KAMPAR – Tepat satu tahun sejak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar mengajukan penundaan Program Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat Rintisan I-C, proyek yang digadang-gadang menjadi akses pendidikan bagi masyarakat miskin itu belum juga menunjukkan kepastian.
Fraksi Gerindra melalui juru bicara, Ristanto menyampaikan isu Sekolah Rakyat dalam pandangan umum fraksi-fraksi rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7/2026).
Dalam pandangan umum tersebut, Ristanto menegaskan bahwa pemerintah daerah Kampar untuk dapat menindaklanjuti keseriusan terkait program Sekolah Rakyat.
"Agar kekurangan administrasi segera dilengkapi, sehingga pemerintah pusat kita berharap program tersebut terlaksana," ujarnya.
Sebelumnya, penundaan PSN Sekolah Rakyat di Kampar diajukan melalui surat resmi Nomor 460/DINSOS/2025/ftl tertanggal 14 Juli 2025 yang ditandatangani Wakil Bupati Kampar, Misharti.
Dalam surat tersebut, Pemkab Kampar meminta penundaan pelaksanaan Sekolah Rakyat Rintisan I-C yang sedianya dimulai pada 2025. Alasannya antara lain karena masih berlangsungnya program pelatihan vokasional, keterbatasan anggaran, serta padatnya jadwal pelatihan hingga November 2025.
Meski meminta penundaan, Pemkab Kampar saat itu menegaskan penundaan hanya bersifat sementara dan menyatakan tetap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat reguler karena telah menyiapkan lahan seluas sekitar tujuh hektare.
Dari Lahan 7 Hektare Menjadi 5,9 Hektare
Setelah surat penundaan menuai sorotan publik, Wakil Bupati Kampar Misharti pada 20 November 2025 meninjau lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Saat itu, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap Program Strategis Nasional tersebut.
"Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kampar. Untuk pembangunan Sekolah Rakyat, kita telah menyiapkan lahan seluas tujuh hektare yang berada sekitar 200 meter dari Kantor Bupati Kampar," ujarnya.
Komitmen itu kembali diperkuat ketika Bupati Kampar Ahmad Yuzar bersama Wakil Bupati Misharti bertemu Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta pada 8 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas kesiapan Kampar menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Namun perkembangan terbaru justru menunjukkan perubahan. Dalam rapat percepatan usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang dipimpin Asisten II Setda Kampar Muhammad pada 18 Juni 2026, lahan yang diajukan berubah menjadi sekitar 5,9 hektare dan berlokasi di kawasan sebelah Kampus Politeknik Kampar.
Kuansing Melaju, Kampar Tertinggal
Berbanding terbalik dengan Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi berhasil bergerak lebih cepat. Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), justru bersiap mengoperasikan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026.
Pada Juli 2026, Sekolah Rakyat di Kuansing dijadwalkan mulai beroperasi. Pembangunan gedung telah mencapai sekitar 85 persen, sementara proses verifikasi calon peserta didik juga hampir selesai.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Zulfadli, menyebut sebanyak 420 siswa akan menjadi angkatan pertama Sekolah Rakyat tersebut.
Dari jumlah itu, 270 siswa berasal dari Kuansing, terdiri atas jenjang SD, SMP, dan SMA yang masing-masing menerima 90 peserta didik. Sisanya berasal dari Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Provinsi Riau, serta Sentra Abiseka.
Mayoritas calon siswa berasal dari keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desil 1 dan Desil 2 Kementerian Sosial.
Untuk memperoleh penjelasan mengenai perkembangan PSN Sekolah Rakyat di Kampar, redaksi telah mengajukan konfirmasi kepada Wakil Bupati Kampar, Misharti, Senin (13/7/2026).
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Wakil Bupati Kampar Misharti belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan.
(Dir)
#Kampar #sekolah rakyat #psn
