Kasus Korupsi Kecil Dilibas KPK, Apa Kabar Pengusutan RS Sumber Waras?

5499

Justice, Tengokberita.com – Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Mereka sepertinya terus memburu para pelaku korupsi di negeri ini. Sayangnya, perburuan itu malah mengabaikan kasus-kasus besar yang hingga kini tak jelas penyelesaiannya.

Dari sejumlah kasus besar yang masih buram titik ujungnya itu, kasus Sumber Waras adalah salah satunya. Dugaan korupsi pembeliaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat yang diperlihatkan oleh laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tak membuat KPK ‘tuma’ninah’ untuk menuntaskan kasus ini. Padahal, BPK sudah mengungkapkan aneka kejanggalan dalam proses pembelian lahan RS SW di Jl Tomang Raya, Jakarta Barat.

(baca: Antiklimaks Penanganan Kasus-kasus Korupsi (Besar), KPK Ada Apa Denganmu?)

Misalnya, dalam audit investigasinya disebutkan, pembayaran lahan RS Sumber Waras dilakukan setelah tutup buku yakni pada 31 Desember 2014. Padahal tutup buku pada 25 Desember 2014.

Pun pembayaran dilakukan setelah jam operasional bank tutup. Dari catatan BPK pembayaran dilakukan sekira pukul 19.00 WIB. Ada bukti transfer, dan bukti cek tunai. Itu artinya, proses pembayarannya tidak sah.

Toh demikian, hingga kini KPK belum juga menetapkan seorang tersangka pun dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp191 miliar tersebut.

Malah, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan belum melihat ada indikasi perbuatan melawan hukum dari pembelian lahan RS Sumber Waras.

Apakah, sikap KPK itu karena tekanan penguasa? Jawabannya memang perlu pembuktian. Tetapi, jika membaca twitter politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, pertanyaan itu memang berkorelasi dengan penguasa.

KPK melingkar-lingkar jalannya. Mungkin karena harus menghadapi tekanan dari kekuasaan?” tulis Rachland di akun Twitter-nya @ranabaja.

Atau Sumber Waras, belum menemukan jalan terang karena KPK sebagai lembaga penegak hukum gagal move on?

Ini terjadi karena begitu kuatnya kewenangan atribusi yang diberikan oleh UU No. 30/2002 kepada KPK sehingga KPK terjebak dalam mitos-mitos modernitas yaitu melihat manusia sebagai objek pemeriksaan semata. KPK belum pernah melaksanakan kegiatan kognitif interpretasi secara maksimal.

Oleh karena itu, Tengokberita.com, mencoba menelusuri lewat anggota Panja Sumber Waras, Arsul Sani, jang juga Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, karena alasan masih sedang rapat, anggota Komisi III ini mempersilakan Tengokberita.com untuk melihat hasil kajian Panja Komisi III.

Silakan baca hasil kajian panja komisi III ya,” ujar Arsul ketika dihubungi Tengokberita.com.

Seperti diketahui, tahun 2016 silam, saat rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Arsul memaparkan hasil kajian Panitia Kerja (Panja) Sumber Waras di Gedung DPR RI, Selasa 14 Juni 2016.

Terdapat lima poin yang disampaikan Panja Sumber Waras kepada KPK. Poin pertama, berkaitan dengan kajian pengadaan tanah. Menurut Arsul jika mengacu pada peraturan perundang-undangan, seharusnya kajian dibuat sebelum penganggaran atau sebelum Peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disetujui. Namun, pihaknya mendapat penjelasan dan keterangan kajiannya dibuat setelah Perda APBD disetujui sehingga terkesan kajian itu dibuat hanya untuk formalitas.

Poin kedua, kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) 2014 baru ditandatangani pimpinan DPRD dan PLT Gubernur DKI Jakarta setelah Raperda APBD 2014 yakni pada 13 Agustus 2014. Padahal di situ, KUPA nya tertanggal 14 Juli 2014.

Poin ketiga, ungkap Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Surat Keputusan pembelian tanah tertanggal 8 Agustus 2014. Tetapi keterangan yang masuk ke DPR, ditandatangani pada 30 November 2014. Akibatnya menyisakan pertanyaan, apakah kelengkapan dokumen hanya formalitas memenuhi persyaratan.

Keempat, berkaitan dengan keharusan adanya konsultasi publik yang dalam surat keputusan digelar pada 8 Desember 2014. Faktanya baru dilaksanakan 15 Desember 2014.

Poin Kelima: Surat Keputusan penetapan lokasi oleh Gubernur DKI Jakarta ditetapkan tanggal 19 Desember 2014. Dua hari setelah ditandatanganinya akta pelepasan hak pada 17 Desember 2014.

Selain itu, ada 6 enam tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan yang belum sesuai perundang-undangan. Peraturan itu antara lain: UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Jadi, ada enam tahapan yang dianggap belum sesuai peraturan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyusunan tim pembelian tanah, penetapan lokasi, pembentukan harga, dan penerahan hasil pengadaan tanah. Artinya memang tidak beres sejak dari awal.

Kondisi itu sejalan dengan pengertian Corruption dalam The Law Dictionary yang diartikan sebagai Illegality; a vicious and fraudulent intention to evade the prohibitions of the law. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others. (Perbuatan yang ilegal; niat jahat dan curang untuk menghindari pelarangan hukum. Tindakan seseorang resmi atau fidusia yang secara tidak sah dan lalim dengan menggunakan jabatan atau wataknya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau untuk orang lain, yang bertentangan tugas dan hak orang lain).

Meski begitu, KPK sudah memanggil sejumlah saksi guna dimintai keterangan, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Tetapi, sejak Ahok masih berkuasa hingga era kepemimpinan DKI berganti ke Anies Baswedan-Sandiaga Uno, kasus ini seperti menemui jalan buntu.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,6 hektar di masa Gubernur Ahok dengan harga Rp755 miliar. Harga itu mengacu pada nilai jual obyek pajak (NJOP) sebesar Rp20,7 juta per meter persegi. Lahan itu dibeli untuk dijadikan rumah sakit jantung dan kanker.

Pembelian lahan dilakukan karena menurut Ahok kala itu, keberadaan rumah sakit untuk pasien sakit jantung dan kanker sangat diperlukan mengingat kondisi pasien rumah sakit yang ada sekarang ini kian membludak. Namun hasil audit BPK menyebutkan prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan, sehingga ada indikasi kerugian negara sebesar Rp191 miliar.

Kita berharap KPK segera move on dan tidak terjerembab dengan dua lembaga pendahulunya. Karena kehadirannya, seperti diungkapkan UU No. 30/2002, untuk menangani perkara tindak pidana korupsi yang belum efektif dan efisien. (rot)

Bagaimana menurut pembaca?