KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan respons cepat terhadap persoalan pendidikan yang mencuat terkait keberadaan kelas jauh SDN 007 Sungai Agung, Kecamatan Tapung.
Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya sekaligus memastikan keadaan siswa, guru, sarana pendidikan, serta status kelas jauh tersebut.
Misharti mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan atas arahan Bupati Kampar sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan layanan pendidikan berjalan dengan baik.
“Atas arahan Pak Bupati, kami langsung gerak cepat ke sana agar dapat melihat langsung kondisi lokal jauhnya, seberapa jauh dari sekolah induknya, terkait status lahannya, serta kondisi guru dan siswa,” ujar Misharti, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mendapatkan gambaran secara langsung dari lapangan sebelum menentukan langkah penanganan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus tetap berada dalam koridor regulasi.
“Kami ingin mutu pembelajaran yang baik, yang ditopang oleh sarana dan prasarana yang baik pula. Saya juga ingin media mengetahui kondisi yang sebenarnya,” katanya.
Dari hasil peninjauan, Misharti menjelaskan bahwa bangunan yang menjadi lokasi pembelajaran tersebut merupakan kelas jauh dari SDN 007 Sungai Agung sebagai sekolah induk. Jaraknya sekitar 13 kilometer dari sekolah induk.
Namun, keberadaan kelas jauh tersebut disebut belum pernah dilaporkan secara resmi oleh kepala sekolah kepada Pemkab Kampar melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
Karena belum tercatat dalam administrasi Dinas Pendidikan, pembangunan maupun intervensi pemerintah terhadap bangunan tersebut harus mempertimbangkan aspek legalitas dan regulasi yang berlaku.
“Jadi, secara otomatis tidak ada regulasi yang membolehkan Pemkab membangunnya, karena terkait legalitas dan aturan yang berlaku,” jelas Misharti.
Meski demikian, pemerintah memastikan keberadaan siswa tetap mendapat perhatian. Misharti menyebut seluruh siswa yang belajar di kelas jauh tersebut telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan tercatat sebagai siswa SDN 007 Sungai Agung.
“Alhamdulillah, seluruh siswa sudah terdaftar di Dapodik dan masuk ke sekolah induknya, SDN 007 Sungai Agung. Dengan begitu, anak-anak memiliki NISN dan bisa mengikuti ujian nasional,” ujarnya.
Pemkab Dorong Peningkatan Kualifikasi Guru
Selain kondisi siswa dan sarana pendidikan, perhatian pemerintah juga diarahkan kepada tenaga pendidik yang selama ini mengajar di kelas jauh tersebut.
Misharti menyebut guru yang bersangkutan telah mengabdi selama puluhan tahun. Namun, hingga kini belum berstatus ASN maupun PPPK.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut bukan berarti pemerintah tidak memberikan perhatian. Salah satu persoalannya adalah kualifikasi pendidikan guru yang saat proses penerimaan PPPK masih berpendidikan SLTA, sementara persyaratan yang berlaku mensyaratkan minimal pendidikan S1.
Karena itu, Misharti mendorong guru tersebut untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang S1.
Saat ini, guru tersebut disebut telah mendaftar melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Misharti Bantah Intimidasi Guru
Misharti juga memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut dirinya memarahi atau mengintimidasi guru saat melakukan kunjungan ke lokasi.
Ia menegaskan, kedatangannya ke sekolah kelas jauh tersebut semata-mata untuk memastikan kondisi di lapangan dan mencari informasi secara langsung.
“Tidak ada saya memarahi atau mengintimidasi seperti isu yang beredar. Saya hanya menyayangkan mengapa tidak melapor ke Dinas Pendidikan atau menanyakan kepada kepala sekolah sekolah induk terkait keberadaan lokal jauh tersebut,” tegasnya.
Sebagai seorang yang juga berlatar belakang pendidik, Misharti mengatakan dirinya memiliki perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kampar.
“Tidak mungkin saya lakukan itu karena saya juga seorang guru dan konsen dengan dunia pendidikan. Suara saya memang agak keras, mungkin itu yang dikatakan oleh sebagian orang marah, padahal tidak,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan berbagai pihak yang telah memberikan masukan mengenai kondisi pendidikan di daerah.
Menurut Misharti, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan publik, khususnya bidang pendidikan.
“Setiap ada permasalahan, saya berusaha cepat untuk meresponsnya dan melihat kondisinya secara langsung agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” tutupnya.
(Dir)
#wabup misharti #sdn 007 sungai agung
