BANGKINANG – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kampar, Misharti yang juga merupakan Wakil Bupati Kampar menegaskan bahwa nasib guru yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap menjadi perhatian serius organisasi guru.
“Yang pertama tentu terkait dengan guru-guru yang tidak terangkat di PPPK kemarin. Tentu ini menjadi perhatian kami, apalagi PGRI,” ujar Misharti yang didampingi Sekretaris PGRI Kampar Admiral, Rabu (3/9) saat ditemui di Kantor PGRI Kampar Jalan D.I Panjaitan Bsngkinang.
Menurutnya, dalam rapat bersama Bupati Kampar, dirinya telah menyampaikan aspirasi terkait status guru-guru tersebut. Hasilnya, Pemerintah Kabupaten Kampar menyetujui pengangkatan para guru sebagai PPPK paruh waktu.
“Alhamdulillah, Pak Bupati menyambut baik. Sesuai aturan, daerah bisa mengangkat PPPK paruh waktu. Gajinya disesuaikan dengan gaji sebelumnya, jadi tidak penuh seperti PPPK biasa yang full time,” jelas Misharti.
Ia menambahkan, langkah ini menjadi angin segar bagi guru-guru honorer, terutama yang telah puluhan tahun mengabdi di sekolah.
“Ini adalah bagian dari perjuangan kita bersama, agar guru-guru kita mendapatkan status yang lebih jelas meskipun tidak lulus seleksi PPPK reguler,” tutup Misharti.
(Dir)
#Kampar #PPPK #PGRI
