BANGKINANG - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar Musyawarah Perempuan Nasional untuk perencanaan pembangunan 2024 selama dua hari 26-27 Maret 2024 secara virtual.
Untuk di Kabupaten Kampar kegiatan Munas Perempuan secara virtual ini diselenggarakan di aula Kantor Dinas PPKBP3A Jalan M Yamin Bangkinang Kota, Selasa (26/3/2024).
Dikatakan Kepala Dinas PPKBP3A Kampar Edi Afrizal, terkait Munas Perempuan yang diselenggarakan KemenPPPA ini tentunya membawa ke arah yang lebih baik bagi kehidupan perempuan Indonesia khususnya Kabupaten Kampar baik dari tingkat desa sampai kabupaten.
"Kita berharap dengan Munas ini seluruh organisasi - organisasi perempuan bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, baik perempuan marjinal, disabilitas, perempuan korban kekerasan dan lain - lainnya," ujar Edi Afrizal.
Edi menambahkan, melalui Munas ini kelompok - kelompok perempuan yang ada bisa meningkatkan perekonomian perempuan khususnya di Kabupaten Kampar.
"Dengan Munas ini nantinya akan kita kolaborasikan dengan OPD terkait tentang program - program dan perencanaan yang sudah ada untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Kampar,'' jelas Edi.
Sementara itu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DPPKBP3A Kampar Ismulyati menyampaikan, bahwa peserta yang hadir dalam Munas ini adalah perwakilan dari OPD terkait, Dinkes , Dinas PMD, Pendidikan, Dinsos, Bappeda dan Pengadilan Agama serta seluruh kades yang di desanya sudah ada PPSW dan PEKKA.
"Desa yang sudah ada PPSW dan PEKKA seperti Desa Tibun, Desa Pulau Payung, Desa Pulau Jambu, Desa Teratak, Desa Ganting dan Desa Bukit Melintang serta seluruh perempuan yang tergabung dalam kelompok PPSW dan PEKKA," jelas Perempuan yang akrab disapa Ana ini.
Disisi lain PRMAMPU bersama PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita) Riau melalui Direktur PPSW Riau Herlia Santi melalui program Inklusi
menuturkan, PPSW adalah lembaga swadaya masyarakat yang konsen pada isu - isu perempuan yang sudah bermitra dengan DPPKBP3A Kampar yang sudah MoU dengan Pemprov Riau. Melakukan pendampingan bagi perempuan marginal di Riau.
"Kita melakukan pendampingan untuk perempuan marjinal, untuk meningkatkan kapasitas, pendidikan kritis, ekonomi dan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan di basis. Dan mendorong penghentian perkawinan usia anak. Selain di Kabupaten Kampar kita juga ada di Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rohil untuk program inklusi ini," pungkas Santi.
(*)
#Perempuan #Munas
