KAMPAR – Persoalan jalan rusak hingga angka kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata Provinsi Riau menjadi sejumlah catatan DPRD Kabupaten Kampar dalam pembahasan Rancangan APBD 2027. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kampar meminta pemerintah daerah memastikan anggaran pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Catatan tersebut disampaikan melalui laporan Banggar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kampar, Senin (16/11/2026).
Dalam laporan itu, Banggar memaparkan rancangan struktur APBD 2027 dengan total belanja daerah mencapai Rp2.653.380.990.952 atau sekitar Rp2,65 triliun. Sementara pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.588.380.990.952.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar, Zulfan Azmi. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Dr. Hj. Misharti, Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta sejumlah kepala OPD.
Juru Bicara Banggar DPRD Kampar, Hendri Domo, menjelaskan bahwa laporan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.
Menurutnya, penyusunan APBD 2027 harus mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Banggar mengingatkan agar seluruh kebijakan anggaran mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran.
Kemiskinan Kampar Capai 6,29 Persen
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius Banggar adalah angka kemiskinan di Kabupaten Kampar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam laporan tersebut, angka kemiskinan Kampar pada 2025 tercatat sebesar 6,29 persen atau sekitar 58.705 jiwa.
Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemiskinan Provinsi Riau yang berada di angka 6,17 persen.
Karena itu, Banggar meminta pemerintah daerah memperkuat program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, persoalan infrastruktur jalan juga menjadi sorotan. Banggar menilai masih terdapat sejumlah akses jalan menuju desa yang mengalami kerusakan, berlubang, bahkan dalam kondisi memprihatinkan.
Kondisi tersebut dinilai menghambat mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, hingga akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Banggar pun mendorong pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan, terutama ruas penghubung antardesa yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata.
Tak hanya itu, sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diminta mendapat perhatian dalam pengalokasian anggaran.
PAD Diminta Dioptimalkan
Di sisi pendapatan, Banggar meminta Pemkab Kampar mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD diminta lebih aktif menggali potensi penerimaan, memperbarui data objek pajak dan retribusi, serta meningkatkan pengawasan dan sistem pemungutan.
Banggar juga mengingatkan agar target pendapatan daerah disusun berdasarkan data yang valid, akurat, dan realistis.
Sementara itu, dalam struktur rancangan APBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.588.380.990.952, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2.653.380.990.952.
Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp65 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Banggar mengingatkan agar penggunaan SiLPA direncanakan secara cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Pada bagian akhir laporan, Banggar juga meminta TAPD menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan, termasuk penyesuaian berupa pergeseran, pengurangan, maupun penambahan alokasi anggaran antar-OPD.
Penyempurnaan Ranperda APBD 2027 harus disesuaikan dengan hasil kesepakatan pembahasan dan ketentuan perundang-undangan sebelum memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Selanjutnya, Ranperda APBD tersebut akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dievaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.
DPRD berharap seluruh catatan dan rekomendasi Banggar menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen anggaran, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Kampar.
(Man)
#Kampar #jalan rusak #APBD 2027 #kemiskinan