YLKI : Sempit, Celah Produsen Ikan Makarel Bercacing Terlepas dari Tanggungjawab Hukum

44
YLKI makarel bercacing hukum

Justice, Tengokberita.com – Geger ikan kaleng makarel bercacing terus mengalir tanpa ada kejelasan muaranya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan 27 dari 66 merek ikan makarel kemasan kaleng positif mengandung cacing.

Temuan ini disertai dengan langkah penarikan produk-produk yang telah positif dinyatakan mengandung cacing. Cukupkah? Selesaikah persoalan? Tidak!

Bagaimana dengan nasib dari ribuan pekerja pabrik pengalengan ikan yang mendadak berhenti bekerja lantaran perusahaan melakukan penghentian produksi pengalengan ikan makarel? Bagaimana pula dengan ribuan atau bahkan jutaan konsumen di Indonesia yang telanjur sudah mengonsumsinya?

Di satu sisi, persoalan pertanggungjawaban terhadap adanya temuan Ikan Makarel bercacing di dalam kemasan ini masih jauh dari yang cita hukum yang diharapkan.

Dalam kaitan itu, tengokberita.com melakukan wawancara khusus dengan pihak YLKI, yakni Wakil Ketua YLKI Sudaryatmo. Dalam analisis YLKI, sangat sempit celah produsen untuk terlepas dari jerat pertanggungjawaban hukum bertalian dengan adanya cacing pada kemasan kaleng ikan makarel. Guna lebih jelasnya, berikut wawancara Wibi Aryanna Pradana dari tengokberita.com dengan Sudaryatmo :

Fokus dan Temuan YLKI ?

Fokus YLKI adalah konsumen membutuhkan jaminan terhadap produk ikan kaleng yang beredar di pasaran tidak ada cemaran, seduai standar, dan aman untuk dikonsumsi. Memang masih ada beberapa wilayah yang debatable. Misalnya soal keamanan, jujur kita memang nggak punya data soal produk yang mengandung cacing tidak aman karena memang belum ada pengaduan ke YLKI. Tapi pihak yang mengklaim bahwa itu aman harus punya bukti juga. Kalau perlu secara terbuka makan yang mengandung cacing di depan umum.

Dari segi konsumen, di Pasal 4 (UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, red) kan konsumen berhak untuk mendapat keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Kemudian yang penting adalah konsumen berhak untuk mendapatkan informasi. Jadi fokus YLKI sebenarnya cemaran cacing itu karena intention atau proses yang tidak disengaja atau apa? Ini penting, karena kalau intention, artinya produsen sejak awal sadar bahwa ini mengandung cemaran sisa cacing yang sudah meninggal, kenapa di labelnya tidak ditulis? Itu kan hak konsumen bahwa produsen itu sadar karena proses produksinya macem-macem, terbuka kemungkinan mengandung cacing.

Tapi kalau di labelnya gak ada informasi, kemudian ditemukan cacing, maka itu masuk kategori cemaran, terlepas berbahaya atau tidak, itu tetap masuk kategori cemaran.

Badan POM juga harus memberikan ketegasan sebenarnya standar yang ada untuk ikan kaleng, boleh nggak ada cemaran cacing ini, sehingga menjadi jelas apakah ini boleh atau tidak. Jadi sebenarnya fokus YLKI ialah lebih ke hak konsumen untuk keamanan dan hak konsumen untuk mendapat informasi.

Wakil Ketua YLKI Sudaryatmo

Mengacu UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, sudah jelas ada sanksi pidana. Sementara kepolisian dalam hal ini hanya mengawal saja. Pendapat Anda?

Kembali ke Pasal 8 UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa pelaku sudah dilarang memroduksi dan memasarkan produk yang tidak sesuai standar. Jadi, adanya cemaran itu standar atau tidak? Kalau tidak sesuai, merujuk ke Pasal 62 itu masuk kategori pidana dengan ancaman pidananya kurungan 5 tahun dan denda Rp2 miliar. Itu memang nanti jadi persoalan lagi apakah polisi dalam mengusut kasus ini harus ada pengaduan atau tidak.

YLKI berpendapat ini bukan masuk delik aduan, itu delik biasa. Tapi kan polisi itu yang ada aduannya saja kewalahan apalagi yang nggak ada aduan, jadi alasannya selalu tidak ada aduan. Tapi menurut YLKI tanpa ada aduan sepanjang unsurnya terpenuhi, ada pasalnya, ada faktanya dan faktanya melanggar UU, bisa bertindak.

Ada kaitannya dengan kesulitan pembuktian?

Kalau pembuktian bahwa itu tercemar saya kira itu mudah. Tapi kalau pembuktian itu berdampak pada kesehatan, itu yang memang sulit. Dampak kesehatan itu ada dua, dampak yang seketika muncul, misalnya keracunan. Tapi kan dampak makanan tercemar bagi konsumen ada yang langsung dan ada yang akumulatif. Akumulatif itu kalau konsumen mengonsumsi produk itu dengan waktu yamg lama maka berpotensi menimbulkan gangguan.

Jangan bilang aman dulu dong (seperti dikatakan Menkes, red), buktinya apa? Tapi juga kalau nggak aman dalam jangka waktu pendek, kita juga nggak punya bukti juga karena alasan produsen ini juga nggak ada korban yang meninggal, kenapa produk kita di bumihanguskan.

Upaya hukum semisal Class action?

Class action akan lebih bagus kalau ada kerugian riil. Jadi ini kan kerugian dalam bentuk gangguan kesehatan, biaya tanggungan kesehatan kan belum muncul, tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa saja, cuma pembuktian kerugiannya menjadi sangat sumir. Kerugiannya ya tadi, hak informasi. Cuma memang pelanggaran hak informasi di dalam kerugian materiil lebih sulit dibanding memformulasikan kerugian materiil daripada dampak konsumen atas keamanan.

(Baca: Mengejar Pertanggungjawaban Hukum Produsen Ikan Makarel Bercacing)

YLKI mau melakukan class action?

Sebenarnya kalau class action itu bukan dari YLKI, tapi dari konsumen. Peran YLKI kan kita menyiapkan tim lawyernya. Gugatan class action itu kan gugatan ganti rugi individual yang dilakukan oleh konsumen untuk kasus dan fakta yang sama. Harus ada kerugian individu.

Masyarakat masih pasif kesadaran hukumnya?

Masyarakat tetap dapat bisa menuntut hak informasi, tapi apakah tuntutannya melalui jalur hukum atau tidak. Jadi kan menurut saya kalau kampanye YLKI dalam produk ikan itu tidak hanya mengandung produk cemaran. Tapi kita juga menuntut asal-usul ikannya. Ikan itu dari mana, cara tangkap ikannya seperti apa, apakah ditangkap di daerah overfishing atau nggak, termasuk makanan olahan itu juga begini, apakah buruh di pengalengan ikan itu dibayar hak-hak nya secara wajar atau tidak.

Dalam hal ini informasi masih kurang ya?

Iya

YLKI ada data soal ikan makarel bercacing?

Saya terus terang tidak tahu temuan BPOM itu persisnya seperti apa. Harus diperjelas yang tercemar itu nomor batch tertentu atau semua nomor batch.

Nomor batch itu, dalam industri olahan, nomor batch itu kan untuk menunjukkan adonan yang sama. Jadi sehari itu bikin berapa adonan, nah itu satu adonan itu nomor batch nya sama. Sehingga, dari nomor batch itu bisa ditelusuri ini dibuat tanggal berapa oleh bagian produksi mana.

Artinya, kalau cemarannya itu di nomor batch tertentu, mestinya yang ditarik itu nomor batch tertentu juga. Kita kan masih belum jelas, temuan Badan POM itu di nomor tertentu atau semua nomor batch. Nggak fair juga temuannya di nomor batch tertentu, tapi yang ditarik semuanya.

Bagi konsumen itu begini, ketika diumumkan suatu produk bermasalah, mau itu 1 nomor batch atau nggak, cendetung konsumen menahan untuk membeli. Jadi dampak psikologisnya sudah muncul.

Kesadaran hukum masyarakat boleh dibilang rendah dalam hal hak-hak konsumen. Berdasarkan hasil kuisioner yang dilakukan tengokberita.com, banyak masyarakat untuk menindaklanjuti persoalan ikan kaleng makarel bercacing ke ranah hukum. Komentar Anda?

Sebenarnya pengumuman BPOM juga tidak jelas. Posisi produk itu kan macem-macem, ada yang di pemasok, ada yang di retail, nanti kalau mau ditarik kan dilihat dulu perjanjian di retail dengan pemasok itu seperti apa, kalau bayar di belakang kan nggak masalah, kalau bayar di depan itu yang menjadi masalah. Yang jadi masalah juga adalah ketika barang itu berada di toko kelontong, kalau di toko kelontong kan nggak mungkin ada konsinyasi, dia pasti bayar di muka. Produk yang sudah di tangan toko kelontong bagaimana mekanisme pengembaliannya dan juga bagaimana yang berada di level konsumen. Saya sudah beli banyak, kalau harus ditarik, harus kemana saya mengembalikan? Apakah saya dapat ganti rugi? Saya kan sudah mengeluarkan uang untuk barang yang tidak jadi saya konsumsi.

Imbauan YLKI?

Di tengah gencarnya kampanye ‘ayo makan ikan’, tentu ini menjadi pukulan. Menurut saya memang di dalam konteks kampanye makan ikan tentu keamanannya harus dipenuhi terlebih dahulu. Tentu akan menjadi masalah kalau kampanye seperti itu tapi permasalahan dasarnya belum dipenuhi.

Bagaimana menurut pembaca?