BANGKINANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar menargetkan optimalisasi penerimaan pajak daerah tahun 2025 dengan menitikberatkan pada peningkatan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Upaya ini digencarkan demi memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi kunci pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Hambali, bersama Kepala Bapenda Kampar, Kholidah, dan para camat se-Kabupaten Kampar di Kantor Bupati, Selasa (3/6/2025).
Kepala Bapenda Kampar, Kholidah, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong peningkatan penerimaan, di antaranya dengan memperkuat kerja sama lintas sektor, memanfaatkan teknologi informasi, serta memperluas jangkauan layanan perpajakan ke masyarakat.
“Saat ini Bapenda telah menjalankan program Bapenda On the Road, bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Program ini memberikan layanan jemput bola agar masyarakat bisa lebih mudah membayar pajak, khususnya PBB-P2,” jelas Kholidah.
Program ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak tepat waktu, sekaligus menyosialisasikan manfaat pajak untuk pembangunan daerah.
Selain itu, Bapenda Kampar mulai melakukan sosialisasi keringanan pembayaran PBB-P2 bagi masyarakat umum, setelah sebelumnya dirasakan manfaatnya oleh kalangan ASN.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung kemudahan dan insentif dalam membayar pajak, supaya tingkat kepatuhan meningkat,” tambah Kholidah.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Sekda Hambali menegaskan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah untuk menjaga stabilitas fiskal. Ia menyoroti tantangan rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan data objek pajak, hingga distribusi SPPT yang belum merata.
“Kami meminta Bapenda bekerja sama erat dengan camat dan kepala desa untuk memastikan SPPT PBB sampai ke tangan masyarakat. Tanpa itu, sulit bagi wajib pajak untuk tahu kewajibannya,” ujar Hambali.
Hambali juga menekankan bahwa digitalisasi sistem perpajakan menjadi prioritas Pemkab Kampar dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Sistem pemantauan pajak terintegrasi saat ini tengah dikembangkan agar selaras dengan sistem administrasi keuangan daerah.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penguatan PAD menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan belanja daerah, termasuk gaji dan tunjangan ASN.
“Kalau pendapatan kecil, dampaknya bisa pada anggaran tunjangan ASN. Maka kita semua harus bekerja keras agar potensi pajak daerah benar-benar tergali,” katanya.
Dengan target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 8 persen pada 2025, Bapenda Kampar diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh potensi pajak, khususnya PBB-P2, dapat dimaksimalkan demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar.
(*)
#Kampar #Bapenda #optimalisasi pajak
