Propemperda 2027 Disampaikan, DPRD Kampar Prioritaskan 31 Ranperda

Propemperda 2027 Disampaikan, DPRD Kampar Prioritaskan 31 Ranperda

KAMPAR – Sebanyak 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk dalam daftar prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kampar Tahun 2027. Ranperda tersebut terdiri dari usulan Pemerintah Kabupaten Kampar dan inisiatif DPRD yang akan menjadi agenda pembahasan legislasi tahun mendatang.

Penetapan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dan Penyampaian Propemperda Tahun 2027.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar, Iib Nursaleh. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, unsur Forkopimda serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam paripurna tersebut, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kampar, Agus Candra, memaparkan hasil pembahasan dan penyusunan daftar Ranperda yang akan diprioritaskan pada 2027.

Agus menjelaskan, penyusunan Propemperda telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan dan verifikasi usulan, koordinasi serta sinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga penentuan skala prioritas.

Menurutnya, Propemperda tidak hanya menjadi daftar rencana pembentukan produk hukum daerah, tetapi juga harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Kabupaten Kampar.

Dari 31 Ranperda yang disepakati, tiga di antaranya merupakan Ranperda wajib tahunan. Yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.

Sementara itu, 15 Ranperda merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kampar. Sejumlah materi yang diatur di antaranya tentang perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan gedung, pemerintahan desa, serta pembentukan desa baru di sejumlah kecamatan.

Adapun usulan pembentukan desa baru meliputi Desa Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu, desa baru di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Desa Tanjung Kaya di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Desa Pulau Belimbing di Kecamatan Kuok, Desa Jabon Jabi, Desa Pontianak Damai di Kecamatan Kampar, Desa Tanjung Bulu di Kecamatan Tambang, Desa Sungai Kenuang Jaya di Kecamatan Perhentian Raja, serta Desa Pulau Panjang di Kecamatan Kampar Hulu.

Selain itu, usulan Pemkab Kampar juga mencakup perubahan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2020–2040, perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025–2029, serta perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sedangkan lima Ranperda lainnya merupakan inisiatif DPRD Kampar. Materinya meliputi pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa daerah dan sastra Kampar, penyelenggaraan keolahragaan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, fasilitasi kekayaan intelektual, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bapemperda juga memasukkan sejumlah Ranperda yang masih dalam proses pembahasan dan diproyeksikan dapat diselesaikan pada 2027. Di antaranya Ranperda tentang beasiswa daerah, perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan, serta penyelenggaraan penghijauan.

Dalam laporan itu turut disampaikan terdapat dua usulan Ranperda yang tidak dapat dilanjutkan setelah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum. Hal tersebut disebabkan substansinya masih membutuhkan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.

Meski demikian, pengajuan Ranperda di luar daftar yang telah ditetapkan masih dimungkinkan melalui mekanisme kumulatif terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di akhir penyampaian laporan, Bapemperda menyerahkan daftar Propemperda Tahun 2027 kepada pimpinan DPRD Kampar untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan pemerintah daerah.

Bapemperda berharap seluruh Ranperda yang masuk dalam daftar prioritas tersebut dapat dibahas secara efektif dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Seluruh proses pembahasan Ranperda tahun 2027 mendatang diharapkan berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas demi Kampar yang maju, adil, dan berkelanjutan," demikian disampaikan dalam laporan Bapemperda.

(Man)

#Paripurna #,DPRD Kampar #propemperda