KAMPAR - Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kampar menyoroti persoalan komunikasi antara legislatif dengan Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya Sekretaris Daerah (Sekda) dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD (Sekwan).
Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kampar, Jonni Fiter Suplus, saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).
Di penghujung penyampaian pandangan fraksi, Jonni bahkan menyampaikan pantun yang menyinggung komunikasi antara Sekda dan Plt Sekwan dengan anggota DPRD Kampar.
Jonni mengatakan, kritik tersebut disampaikan bukan untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, anggota DPRD merupakan wakil masyarakat sehingga membutuhkan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan warga.
"Kalau kami ini kan bagian dari wakil rakyat. Keluh kesah rakyat tentu disampaikan melalui kami. Untuk berkoordinasi, kami butuh petunjuk, arahan dan SOP dari pemerintah daerah," ujar Jonni.
Ia mengaku komunikasi dengan jajaran pemerintah daerah terkadang menjadi kendala. Jonni menyebut dirinya beberapa kali menghubungi pihak terkait, namun tidak mendapatkan respons.
"Setiap telepon tidak pernah diangkat, tidak dibalas. Sekwan juga baru satu minggu," ungkapnya.
Jonni berharap komunikasi antara legislatif dan eksekutif dapat diperbaiki. Ia menilai komunikasi yang terjalin dengan baik akan memudahkan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
"Ketika komunikasi terjalin dengan baik, tentu ada solusi," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengatakan Pemkab Kampar akan menjadi persoalan komunikasi tersebut sebagai perhatian dan berupaya memperbaiki hubungan antara Sekda Kampar Ardi Mardiansyah dan Plt Sekwan dengan anggota dewan termasuk Jonni Fiter.
"Jadi beliau ini pekerja keras. Orangnya pendiam, tapi beliau ini pekerja keras," kata Ahmad Yuzar saat memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi DPRD Kampar.
Bupati juga menyampaikan bahwa dirinya akan membantu memperbaiki komunikasi antara pihak-pihak yang menjadi sorotan Fraksi Demokrat tersebut. "Saya akan memperbaiki hubungan antara Pak Jonni dengan Pak Sekwan nantinya," ujarnya.
Selain persoalan komunikasi, Ahmad Yuzar turut menanggapi sejumlah catatan Fraksi Demokrat terkait perubahan APBD 2026. Ia mengatakan setiap perubahan anggaran harus memiliki dasar dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah.
Menurutnya, keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah harus menentukan program yang dapat dilaksanakan melalui APBD Perubahan 2026 dan program yang perlu dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.
Ahmad Yuzar juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui peningkatan disiplin ASN. "Disiplin itu adalah kunci utama kita bisa melayani masyarakat dengan baik," tegasnya.
Di sektor kesehatan, Pemkab Kampar memastikan komitmen terhadap Universal Health Coverage (UHC) tetap dijaga. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah daerah akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, termasuk penguatan pendidikan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
(Dir)
#Sekda #,DPRD Kampar #jonni fiter suplus #plt sekwan
