BANGKINANG – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kampar menyoroti realisasi pupuk subsidi bagi petani serta menagih janji kepala daerah untuk meningkatkan status Puskesmas Tapung menjadi rumah sakit tipe C.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar memperkuat komunikasi dan menjaga hubungan harmonis dengan DPRD demi kelancaran pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kampar, Ristanto, saat memberikan penjelasan terkait pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2027, Senin (26/10/2026).
Ristanto mengatakan, sejumlah aspirasi yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut merupakan amanah masyarakat yang diterimanya secara langsung, termasuk dari petani dan tokoh masyarakat di wilayah Tapung.
Ristanto mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra adalah belum terpenuhinya kebutuhan pupuk subsidi bagi petani padi di wilayah Tapung.
Menurutnya, terdapat lahan pertanian padi seluas sekitar 53 hektare yang dikelola petani. Para petani telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Namun, realisasi pupuk yang diterima petani disebut belum sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.
“Petani sudah mengajukan kebutuhan pupuk melalui RDKK, tetapi realisasi yang mereka terima masih kurang. Ini tentu memengaruhi hasil produksi padi,” ujar Ristanto, Selasa (27/10/2027) kepada Tengokberita.com.
Ia menjelaskan, kekurangan pupuk subsidi membuat petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi untuk memenuhi kebutuhan tanaman.
Kondisi tersebut menambah biaya produksi dan berpotensi mengurangi pendapatan petani setelah panen.
Padahal, kata dia, ketersediaan pupuk merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga produktivitas pertanian dan mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan.
“Kita berharap persoalan ini menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai petani sudah bekerja menggarap sawah, tetapi hasil yang mereka dapatkan tidak sebanding karena tingginya biaya produksi,” tegasnya.
Selain persoalan pupuk, Fraksi Gerindra juga menyuarakan aspirasi masyarakat Tapung terkait peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan.
Ristanto menyebutkan, masyarakat mengingatkan kembali janji kepala daerah saat kampanye mengenai rencana peningkatan status salah satu puskesmas di Tapung menjadi rumah sakit tipe C.
Menurutnya, aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat dan warga yang berharap akses pelayanan kesehatan di wilayah Tapung semakin baik.
“Mereka menyampaikan langsung kepada kami agar janji kepala daerah terkait Puskesmas Tapung yang akan diupayakan menjadi rumah sakit tipe C bisa ditindaklanjuti.
Aspirasi itu yang kami bawa dan sampaikan dalam pandangan umum fraksi,” jelasnya.
Ia mengatakan, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD untuk meneruskan harapan masyarakat kepada pemerintah daerah.
Dalam pandangan umum fraksinya, Ristanto juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara Pemkab Kampar dan DPRD merupakan salah satu kunci untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan serta penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
Ia menjelaskan, dorongan untuk menjaga harmonisasi bukan dimaksudkan sebagai vonis bahwa hubungan kedua lembaga tidak harmonis, melainkan sebagai pengingat agar komunikasi dan sinergi terus diperkuat.
“Selama tujuannya demi kebaikan Kampar dan masyarakat, komunikasi harus kita bangun. Harmonisasi antara eksekutif dan legislatif itu wajib, karena kalau komunikasi tidak lancar, tentu bisa menjadi hambatan dalam pembangunan,” ungkapnya.
Di tengah kondisi fiskal daerah, Ristanto turut mendorong Pemkab Kampar lebih kreatif menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Ia mencontohkan sektor parkir yang dinilai masih memiliki peluang untuk dioptimalkan, baik melalui penataan titik parkir maupun peningkatan kontribusi pendapatannya.
Menurutnya, optimalisasi potensi daerah perlu dilakukan agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kita berharap, dengan kondisi fiskal Kampar saat ini, kreativitas untuk menggali potensi daerah harus ditingkatkan. Sumber-sumber pendapatan yang masih bisa dioptimalkan perlu menjadi perhatian,” katanya.
Ristanto menegaskan, pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Ranperda APBD 2027 pada dasarnya mendorong agar kebijakan anggaran tidak hanya disusun secara administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, mulai dari kebutuhan petani, pelayanan kesehatan, hingga penguatan pendapatan daerah.
(Man)
#, #rapbd 2027 #ristanto
