KAMPAR — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar, Afrudin Amga, memberikan penjelasan terkait dinamika pelaksanaan program infrastruktur di Kabupaten Kampar.
Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan pembangunan, termasuk yang bersumber dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) atau aspirasi anggota DPRD, tetap mengacu pada mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Pokir merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang sah dan telah melalui proses pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
Karena itu, pelaksanaannya tidak berdiri sendiri, melainkan diselaraskan dengan dokumen perencanaan seperti RKPD dan kemampuan anggaran daerah.
“Semua usulan, baik dari masyarakat maupun melalui DPRD, tetap kita verifikasi dan sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Prinsipnya adalah pemerataan dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” ujar Amga Kamis (23/4/2026).
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar melalui PUPR terus berupaya menangani persoalan infrastruktur dasar secara bertahap, mulai dari perbaikan jalan, peningkatan drainase, hingga pembangunan jembatan di sejumlah wilayah.
Keterbatasan anggaran, kata dia, menjadi salah satu faktor yang membuat pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan berbasis prioritas. Oleh karena itu, tidak semua kebutuhan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
“Setiap tahun kita susun prioritas berdasarkan tingkat urgensi, kondisi kerusakan, serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Ini yang menjadi dasar utama dalam menentukan program,” jelasnya.
Terkait persepsi publik yang berkembang, Amga menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika dan perhatian masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Ia memastikan pihaknya terbuka terhadap masukan serta terus berupaya meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program.
PUPR Kampar, lanjutnya, juga berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, agar arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat luas.
Dengan demikian, diharapkan seluruh program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Kampar.
(Dir)
#PUPR Kampar #Infrastruktur
