BANGKINANG – Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, menekankan pentingnya evaluasi pengelolaan keuangan desa agar penggunaan anggaran dan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Misharti saat diwawancarai di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar, Selasa (20/10/2026), dalam agenda evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2026.
Misharti menegaskan, evaluasi diperlukan untuk mengukur pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki.
“Setiap anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Misharti.
Ia juga mengingatkan pemerintah desa agar menyusun program pembangunan 2027 berdasarkan kebutuhan dan prioritas masyarakat, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran.
“Pembangunan desa pada 2027 harus direncanakan dengan matang dan tepat sasaran. Program yang disusun harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif,” ujarnya.
Menurut Misharti, hasil evaluasi harus menjadi bahan perbaikan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa.
Ia berharap tata kelola pemerintahan desa semakin baik sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan, Hj Sewitri anggota DPD RI, Kari, S.A.P., Kepala Desa Tandan Sari, sebagai pemateri. Hadir pula Dr. Evenri Sihombing, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau; YRF Hermiyana, Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Riau; serta Zaenudin, Penghulu Desa Seminal.
Evaluasi ini diharapkan memperkuat tata kelola keuangan desa sekaligus mendorong penyusunan program pembangunan 2027 yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
(Adv)
#Desa #wabup misharti #bpkp
