Pemkab Rohil Perkuat Pengawasan Pajak dan Tata Kelola Keuangan Kepenghuluan, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

Pemkab Rohil Perkuat Pengawasan Pajak dan Tata Kelola Keuangan Kepenghuluan, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

BAGANSIAPIAPI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) terus menunjukkan komitmen serius dalam mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan serta tertib administrasi keuangan di tingkat kepenghuluan.  

Langkah strategis ini diperkuat melalui kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2026 yang digelar di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, pada Senin (19/10/2026).  

Kegiatan penting ini diinisiasi sebagai upaya nyata untuk mendongkrak pemahaman aparatur kepenghuluan terhadap pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Tidak hanya itu, sosialisasi ini juga memfokuskan perhatian pada pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, S.T., M.IP., yang hadir mewakili Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam. Suasana kegiatan tampak khidmat dan dihadiri oleh jajaran staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta para Datuk dan Datin Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir.  

Turut hadir pula sejumlah tokoh penting, di antaranya Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., Ak., M.Si., CFE, CFrA, CA, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau, YFR Hermiyana. Hadir mendampingi pula Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir, Basri.  

Wajib Pajak dan Siskeudes Jadi Sorotan Utama

Dalam sambutannya, Sekda Rohil H. Sarman Syahroni menekankan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan bagian mutlak dari tanggung jawab aparatur dalam mengelola keuangan kepenghuluan.  

"Pemahaman terhadap ketentuan perpajakan perlu terus ditingkatkan agar setiap pelaksanaan kegiatan dan transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku," tegas Sarman.

Ia menambahkan, pengelolaan pajak yang tertib merupakan fondasi utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, aparatur kepenghuluan diharapkan semakin cermat dalam menjalankan administrasi keuangan, memenuhi kewajiban perpajakan, serta memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran berjalan on track.  

Selain perpajakan, pemanfaatan aplikasi Siskeudes juga menjadi sorotan utama dalam agenda tersebut. Aplikasi ini dinilai sangat vital dalam mendukung proses administrasi dan pencatatan keuangan desa, sehingga penggunanya wajib dioptimalkan oleh para aparatur penanggung jawab keuangan di tingkat kepenghuluan.  

Minimalkan Kesalahan Administrasi

Melalui momentum sosialisasi ini, Pemkab Rohil menaruh harapan besar agar aparatur kepenghuluan mampu meningkatkan pemahaman serta ketelitian dalam mengelola keuangan secara menyeluruh—mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.  

Penguatan koordinasi dan pembinaan bersama instansi terkait juga diyakini ampuh untuk membantu meminimalkan kesalahan administrasi di lapangan, sekaligus mendongkrak tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.  

Dengan pengelolaan keuangan yang kian tertib dan akuntabel, pemerintah kepenghuluan ke depan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat secara lebih efektif.  

(Inf)

#Rohil #,