada kekuasaan, muncul dalam bentuk penafsiran sepihak atas fakta konkret. Misalnya pada Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika yang mengandung unsur “menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman)”, maka pertanyaannya adalah apakah teks dalam Pasal 111 dan Pasal 112 tersebut ditujukan untuk pengguna ataukah untuk pengedar?

Ketidakjelasan rumusan dalam teks hukum tersebut semakin tidak jelas dan multitafsir ketika dihubungkan dengan bagaimana kekuasaan legislatif mengkonstruksikan konsep hukum dari pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika. Konsep ‘pencandu narkotika’ dan ‘penyalahguna narkotika’ diatur dalam Pasal 1 UU Narkotika. Namun, konsep ‘korban penyalahguna narkotika’ diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika.

Jika konsep ‘pecandu narkotika’ (Pasal 1 angka 13) dihubungkan dengan konsep ‘penyalah guna’ (Pasal 1 angka 15), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pecandu kondisi fisik dan psikis yang mengalami ketergantungan sebagai dari penyalahgunaan narkotika. Artinya, Pasal 1 angka 15 mengandung makna ‘orang’ yang melakukan penyalahgunaan dan Pasal 1 angka 13 mengandung makna sifat ketergantungan atas narkotika.

Sedangkan konsep ‘korban penyalahguna’ dimuat dalam Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika adalah “seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”. Artinya, ketidakmampuan atau ketidaksadaran diri dari orang tersebut untuk menolak menggunakan narkotika diklasifikasikan sebagai ‘korban penyalahguna’.

Hal tersebut mengandung makna bahwa tidak setiap ‘penyalahguna’ adalah ‘korban penyalahguna’. Namun, baik ‘penyalah guna’ dan ‘korban penyalahguna’ dapat memiliki sifat ‘pecandu narkotika’. Secara sederhana dapat diartikan, ‘penyalahguna’ secara sadar menggunakan narkotika tersebut, sedangkan ‘korban penyalahguna’ harus terdapat unsur paksaan baik bersifat eksternal maupun internal.

Sehingga, sistem sanksinya pun berbeda, bagi ‘penyalahguna’ karena kemauannya sendiri atau victimles crime berlakulah Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika atau dipidana, sedangkan bagi ‘korban penyalahguna’ berlakulah Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika atau Rehabilitasi.

Namun, bagaimana jika ‘penyalahguna narkotika’ pula diklasifikasikan sebagai ‘pecandu narkotika’? Oleh karena, menurut Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika, bagi ‘penyalahguna’ yang atas kesadaran diri, pula diwajibkan merujuk kepada Pasal 54 UU Narkotika yang diwajibkan untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi. Namun ternyata, Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika pula memuat sanksi pidana.

Jika dikaitkan dengan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika, maka setiap ‘penyalahguna narkotika’ sudah pasti memenuhi unsur “memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika”. Sehingga, seringkali terjadi kelompok victimless crime dipidana dengan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa multitafsir dalam UU Narkotika tersebut, menjadi sangat tergantung dengan lembaga penegak hukum mana yang menggunakan tafsirannya. Secara lebih sederhana, penafsiran yang sah adalah penafsiran yang dibuat oleh Aparat Penegak Hukum, tidak bisa lain.

Dimana masa depan seorang victimless crime menjadi tergantung apakah Aparat Penegak Hukum menguasai dengan baik ataukah tidak menguasai penafsiran-penafsiran dalam Ilmu Hukum. Maka tidaklah salah—jika mengacu kepada praktik selama ini, Aparat Penegak Hukum hanyalah merupakan ‘mesin juris’ yang primitif. (red)

Bagaimana menurut pembaca?