KAMPAR – Puluhan Guru Bantu (GB) di Kabupaten Kampar mengeluhkan belum diterimanya honor selama empat bulan hingga April 2026.
Mereka berharap pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran sesuai arahan pemerintah provinsi agar kesejahteraan guru bantu terpenuhi dan semangat mengajar tetap terjaga.
Ketua Forum Guru Bantu Kabupaten Kampar, Putri, menyampaikan aspirasi tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II dan Disdikpora di ruang Banggar DPRD Kampar, Senin (20/4/2026).
Ia mengatakan para guru bantu yang tergabung dalam kelompok Guru Bantu Provinsi merupakan tenaga pendidik yang direkrut melalui proses seleksi sejak tahun 2006, dengan mekanisme yang disebut serupa dengan seleksi PPPK saat ini.
Namun hingga kini, sebagian dari mereka masih menghadapi persoalan kesejahteraan, terutama terkait keterlambatan pembayaran honor.
Putri menjelaskan, pada tahun 2026 sempat terjadi kondisi di mana anggaran untuk guru bantu tidak dialokasikan. Saat itu, terdapat surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang menindaklanjuti arahan gubernur agar pemerintah kabupaten/kota menganggarkan honor guru bantu.
Ia menambahkan bahwa guru bantu yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau kemudian dialihkan ke pemerintah kabupaten agar penganggaran honor dilakukan melalui APBD kabupaten/kota sesuai arahan pemerintah provinsi.
“Namun hingga saat ini, para guru bantu di Kabupaten Kampar masih belum menerima honor selama empat bulan terakhir,” ungkapnya.
Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan daerah lain yang dinilai telah merealisasikan pembayaran honor guru bantu.
“Kami bukan ingin membandingkan secara berlebihan, tetapi kami berharap kesejahteraan guru bantu di Kampar juga dapat diperhatikan sebagaimana di daerah lain,” ujar Putri.
Forum Guru Bantu berharap rapat bersama pemerintah daerah dan DPRD dapat menghasilkan solusi konkret terhadap persoalan tersebut.
Mereka juga mengharapkan adanya kepastian anggaran agar para guru dapat menjalankan tugas mengajar dengan lebih tenang dan maksimal.
Para guru bantu menegaskan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik sangat penting demi menjaga kualitas pendidikan di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar, Helmi, menyatakan pihaknya tidak tinggal diam dan akan segera melakukan langkah-langkah koordinatif untuk mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa persoalan honor guru bantu berkaitan erat dengan perubahan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten, sehingga memerlukan penyesuaian dari sisi regulasi maupun penganggaran.
“Disdikpora Kampar akan berkoordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Kota Dumai sebagai daerah pembanding, serta Kementerian PAN-RB untuk menelaah regulasi yang memungkinkan pembayaran honor guru bantu dapat segera direalisasikan tanpa menyalahi aturan,” ujarnya
Helmi menegaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya memiliki komitmen untuk memperhatikan kesejahteraan guru bantu. Namun, proses pencairan anggaran harus tetap mengacu pada mekanisme dan payung hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami memahami kondisi para guru bantu. Ini menjadi perhatian serius bagi kami. Karena itu, kami berupaya mencari formulasi terbaik agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, sekaligus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” punglkas nya.
(Dir)
#Kampar #disdikpora kampar #guru bantu
